Wujudkan Tata Kelola Transparan, Probolinggo Minta OPD Tindak Lanjut Pencegahan Korupsi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Probolinggo Mohammad Haris saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) di ruang Argopuro Kantor Bupati Probolinggo. SP/Foto:Diskominfo Probolinggo
Bupati Probolinggo Mohammad Haris saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) di ruang Argopuro Kantor Bupati Probolinggo. SP/Foto:Diskominfo Probolinggo

i

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Menindaklanjuti penyelesaian tindak lanjut hasil koordinasi pencegahan korupsi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah tersebut untuk memperkuat koordinasi antarpemangkat daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Rapat koordinasi difokuskan pada evaluasi tindak lanjut hasil koordinasi pencegahan korupsi di seluruh OPD," jelas Bupati Probolinggo Mohammad Haris, Rabu (01/07/2026).

Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar OPD telah menyelesaikan penginputan data dan penelaahan kelengkapan dokumen. Namun, masih terdapat sejumlah OPD yang harus melengkapi persyaratan administrasi, antara lain dokumen yang belum ditandatangani pejabat berwenang, dokumen kepemilikan tanah, serta penjelasan tambahan terkait dokumen hibah dan pokok-pokok pikiran (pokir).

Lebih lanjut, Haris menegaskan kepatuhan terhadap aspek administrasi merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Ia juga meminta setiap kepala OPD tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi memastikan seluruh dokumen disusun secara lengkap, akurat, dan sesuai ketentuan.

“Seluruh Perangkat Daerah harus bergerak cepat menyelesaikan setiap kekurangan. Jangan sampai persoalan administrasi menjadi penghambat pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan program pembangunan. Penyelesaian seluruh catatan hasil evaluasi harus dilakukan secepat mungkin agar tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan maupun berbagai agenda strategis pemerintah daerah," katanya.

Pemkab Probolinggo menegaskan akan terus memperkuat sinergi antarpemangkat daerah untuk mendukung reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Sehingga, seluruh OPD diminta responsif menindaklanjuti hasil evaluasi agar pelayanan publik tetap optimal dan akuntabilitas pemerintahan terus meningkat. pr-01/dsy

Berita Terbaru

BEM Nusantara Jatim Kirim Karangan Bunga ke Kejati, Protes Penanganan Kasus Eks Jampidsus

BEM Nusantara Jatim Kirim Karangan Bunga ke Kejati, Protes Penanganan Kasus Eks Jampidsus

Selasa, 21 Jul 2026 20:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:06 WIB

‎ ‎SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – BEM Nusantara Jawa Timur mengirim karangan bunga ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Selasa (21/7/2026), sebagai aksi simb…

Persidangan Ungkap PT JPC Tidak Miliki Perjanjian Kontraktual Langsung Dengan Pemilik Lahan  ‎

Persidangan Ungkap PT JPC Tidak Miliki Perjanjian Kontraktual Langsung Dengan Pemilik Lahan ‎

Selasa, 21 Jul 2026 20:03 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:03 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sidang gugatan perdata sengketa pengelolaan lahan parkir yang melibatkan PT Jatim Parkir Center (JPC) kembali bergulir di Pen…

Kuasa Hukum Minta Sugiri Bebas Murni

Kuasa Hukum Minta Sugiri Bebas Murni

Selasa, 21 Jul 2026 16:31 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 16:31 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Tim Penasihat Hukum Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko angkat suara mengenai konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi P…

Bupati Gus Barra Salurkan Insentif bagi 1.661 Kepsek dan Guru PAUD

Bupati Gus Barra Salurkan Insentif bagi 1.661 Kepsek dan Guru PAUD

Selasa, 21 Jul 2026 15:41 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 15:41 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengucurkan bantuan insentif jasa pendidik tahun anggaran 2026 kepada 1.661 kepala sekolah dan…

Anggarkan Rp400 Miliar, Pemkab Sidoarjo Percepat Pembebasan Lahan Flyover Gedangan

Anggarkan Rp400 Miliar, Pemkab Sidoarjo Percepat Pembebasan Lahan Flyover Gedangan

Selasa, 21 Jul 2026 15:26 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 15:26 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Sebagai langkah strategis mempercepat pembebasan lahan proyek Flyover Gedangan, saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo…

Tandai 182 Bangunan, Pemkot: Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Surabaya Masuki Tahap III

Tandai 182 Bangunan, Pemkot: Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Surabaya Masuki Tahap III

Selasa, 21 Jul 2026 15:20 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 15:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam rangka mengembalikan fungsi sungai sekaligus mengurangi risiko banjir di wilayah Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan…