SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Warga Kota Mojokerto kini semakin mudah mengakses informasi publik. Pemerintah Kota Mojokerto memastikan berbagai informasi resmi bisa diakses secara terbuka, bahkan dapat diunduh langsung melalui kanal digital yang telah disediakan.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, tetapi bagian penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.
“Masyarakat harus bisa mengakses informasi dengan mudah, bahkan dapat mengunduhnya secara mandiri melalui kanal resmi,” tuturnya saat membuka Bimtek PPID Award Kota Mojokerto 2026, di Rumah Rakyat, Selasa (7/4).
Menurutnya, seluruh perangkat daerah wajib menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses. Jika masyarakat mengalami kendala, layanan bantuan juga telah disiapkan, termasuk melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tidak semua informasi bisa dibuka ke publik. Ada informasi tertentu yang dikecualikan sesuai aturan, sehingga perlu pemahaman yang baik dalam memilah mana yang bisa dipublikasikan.
Yang tak kalah penting, Ning Ita, sapaan akrab wali kota menekankan bahwa pimpinan perangkat daerah harus terlibat langsung dalam pengelolaan informasi, tidak hanya menyerahkan kepada operator.
“Pimpinan OPD harus hadir dan memahami, agar bisa memberikan arahan yang tepat,” tegasnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkot Mojokerto juga berhasil meraih predikat sebagai badan publik “informatif” dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Meski demikian, evaluasi tetap diperlukan karena masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Apalagi, dalam waktu beberapa bulan ke depan akan dilakukan penilaian PPID Award oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
“Masih ada waktu untuk berbenah. Saya minta seluruh jajaran memanfaatkan waktu ini dengan maksimal agar hasilnya lebih baik,” pungkasnya.
Dengan keterbukaan informasi yang semakin baik, diharapkan masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan informasi, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. dwi
Editor : Redaksi
