Rangga Putra-Jaka Sutrisna,
Tim Wartawan Surabaya Pagi
11 hari menjelang hari pencoblosan Pemilu Serentak 17 April 2019, isu yang berseliweran dinilai semakin provokatif. Mulai dugaan pesawat Prabowo Subianto yang dihadang jet tempur, dugaan politik uang Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan kepada kyai di Bangkalan, hingga kabar penghadangan cawapres 01 Maruf Amin di Pamekasan. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun digoyang lagi. Usai masalah daftar pemilihan tetap (DPT), kini diterpa kabar miring soal bocornya server. Diduga ada pihak yang melakukan play victim dengan menggulirkan isu-isu sensitif, agar capres-cawapres yang didukung simpati calon pemilih.
-------
Demikian diungkapkan pakar sosiologi politik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Agus Mahfud Fauzi, pengamat politik asal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Aribowo, Komisioner KPU Jatim Insan Qoriawan dan Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi.
Menurut Agus Mahfud Fauzi, fenomena penyebaran isu provokatif bakal terus dimainkan sampai hari-H coblosan. Walau begitu, Agus menangkap ada hal yang serupa dari kedua kubu capres, yakni playing victim untuk meraih simpati calon pemilih. Soalnya, menurut Agus, perilaku sebagian pemilih di Indonesia ini masih ada yang pilihannya dipengaruhi oleh rasa kasihan.
Para swing voters dan undecided voters bakal terpengaruh oleh rasa kasihan. Tapi, ada juga yang sudah punya pilihan malah golput karena calon yang mulanya dia dukung, malah berbuat zalim ke calon yang lain, papar mantan komisioner KPU Jatim ini kepada Surabaya Pagi, Jumat (5/4/2019) kemarin.
Dia mencontohkan bagaimana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sukses besar memenangi kontestasi Pilpres 2004. Ketika itu, SBY dengan Partai Demokrat yang usianya masih tiga tahun, mampu mencitrakan diri sebagai pihak yang dizalimi penguasa. Hal tersebut lantas membuat simpati masyarakat jatuh ke SBY. Indikasi modus ini, menurut Agus, secara konsisten terus dibangun.
Ada kecenderungan untuk meraih rasa kasihan dari masyarakat. Cara ini akan dilakukan berulang-ulang hingga hari-H, prediksi Agus.
Kampanye Terselubung
Terpisah, dosen senior Fisip Unair, Aribowo menyebut, sebaran informasi provokatif jelang hari-H Pemilu merupakan hal wajar. Perang urat syarat dengan tema memojokkan lawan politik menjadi maklum adanya. Hanya saja, dia menyarankan setiap stakeholder pemilu, termasuk calon pemilih untuk lebih jeli melihat adanya potensi kecurangan dalam kampanye. Petahana, lanjut Aribowo, mempunyai sumber daya yang patut diduga melakukan kampanye terselubung.
Lihat itu, para kepala daerah yang deklarasi dukungan kepada 01 di Jateng. Curang itu. Masalahnya, berani nggak Bawaslu? Media juga, cetus Aribowo.
Diserang Hoax
Sementara itu, terkait isu pengaturan server KPU untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden, Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan Insan Qoriawan membantahnya. Ia menegaskan, kabar itu berita bohong alias hoaks. Soalnya, sistem IT penghitungan suara KPU itu mengikuti penghitungan suara manual.
Menurut Insan, hasil pemilu nanti tetap berpedoman pada penghitungan manual yang berjenjang mulai dari TPS, rekapitulasi suara akan dilanjutkan ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan terakhir yaitu tingkat nasional. Sementara yang menggunakan IT, adalah sebuah sistem yang disebut Sistem Penghitungan Suara (Situng). Sistem ini, tambah Insan, mengikuti hasil penghitungan manual tadi.
Hasil penghitungan manual nanti di-scan kemudian diupload ke Situng. Hasil di Situng nanti pasti sama dengan penghitungan manual yang berjenjang itu, jelas mantan komisioner KPUD Pasuruan itu. Jadi, tidak ada itu kebocoran server apalagi angka 57 persen untuk calon tertentu. Lha, pemilunya saja belum mulai apalagi penghitungan suaranya, tambah dia.
Lebih lanjut, Insan menambahkan, Situng ini sejatinya hanya fasilitas penunjang untuk mempermudah masyarakat mengetahui hasil penghitungan suara versi KPU. Menurut aturan, rekapitulasi suara dibatasi waktu 35 hari. Karena masyarakat sudah tidak sabar menunggu hasil resmi sekaligus tidak percaya dengan hasil quick count, maka dibuatlah Situng ini.
Ribuan Pelanggaran
Sementara itu, Bawaslu RI mencatat terdapat 3.002 pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah Jatim. Menurut Bawaslu Jatim, sebagian besar merupakan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK). Semua peserta pemilu baik pilpres maupun pileg, diketahui melanggar.
Teranyar, kampanye terbuka baik dari kubu 01 Jokowi-Maruf Amin (Banyuwangi, Jember dan Malang) maupun 02 (Gresik dan Sidoarjo) bulan Maret lalu juga ditemukan pelanggaran seperti melanggar lalu lintas dan mengajak anak kecil. Untuk jumlah pelanggaran dan rinciannya masih didata oleh pengawas di daerah, tutur Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi.
Kreator dan Buzzer
Sementara itu, Direktorat Siber Bareskrim Polri mulai mendalami laporan KPU terkait hoaks server KPU di Singapura, yang memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres Pilpres 2019. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan ada tiga akun yang akan diaudit.
Prosesnya itu nanti di audit, nanti ditemukan konstruksi hukumnya. Kita memiliki laboratorium digital. Laporan digital itu nanti mengaudit tiga akun yang dilaporkan tersebut, kata Dedi di Mabes Polri, Jumat (5/4/2019).
Dedi menyebut dari laboratorium digital itu akan diketahui keaslian foto, video, termasuk narasi-narasi yang dibangun atau diviralkan oleh akun tersebut. Polisi juga bakal mendalami kreator dan buzzer video itu. Apakah ada keterkaitan antara kreator ini, yang membuat maupun yang memiliki ide, menginisiasi menyebarkan berita tersebut terkait nggak dengan buzzer tersebut. Karena ini cukup viral, ujar Dedi.
Dia menyebut proses ini membutuhkan waktu. Apalagi saat proses identifikasi di laboratorium digital di Direktorat Siber. Dalam laporan itu, KPU menyerahkan beberapa dokumen dan screenshoot. Para pelaku disangka melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 dan Pasal 45.
KPU melaporkan tiga akun media sosial ke Bareskrim Polri. Akun tersebut diduga menyebarkan video hoaks server KPU di Singapura, yang memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres. n
