•   Sabtu, 7 Desember 2019
Pemprov Jatim

Banggar Ajukan Kenaikan R-APBD Jatim 2020 Rp 35,1 triliun

( words)
Aida Fitriati menyerahkan Dokumen Banggar kepada pimpinan DPRD dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.




SURABAYAPAGI.COM - Hasil Kajian komisi-Komisi di DPRD Jawa Timur dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (R-APBD) Jawa Timur 2020 ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran. Sejumlah proyeksi peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta hasil pembiayaan daerah diprediksi bisa meningkatkan Belanda Daerah lebih tinggi dari nota keuangan Gubernur.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Jatim, Aida Fitriati mengungkapkan telah melakukan pembahasan dan pencermatan bersama tim anggaran pemprov Jatim. Dengan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi komisi-komisi. Dapat diuraikan beberapa peningkatan pendapatan daerah. “Terdapat perubahan Struktur APBD, sehingga selain ada perubahan perangkaan pasca pembahasan di komisi-komisi, juga ada perubahan jumlah Belanja Daerah,” terang Aida dalam sidang paripurna DPRD Jatim, Senin (18/11/2019). Perubahan perangkaan R-APBD 2020 adalah pada proyeksi pendapatan daerah dari Rp 32,2 triliun menjadi Rp 33 Triliun naik Rp764,4 miliar yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah. Sedangkan untuk Belanja Daerah, dari Rp33,7 triliun bertambah Rp 1,4 triliun sehingga total menjadi Rp 35,1 Triliun. Angka tersebut akan digunakan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. “Melihat struktur perangkaan pendapatan dan belanja, maka APBD Jatim tahun 2020 mengalami defisit Rp 2,1 Triliun lebih yang akan ditutup dari pembiayaan Netto,” jelas Aida.

Pembiayaan Netto didapatkan pembiayaan daerah. Dimana Pembiayaan daerah itu berdasarkan penerimaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) APBD 2019 sebesar Rp 2,2 Triliun dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 35,9 miliar yang digunakan untuk pembayaran pokok utang. Politisi PKB ini menambahkan, Banggar juga memberikan beberapa Catatan. Pertama tentang Rencana pembangunan museum Skala Internasional atau Jatim Islamic Science Park di Bangkalan Madura berharap segera terwujud. Kedua tentang pengembangan BUMD di Jatim sesiau dengan oriented bisnis yang tak kalah bersaing dengan perusahaan swasta lainnya. Ketiga kewenangan provinsi terhadap Program Tistas (Gratis Berkualitas) SMK/SMA di Jatim hendaknya antara negeri dan Swasta mendapat prioritas yang sama. “Semoga saja perencanaan dan penggunaan anggaran belanja di masing-masing OPD sudah sesuai kepentingan masyarakat Jawa Timur secara luas,” pungkas Anggota Komisi E ini. Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemprov Jatim Heru Tjahjono mengatakan, memang ada proyeksi belanja yang bertambah hingga Rp 1,4 Triliun dari usulan sebelumnya. Tambahan itu lebih banyak dialokasikan pada dua sektor. Yakni sektor infrastruktur dan sektor pendidikan. “Dari sektor infrastruktur untuk menangani beberapa kilometer jalan yang perlu diperbaiki guna mendukung konektivitas ekonomi antar daerah. Lalu infrastruktur sumber daya air dalam rangka mengatasi kekeringan agar tahun depan tidak terjadi lagi,” jelas Sekdaprov Jatim ini. Menurut rencana pembahasan R-APBD Jatim 2020 ini tinggal satu tahap lagi. Yakni penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Jatim sekaligus pengesahan APBD Jatim 2020 pada tanggal 21 November 2020 besok.rko

Berita Populer