Anggaran Lauk Pauk Rumdin Bupati Rp 54 Juta/bulan, Warga Bojonegoro Demo

Puluhan warga dari LSM Angling Dharmo menggelar aksi demo di depan DPRD Bojonegoro.

SURABAYAPAGI.COM, Bojonegoro - Puluhan warga dari LSM Angling Dharmo menggelar aksi demo di depan DPRD Bojonegoro. Korlap demo membeberkan dugaan pemborosan anggaran yang diserap oleh Bupati Bojonegoro dalam belanja lauk pauk di rumah dinas.

Atas hal tersebut, massa menuntut adanya transparansi anggaran selama masa pandemi.

"Rakyat sakit dalam kondisi COVID-19 ini. Tapi pejabat makan bermewah-mewahan," teriak korlap aksi, Nasir dengan lantang, Rabu (17/11/2021).

Nasir menyebut DPRD harus bertanggung jawab soal ini, sebagai penentu anggaran dalam APBD. Selain itu, pendemo juga mengkritik anggaran Ketua DPRD Bojonegoro di masa pandemi, yang dianggap tidak bersimpati dengan derita rakyat.

"Kami rakyat sakit, kami ingin semua terbuka, jangan menghambur-hamburkan uang kami. DPRD harus bertanggung jawab dengan kondisi ini," imbuh Nasir.

Massa juga meminta dipertemukan dengan Ketua DPRD Bojonegoro, untuk meminta keterangan terkait penggunaan anggaran pihak eksekutif hingga legislatif, yang terus digelontorkan di masa pandemi COVID-19. Ketua DPRD Imam Sholikin tidak terlihat di gedung wakll rakyat yang berada di Jalan Trunojoyo tersebut.

"Kami sangat kecewa dengan DPRD sebagai penentu kebijakan yang meloloskan anggaran lauk-pauk Rumah Dinas Bupati Bojonegoro, yang mencapai lebih dari Rp 54 juta per bulan," ujar Nasir.

Massa akhirnya ditemui perwakilan DPRD. Yakni Miftahul Huda selaku anggota Komisi A dan Sukur Priyanto, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro.

DPRD berjanji menampung seluruh tuntutan dan permasalahan yang telah disuarakan warga. Sukur memberikan pemahaman soal proses penganggaran baik di pihak eksekutif maupun legislatif.

"Soal anggaran rumah dinas bupati, tentu secara teknis ada di bagian keuangan daerah. Kami hanya akan mengawasi dan baru bisa mengambil langkah jika bupati sudah melakukan LPJ di Bulan Maret nanti," ujar Sukur.

Menurut Sukur, ini bukan berarti pihaknya tidak berani bicara. "Kami senantiasa kritis dan proporsional, namun belum ada yang bertanya soal ini," terang Sukur.

Massa lalu mengajak perwakilan DPRD Bojonegoro makan nasi bungkus bersama mereka. Bersama polisi dan media, di depan gedung dewan.

"Ini bentuk rasa yang sama bagaimana nasib rakyat Bojonegoro saat ini," pungkas Nasir.