Memasuki abad keduanya, Nahdlatul Ulama (NU) menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa kelahirannya. Oleh karena itu, penting melakukan sebuah muhasabah internal yang bertujuan untuk rekalibrasi tradisi tanpa meruntuhkan fondasi akidah. Fokus utamanya meliputi transformasi dari kuantitas ke kualitas (Jaudatul Khidmah), strategi dakwah digital yang adaptif terhadap Gen Z, serta reorientasi kepemimpinan dari elitis (top-down) menjadi pelayan umat (bottom-up).
Mengenai fokus pertama, secara demografis, NU adalah organisasi Islam terbesar di dunia. Namun, besarnya angka ini sering kali menjadi "jebakan demografi" jika tidak dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Kebanggaan terhadap jumlah sering kali melenakan organisasi dari ketertinggalan di sektor strategis seperti ekonomi, teknologi, dan sains.
Oleh sebab itu, NU perlu menggeser fokus dari mobilisasi massa menuju orkestrasi potensi. Fokus kaderisasi harus diperluas dari sekadar pemahaman Aswaja secara dogmatis menjadi penguasaan fardhu kifayah kontemporer (kedokteran, teknik, ekonomi digital) yang lebih strategis.
NU memiliki Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) beserta lembaga lainnya yang harus bergandengan tangan dengan seluruh Banom (Badan Otonom) untuk sinergi program dan penguatan kapasitas, kolaborasi isu strategis, optimalisasi peran komunitas, penguatan kelembagaan, dan sebagainya.
Hal ini seperti yang telah diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah as-Sakandari dalam kitab Al-Hikam bahwa nilai sebuah amal (atau gerakan) tidak terletak pada bentuk fisiknya (jumlah), melainkan pada esensi dan kualitasnya. "Tidaklah sedikit amal yang muncul dari hati yang zuhud (berkualitas/ikhlas), dan tidaklah banyak amal yang muncul dari hati yang tamak (berorientasi duniawi)." Relevansi dalil ini menekankan bahwa ormas yang besar secara jumlah tidak akan efektif jika "jiwa" atau kualitas SDM di dalamnya kosong dari kompetensi dan integritas.
Fokus kedua, rebranding dakwah digital: merangkul Gen Z dan menghapus stigma. Kita ketahui bersama, ruang digital adalah medan pertempuran persepsi hari ini. Opini negatif netizen yang menilai "NU tidak seperti dulu" sering kali muncul karena adanya gap komunikasi. Narasi elit struktural sering dianggap terlalu politis, sementara kebutuhan spiritual dan intelektual anak muda (Gen Z) yang haus akan role model yang santun dan solutif kurang terwadahi secara maksimal.
Berdasarkan kebutuhan itu, diperlukan rebranding strategi dakwah yang inklusif. Dakwah tidak boleh lagi hanya bersifat satu arah (ceramah mimbar), tetapi harus dialogis, visual, dan singkat (mikro-konten), namun tetap berbobot (sanad keilmuan jelas). Narasi politik praktis harus diminimalisir di ruang publik organisasi untuk mengembalikan kepercayaan publik (public trust).
LDNU (Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama) dan LTNNU (Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama) harus secara sinergis berkolaborasi dalam menggarap dakwah di ruang digital untuk menandingi konten ekstrem dan intoleran dengan narasi moderat, serta menyasar generasi milenial. Keduanya juga perlu melakukan pelatihan digitalisasi dakwah, penyusunan kurikulum digital, hingga produksi konten kreatif.
Islam mengajarkan bahwa prinsip komunikasi adalah adaptabilitas. Sebagaimana kaidah yang sering dikutip dalam berbagai syarah hadis: "Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal (kemampuan/gaya bahasa) mereka."
Selain itu, Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin menekankan pentingnya bil-hikmah (bijaksana) dan mau'izhah hasanah (nasihat yang baik). Jika dakwah di media sosial dilakukan dengan cara yang kaku atau justru konfrontatif, maka ia bertentangan dengan semangat dakwah itu sendiri.
Fokus ketiga, reorientasi gerakan: aspirasi bottom-up dan politik kebangsaan. Kritik tajam sering dialamatkan pada pola instruksi yang top-down (dari struktur atas ke bawah) yang terkadang tidak relevan dengan kebutuhan Nahdliyin di akar rumput. Elitisme pengurus yang terkadang lebih dekat dengan kekuasaan daripada umat bisa menimbulkan sinisme sosial.
Oleh sebab itu, NU harus kembali pada fungsi utamanya sebagai Jam'iyyah Diniyyah Ijtima'iyyah (Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan). Mekanisme penyerapan aspirasi harus dibalik. Program kerja harus berbasis riset kebutuhan umat (petani, nelayan, buruh), bukan pesanan elit politik.
Dalam hal ini, NU memiliki Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) yang berfokus pada pemberdayaan dan pendampingan untuk mewujudkan keadilan agraria bagi petani dan buruh tani. Bahkan juga Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) dan Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) yang harus dipacu untuk melakukan riset dan aksi nyata agar NU hadir sebagai pelindung ekonomi jamaah, terutama di sektor primer.
Dalil paling fundamental dalam tata kelola kepemimpinan Islam terdapat dalam kaidah fiqih (Qawaid Fiqhiyyah) yang dikutip oleh Imam As-Suyuthi dalam Al-Ashbah wan Nazhair: "Kebijakan seorang pemimpin (pengurus) terhadap rakyatnya (umat) harus didasarkan pada kemaslahatan (kepentingan umum)."
Artinya, legitimasi pengurus NU, dari ranting hingga pusat, bergantung pada seberapa besar kebijakan mereka membawa maslahat nyata bagi umat, bukan bagi golongan atau partai tertentu. Ditambah lagi dengan adagium: Sayyidul qaum khadimuhum (Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka).
Terakhir, tulisan otokritik ini bukanlah upaya merobohkan, melainkan bentuk cinta agar NU tetap relevan, bermartabat, dan bermanfaat. Rebranding dan modernisasi organisasi tidak boleh mencabut akar tradisi, tetapi justru memperkuatnya dengan metode yang baru. Hal ini selaras dengan kaidah emas yang menjadi motto pergerakan NU:
"Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik." Dalam bahasa lain, NU tidak hanya memelihara sarung dan peci sebagai simbol lama yang baik, tetapi juga mengambil sains, teknologi, dan manajemen modern sebagai hal baru yang lebih baik (ashlah) demi kemaslahatan peradaban.
Penulis adalah Ketua PCNU Lamongan, Dr. (HC) Syahrul Munir, M.Pd.
Editor : Redaksi
