Home /
SGML
: Kesbangpol Kerahkan Stafnya Untuk Input Data Seada
Aneh, Gawe Nasional Pemilu, Lamongan Tak Miliki Desk
SURABAYA PAGI, Lamongan - Tidak seperti pada gelaran pemilu sebelum-sebelumnya, Pemkab Lamongan selalu membuat penghitungan real count internal atau biasa disebut dengan Desk Pemilu, untuk konsumi internal dan data sebagi pembanding KPU dan pihak-pihak lain yang melakukan penghitungan suara.
Namun pemilu kali ini Lamongan tidak miliki desk pemilu, kalaupun ada hanya dari Kesbangpol, itupun sistem kerjanya lambat, karena perangkat dan SDM terbatas apalagi tidak ada anggaranya, sehingga kinerjanya terkesan seadaanya.
Hal itu bisa dilihat dari pergerakan data yang masuk di Kesbangpol. Hingga Jumat siang (19/4/2019) data yang masuk untuk penghitungan suara DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten suara yang masuk baru kisaran 25 persen."Data yang masuk baru dikisaran angka 25 persen,"Sudjito Kepala Kesbangpol Lamongan.
Terlambatnya data yang masuk kata Sudjito, banyak sebab. Tapi sebab yang paling dominan karena Lamongan tidak memiliki Desk Pemilu, dan hanya menggandalkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Kesbangpol yang dikerahkan untuk menghitung perolehan suara baik Pilpres maupun Caleg.
Disebutkan oleh Sudjito, petugas yang dikerahkannya di lapangan cuman 15 orang. Petugas ini harus membawai 27 Kecamatan, dan didukung 10 petugas di kantor yang mengimput data, sehingga sangat tidak maksimal dalam pengumpulan datanya. "Bagaimana bisa maksimal, kita tenaganya terbatas apalagi tidak ada anggaranya,"aku Sudjito saat ditemui di Kantornya.
Ia tidak tahu persis alasan kenapa anggaran untuk Desk Pemilu itu dicoret, sehingga cukup berdampak pada kegiatan di Kesbangpol. "Saya tidak tahu persis kenapa usulan kami tidak disetujui alias dicoret, padahal kegiatan Desk Pemilu semua perangkatnya butuh anggaran, sehingga sekarang seperti ini tidak maksimal,"terangnya.
Karena Lamongan tidak punya desk, dan ini murni kinerja Kesbangpol karena tuntutan untuk melaporkan hasil Pemilu ke Kesbangpol Jawa Timur. "Lamongan mungkin satu-satunya daerah yang tidak memiliki Desk Pemilu, karena anggaranya tidak disetujui,"aku Sudjito dengan nada lemas karena harus memutar otak bagaimana kegiatannya bisa berjalan meski tidak di support dana oleh Pemkab.
Padahal kata Sudjito, pihaknya sudah mengusulkan anggaran untuk kegiatan desk pemilu 2019, tapi dicoret. Kala itu akunya, pihaknya mengusulkan Rp 350 juta, tapi dicoret oleh Bappeda tanpa ada alasan."Sudah saya usulkan tapi dicoret oleh Bappeda, ya sekarang kalau seperti ini jangan disalahkan, karena kami bekerja hanya mengandalkan pegawainya tanpa ada honor sama sekali,"terang Sudjito menambahkan.
Meski dengan tidak ada anggaran Kesebangpol terus bekerja mengupdate data perolehan suara dalam pemilu 2019, meski seadanya dan dengan tenaga terbatas, sehingga waktu pengumpulan data menjadi lamban."Ya kami akan terus bekerja mengumpulkan data dengan perangkat SDM dan lainnya yang sangat terbatas ini,"katanya.
Terpisah sekretaris Bappeda Lamongan Shofiah Nurhayati saat dikonfirmasi membantah kalau pihaknya mencoret usulan untuk kegiatan Desk Pemilu. "Bappeda tidak berkewenangan untuk mencoret anggaran, tapi memprogramkan suatu kegiatan, sedangkan kewenangan untuk besaran dana di dalam KUA PPAS dan APBD di BPKAD,"terangnya.
Bahkan kata Shofi panggilan akrab Shofiah Nurhayati, seingatnya pihaknya sudah menganggarkan di RKPD, tapi setelah di KUA PPAS dan APBD pihaknya tidak mengecek. "Kami punya file usulan resmi di RKPDnya Pak, besok (Senin) saya tunjukkan bahwa kami sudah mengusulkan tidak mencoret karena itu kegiatan penting dan harus dicover,"terangnya.
Sulastri, Kepala BPKAD Lamongan saat dihubungi belum berhasil, saat di Watshapp oleh Surabaya Pagi meski sudah masuk tapi belum terbaca.jir
Editor : Redaksi
Tag :
BERITA TERBARU
Peristiwa
26 April 2024
26 April 2024
26 April 2024
26 April 2024
26 April 2024
