SURABAYAPAGI.com, Gresik - Pemerintah Kabupaten Gresik mengambil langkah berbeda dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menekankan efisiensi anggaran sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani atau yang akrab disapa Gus Yani menegaskan bahwa sisa anggaran (SILPA) hasil efisiensi akan diarahkan untuk mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum One Week yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (30/3/2026). Dalam kesempatan itu, Gus Yani menyoroti pola lama birokrasi yang cenderung menghabiskan anggaran demi menunjukkan kinerja.
“Paradigma seperti itu harus diubah. Kinerja bukan diukur dari habisnya anggaran, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan usai kegiatan.
Ia menilai, praktik pengelolaan anggaran yang tidak sehat di sejumlah daerah kerap berujung pada persoalan hukum. Oleh karena itu, Pemkab Gresik memilih pendekatan berbeda dengan mendorong efisiensi sebagai strategi utama.
Menurut Gus Yani, SILPA yang dihasilkan dari efisiensi bukanlah bentuk kegagalan, melainkan potensi yang dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik. “Kita kumpulkan hasil efisiensi tersebut, lalu kita kembalikan kepada masyarakat. Fokusnya pada UMKM dan program yang benar-benar berdampak langsung,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan SILPA akan dievaluasi secara menyeluruh pada akhir tahun anggaran dan dimasukkan dalam Perubahan APBD (P-APBD) agar penggunaannya lebih terarah dan efektif.
Sebagai bentuk implementasi efisiensi, Pemkab Gresik juga mulai menerapkan kebijakan yang menyasar perilaku aparatur sipil negara (ASN). Salah satunya adalah imbauan bersepeda setiap hari Jumat bagi ASN yang berdomisili maksimal 5 kilometer dari tempat kerja.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar serta mendorong gaya hidup hemat energi di lingkungan pemerintahan. “Efisiensi harus nyata. Mulai dari penghematan BBM, listrik, hingga air. Dari situ akan terbentuk SILPA yang bisa dimanfaatkan kembali untuk masyarakat,” tegasnya.
Selama ini, SILPA kerap dipersepsikan sebagai indikator rendahnya penyerapan anggaran. Namun, Pemkab Gresik berupaya mengubah pandangan tersebut dengan menjadikannya sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan yang lebih sehat dan berorientasi pada hasil.
Langkah ini sekaligus menjadi tantangan bagi birokrasi untuk menjaga konsistensi dalam menerapkan efisiensi tanpa kembali pada praktik lama yang berisiko menimbulkan penyimpangan.
Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Gresik berharap dapat menciptakan tata kelola anggaran yang lebih transparan, efektif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. did
Editor : Redaksi
