Gedung Srijaya di Jalan Mayjend Sungkono, Bunderan Tol Satelit, Surabaya.

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Permasalahan mengenai tanah Gedung Srijaya di kawasan Bundaran Satelit, Jalan Mayjend Sungkono yang diambil alih oleh Tjandra Sridjaja menimbulkan polemik tersendiri.

Pasalnya, ahli waris pemilik tanah sebelumnya Marsi B Marli mengajukan keberatan terhadap pengambil alihan tersebut. Namun, ternyata Tjandra Sridjaja memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 1991 dari BPN Surabaya yang mana menimbulkan kecurigaan tersendiri.

Sementara itu, pihak Pemerintah Kota pada 1991 juga tidak menyetujui pemindahan tanah menjadi SHM oleh Tjandra tersebut.

Urip Santoso, Dosen Ilmu Hukum di Universitas Airlangga menjelaskan perihal proses pemindahan Surat Ijo menjadi SHM kepada pihak Surabaya Pagi.

Sebenarnya pihak Tjandra mendapatkan tersebut dengan cara mengajukan permohonan pelepasan tanah aset milik Pemerintah Kota Surabaya. Syaratnya, dengan mengajukan ganti rugi kepada pihak pemerintahan.

Akibat aset ini milik Pemkot maka pelepasannya harus ada persetujuan dari pihak DPRD yang mana telah melalui berbagai proses. Setelah itu, barulah dapat mengajukan permohonan pada kepala BPN yang mana dikabulkan tidaknya SHM tersebut.

Namun, ketika pihak Tjandra ternyata telah mendapatkan SHM maka seharusnya sudah melalui proses panjang tersebut.

Pemerintah Kota Surabaya sebenarnya dapat mengusut situasi tanah yang bermasalah ini dengan mengajukannya pada PTUN. “Bila pihak BPN masih memberlakukan SHM terhadap tanah tersebut maka masih berlaku hingga saat ini. Namun, bisa saja jika Pemerintah Kota Surabaya mengajukan pada PTUN untuk membatalkan SHM tersebut. Nantinya, PTUN akan memutuskan sah atau tidaknya SHM yang dipegang oleh Tjandra tersebut.” Ujar Urip Santoso ketika ditemui pada Kamis (10/1) oleh Surabaya Pagi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Ketika ditemukan sesuatu yang janggal maka PTUN dapat membatalkan SHM dari BPN tersebut. Maka dari itu, dibutuhkannya pengawasan oleh publik sekaligus pihak Pemerintah Kota Surabaya agar diusut kasus mengenai tanah yang menjadi polemik ini. pr