Internet Gratis Dibiayai Negara

Ilustrasi karikatur

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pandemi yang ditetapkan akibat dari penyebaran virus corona atau Covid-19, memaksa berbagai aspek kehidupan untuk mulai beradaptasi dengan menerapkan tatanan baru yang disebut new normal atau normal yang baru, tidak terkecuali dalam dunia kerja bekerja menggunakan daring. Semua orang diwajibkan untuk bersiap menghadapi new normal di dunia. Ini agar mampu bekerja secara efisien di tengah pandemi dari Covid-19. Terobosan lewat daring ini saatnya diberlakukan biaya internet yang murah dan syukur gratis untuk anak bangsa atas biaya Negara.

Demikian hasil rangkuman pendapat yang dihimpun tim wartawan Surabaya Pagi dari

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Dr. Wahid Wahyudi, Kepala Bidang Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Sudarminto, Ekonom Dr. Tjuk Soekiadi, Anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi, Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIP Universitas Negeri Surabaya, Dr. Andi Kristanto, S.Pd., M.Pd, serta Ketua Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho, yang dihubungi terpisah, Kamis (28/5/2020).

Untuk memasuki New Normal saat ini, menghadapi pandemi Covid-19, Dimas Oky Nugroho mengusulkan pemerintah menyediakan layanan koneksi internet murah bahkan gratis untuk proses belajar. "Infrastruktur ketersediaan koneksi internet yang mudah, murah, bahkan gratis di sejumlah area publik. Hal ini menurut saya sangat penting bagi para pelajar dan mahasiswa khususnya yang membutuhkan bantuan. Pemerintah dan pihak-pihak terkait yang peduli isu pendidikan harusnya bisa melakukan sesuatu untuk hal tersebut terwujud," kata Dimas saat berdiskusi daring pada acara Kolaborasi Positif, Kamis (28/5/2020).

Dimas menyebutkan banyaknya keluhan soal sulitnya mendapat jaringan bagi para siswa dan mahasiswa dari rumah menjadi salah satu alasannya. Dia mencontohkan, ada murid-murid SD di Yogyakarta yang harus naik ke bukit demi mendapatkan sinyal internet.

Oleh sebab itu, dia berharap pemerintah melalui Telkom dapat menyediakan koneksi internet gratis di zona-zona publik seperti kantor kecamatan, kelurahan dan rumah ibadah khususnya di daerah-daerah pinggiran yang sulit internet. "Jika Indonesia ingin sukses melewati masa belajar bekerja di rumah di masa pandemi maka solusinya adalah terjaminnya koneksi internet yang baik dan terjangkau bagi seluruh rakyat. Khusus untuk pelajar dan mahasiswa, apalagi yang berasal dari keluarga kurang mampu, pemerintah bisa melibatkan BUMN dan mendorong akses murah bahkan gratis di area-area publik dan komunitas-komunitas warga. Jangan sampai pandemi ini membuat anak-anak murid kita mundur hanya gara-gara buruknya koneksi internet. Masifikasi akses internet adalah hal yang wajib dipenuhi jika bangsa ini ingin kompetitif memasuki era masyarakat 4.0," jelas Dimas.

Pemerintah Perlu Gandeng Provider

Senada dengan Dimas Oky Nugroho, Anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi juga meminta agar pemerintah ikut membantu ditersediakan akses internet gratis hingga pelosok desa. Pasalnya, dalam kondisi pandemi Covid-19 dan menyambut era New Normal, tuntutan proses pembelajaran dan rapat kerja secara virtual sudah menjadi keharusan. Namun, realitasnya, akses terjangkau hanya terjadi di kota besar. Sementara di pelosok, belum optimal.

"Sejauh ini mungkin bisa diterapkan di kota besar karena fasilitas dan skillnya memadai, jadi tidak ada masalah. Lalu bagaimana dengan di pelosok? Tidak bisa jika hanya di kota besar saja yang menjadi patokan. Jadi sudah seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bersifat holistik. Agar tujuannya bisa tercapai untuk masyarakat," ujar Mathur saat dihubungi Surabaya Pagi pada Kamis (28/5/2020).

Mathur pun meminta kepada pemerintah agar bisa menjalin kerjasama dengan berbagai provider untuk menjamin kelancaran akses internet gratis atau murah, agar proses sekolah dan pekerjaan bisa teratasi.

"Jika yang tidak punya handphone android lalu dibelikan handphone, okelah. Bagaimana dengan paket data dan sinyalnya? Kondisi sinyal provider disetiap wilayah kan juga berbeda-beda. Harusnya juga kerjasama dengan provider yang mampu menjangkau seluruh pelosok Indonesia," ungkapnya.

 

Gubernur akan Siapkan Akses Internet

Bagaimana di Jatim, terkait akses internet dalam membantu proses pembelajar bagi siswa yang belajar secara Online, pun direspon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Khofifah menyebut bahwa Pemprov Jatim kini tengah mendata adakah masyarakat, orang tua atau siswa yang merasa berat dengan diselenggarakannya sistem belajar dari rumah selama masa wabah covid-19.  Pasalnya Pemprov Jawa Timur tengah menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh murid untuk membeli paket data selama belajar di rumah.

“Saya sebetulnya sedang meminta ke Kepala Dinas Pendidikan untuk menghitung sebetulnya berapa yang harus dikeluarkan murid untuk beli paket data selama belajar di rumah,” kata Khofifah. Akan tetapi sangat besar kemungkinan masyarakat yang siswanya harus belajar dari rumah dan membutuhkan akses internet. “Nah misalnya untuk mereka yang di rumah tidak ada wifinya, nggak cukup pakai datanya. Maka selama covid-19 masih belum bisa dihentikan maka mereka akan tetap belajar di rumah, maka tugas Dindik untuk mendata, agar apa yang menjadi kendala mereka untuk belajar di rumah bisa dikomunikasikan,” kata Khofifah.

 

Sekolah Gunakan Dana BOS

Meski begitu, hingga akhir Mei 2020, Dinas Pendidikan Jawa Timur masih belum membeberkan secara detail, bagaimana penggunaan teknologi dalam pelaksanaan secara daring menjelang tatanan hidup baru. Hanya saja, Dinas Pendidikan Jatim, melihat, penggunaan teknologi secara daring di setiap sekolah, sudah seharusnya menggunakan dana BOS atau dana biaya penunjang operasional penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).  "Dana BOS dan BPOPP dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran daring, baik untuk guru maupun untuk siswa," ujar Wahid Wahyudi, kepada Surabaya Pagi melalui pesan singkat, Kamis (28/5/2020).

Namun, Wahid menjelaskan, terkait apa yang diminta Gubernur Khofifah, agar tiap sekolah bisa membantu siswa dalam proses pembelajaran secara daring, menjadi tanggungjawab masing-masing sekolah.  “Jika penggunaan dana tersebut baik untuk pengadaan barang maupun pembiayaan pembelajaran daring, sepenuhnya sekolah masing-masing. Jadi, terkait perangkat sekolah, yang digunakan tetap harus berjalan dengan baik,” jelas Wahid, yang rencana pembelajaran sekolah di Jatim, akan dimulai 15 Juni 2020 mendatang.

 

Bantuan tak Harus Materi

Senada juga dipaparkan Kepala Bidang Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Sudarminto. Bahwa, ditengah pandemi seperti ini, memasuki new normal, setiap sekolah masing-masing memiliki tanggungjawab kepada setiap peserta didiknya. Meski begitu, tambah Sudarminto, tiap sekolah juga ahrus memiliki rasa peka dan sensitive terhadap peserta didik yang kurang mampu. Pasalnya, tidak semua yang mampu untuk memiliki akses dalam menjalani sekolah secara daring. ”Terkait kemampuan ekonomi peserta didik dalam menjalani sekolah daring, saya menghimbau setiap sekolah juga untuk peka dan sensitif terhadap mereka yang kurang mampu,” jelas Sudarminto.

Untuk itu, tambah Sudarminto, Sekolah juga perlu melakukan langkah-langkah kompromi dan edukatif terhadap anak-anak secara ekonomi dan keluarga tidak mampu. Dimana bantuan yang diberika sekolah tidak melulu dalam bentuk materi, tetapi langkah konkrit agar siswa tetap memiliki hak belajar.

 

Ekonomi Orang Berbeda-beda

Terpisah, mantan akademisi sekaligus pengamat pendidikan asal Universitas Airlangga, Tjuk Sukiadi, mengenai proses pembelajaran dan rapat secara online yang kini sedang dilakukan di masa pandemi dan menuju new normal, dalam praktiknya tidak mudah. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian setiap orang berbeda-beda.

Menurutnya, terlepas dari faktor fasilitas dan skill yang memang setiap individu berbeda-beda, tetap diperlukan metode pembelajaran secara tatap muka untuk pembentukan karakter. Khususnya untuk siswa yang berada di tingkat sekolah dasar. "Menurut saya metode yang paling efektif sejauh ini tetap diperlukan metode tatap muka. Dengan metode ini perilaku para siswa dapat dibentuk melalui pendidikan karakter. Untuk siswa khususnya yang masih di sekolah dasar ini sangat penting," kata Tjuk.

Dirinya juga menambahkan jika pembelajaran tatap muka dilakukan kembali, maka para guru dan staff pengajar lainnya harus tegas dalam memberi peraturan kepada siswanya. Tjuk juga menyadari bahwa metode pembelajaran via online ini tidak bisa terus menerus diterapkan. "Setiap anak juga ingin segera belajar bersama teman-temannya di sekolah, jika belajar online ini diterapkan terus menerus mungkin juga efek psikologis bagi siswa yang akan muncul," tegas Tjuk.

Sementara, dari perwakilan pengusaha, yang diwakilkan dari sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim Dwi Ken Hendrawanto, juga menghimbau kepada setiap pengusaha atau perusahaan untuk tetap membantu atau mensubsidi bagi pekerja yang sedang bekerja secara online.  Dikarenakan, dalam rapat online juga membutuhkan biaya seperti pulsa dan paket data. "Subsidi ini sebaiknya juga diberikan untuk karyawan. Mungkin untuk pembelian pulsa dan paket data. Itu jauh lebih murah dibandingkan kita harus datang dalam forum yang memerlukan biaya transportasi, konsumsi, dan lainnya," pungkasnya. adt/byt/jk/rm