SURABAYA PAGI, Ponorogo-Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Petani, Peternak, UMKM, dan Pekerja Lokal Kabupaten Ponorogo menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Jumat (03/07/2026).
Kedatangan massa dipicu oleh mandeknya pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak langsung pada anjloknya harga komoditas pangan lokal serta hilangnya lapangan pekerjaan di arus bawah.
Pantauan di lokasi, ratusan demonstran membawa spanduk tuntutan mendesak pemerintah agar tidak menghentikan program strategis nasional (PSN) era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut. Di sela-sela aksi, perwakilan massa juga membacakan tiga poin pernyataan sikap resmi aliansi.
Koordinator Aksi, Purwanto Gapung, menegaskan bahwa keberadaan program MBG selama beberapa bulan terakhir telah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat kecil di Ponorogo. Mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal yang semula menganggur, hingga jaminan stabilitas harga di sektor pertanian dan peternakan.
"Intinya tuntutannya harga mati! Karena program ini sangat luar biasa dan sangat baik tentunya, atas kebijakan yang telah diberikan oleh Bapak Prabowo untuk bangsa ini. Bagaimana ekonomi di bawah ini juga sudah mulai tumbuh berkembang. Buktinya hasil pertanian terserap, hasil peternakan terserap, tenaga kerja terserap," ujar Purwanto di sela-sela aksi.
Ia menambahkan, mandeknya operasional MBG meski baru hitungan hari bersamaan dengan masa libur sekolah telah memberikan pukulan telak. Ketiadaan serapan pasar dari program ini membuat harga operasional yang tinggi tidak lagi sebanding dengan pendapatan.
"Ini baru berhenti beberapa hari karena libur, ini kan sudah terasa sekali. Harga telur turun, harga buah turun, melon Rp 4.000, Rp 5.000. Bagaimana ini coba? Maka kami tegaskan, dengan program ini harus evaluasi penegakan supremasi hukum! MBG berjalan terus! Jangan sampai dalam proses ini, MBG berhenti. Rakyat mandek nanti," kata Purwanto dengan nada tinggi diikuti sorakan "betul" dari ratusan massa.
Kendati menuntut program tetap berjalan, Aliansi Petani, Peternak, dan Pekerja Lokal Ponorogo tidak menutup mata terhadap isu miring yang mendera program ini di tingkat pusat. Mereka secara tegas mendukung langkah aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran.
"MBG lanjut! Evaluasi sistemnya, habiskan dan tegaskan mereka yang korupsi di dalam program ini. Jadi jangan sampai dibiarkan! Ini adalah sebagai penyakit di dalam negeri ini, harus habiskan! Evaluasi kembali, dan lanjutkan," pungkas Purwanto.
Dalam pernyataan sikap tertulisnya, aliansi juga menekankan tiga poin utama:
1. Mendukung pemerintah melanjutkan program MBG karena terbukti berpihak pada kepentingan UMKM, petani, dan menjaga stabilitas harga produksi arus bawah.
2. Mendukung penuh pengusutan tuntas terhadap koruptor di Badan Gizi Nasional (BGN), baik dari sisi birokrasi maupun pelaksanaan teknis MBG.
3. Mendukung perbaikan tata kelola dan sistem di BGN, termasuk efektivitas anggaran serta pengawasan sistematik dari pemerintah daerah.
Menanggapi kepungan ratusan massa, Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, langsung menemui para demonstran. Dwi menyatakan pihak legislatif sangat mengapresiasi dan memahami keluhan para petani, pedagang, UMKM, serta pekerja lokal yang terdampak langsung akibat berhentinya rantai pasok program MBG saat sekolah libur.
"Kalau tadi saya membaca, yang datang ke depan gedung DPRD ini adalah petani, pedagang, kemudian pekerja, UMKM, di mana ini merasa adanya sebuah keluhan. Karena tentunya imbas dari MBG yang tidak jalan atau tutup. Tapi karena memang kalau hari ini kan memang sekolahan tutup," kata Dwi Agus.
Dwi menegaskan, DPRD Ponorogo berkomitmen untuk mengawal aspirasi daerah agar perputaran ekonomi yang melibatkan komoditas lokal seperti telur, daging, dan beras bisa kembali stabil melalui diskusi lintas sektor bersama dinas terkait.
"Secara garis besar karena tuntutannya itu adalah bagaimana ekonomi Ponorogo ini berjalan, mulai dari pedagangnya, UMKM, pekerja, petani, termasuk telur, daging, beras, dan lain-lain ini bisa muter. Ini kita akan tetap mengapresiasi dan kita akan menyuarakan ini. Kita ajak diskusi rekan UMKM, dengan Dinas Pertanian, dengan Bulog," terangnya.
Terkait dengan polemik hukum dan tuntutan keberlanjutan program, Dwi menyatakan hal tersebut sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat mengingat MBG adalah Program Strategis Nasional (PSN). Meski demikian, ia sepakat bahwa penegakan hukum harus ditegakkan dan pemanfaatan potensi lokal wajib diprioritaskan.
"Tadi juga sudah tersampaikan bahwa mereka juga mendukung untuk penanganan masalah-masalah yang ada di MBG, termasuk kasus-kasus yang ada di MBG. Ya, itu kita juga sama-sama mendukung. Terkait dengan programnya, ketika ini nanti berjalan, ya mudah-mudahan mereka ini juga benar-benar menggunakan tenaga lokal, produk lokal dari wilayah," jelas Dwi.
Saat ditegaskan kembali mengenai posisi sikap DPRD Ponorogo terhadap kelanjutan program, Dwi menyatakan pihaknya akan meneruskan desakan warga tersebut ke tingkat nasional.
"Kalau MBG ini kan pusat ya. Jadi, kita... kalau mereka anu ya kita sampaikan aspirasi itu ke sana, ya. Kalau kita enggak bisa. Setuju dan enggak setuju juga arahnya mesti yang ada di pusat karena itu program nasional, PSN atau program strategisnya Pak Prabowo, Pak Gibran," tutupnya.
Setelah menyampaikan aspirasi dan menyerahkan poin tuntutan, ratusan massa membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian setempat.roh
Editor : Redaksi
