SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Gubernur JAwa Timur Soekarwo menggunakan jurus beras bersubsidi untuk mengungkit kemiskinan di daerahnya. Ini karena menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 23 persen kemidian di pedesaan ditentukan oleh beras. "Berdasarkan data BPS Jatim, sekitar 23 persen kemiskinan di pedesaaan ditentukan oleh beras. Sedangkan beras mempengaruhi kemiskinan di perkotaan sebanyak 19 persen. Untuk itu penanganan kemiskinan dengan memberikan bantuan beras subsidi menjadi salah satu solusi di Jatim. Bantuan beras atau pangan menjadi langkah yang paling tinggi untuk mengurangi kemiskinan," ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo, kemarin. Lebih jauh kata dia, sasaran pokoknya lebih pada fungsi siapnya beras di rumah tangga. Ini juga dilakukan agar jangan sampai beras di pedesaan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Sebagai implementasinya lanjut dia, Dinas Pemberdayaan dan Desa Provinsi Jatim memberikan bantuan beras bersubsidi tahap I dan II kepada sebanyak 69.276 rumah tangga pada percentil 9 dan 58.575 rumah tangga pada percentil 10. Bantuan ini dilakukan berdasarkan sensus by name by address yang dilakukan bersama BPS Jatim. Selain beras bersubsidi, beras rastra juga diberikan kepada masyarakat miskin melalui Dinas Sosial Provinsi Jatim. Dengan adanya detail data by name by address akan memudahkan penanganan dan penanggulangan kemiskinan. Kesemuanya itu jika dilakukan bisa menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 10,1 persen pada Maret 2018, sambungnya. Sedangkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 9,44 persen pada September 2018, beras subsidi by name by address dan beras rastra diberikan kepada sekitar 250.000 rumah tangga yang dilakukan pada bulan Agustus 2018. Sementara itu, Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Jatim Hotman Siahaan menilai target tsb sebagai target raksasa paling besar dengan mendasarkan efektivitas beras bersubsidi dalam menurunkan kemiskinan. Selain Ketua Dewan Riset Daerah Prov. Jatim, hadir dalam kegiatan ini 15 kepala organisasi perangkat daerah di jajaran Pemprov. Jatim, diantaranya Kepala Bappeda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Peternakan, dan Kepala Dinas Perkebunan.arf
