•   Sabtu, 11 April 2020
Surabaya

Pakde Karwo Ingatkan Birokrat Soal Etika dan Integritas

( words)
Gubernur Jatim, Soekarwo saat acara Penyerahan Penghargaan AKIP dan KBK Pemprov Jatim Tahun 2018 di Ruang Hayam Wuruk Lantai 8 Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (31/10). Foto : SP/ARIF


SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Banyaknya pejabat di Jawa Timur yang tersangkut dalam OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi peringatan bagi para Birokrat agar menjaga integritasnya. Bagai mata uang Integritas ini harus bersanding dengan etika.

Peringatan soal integritas dan etika untuk para Birokrat itu diungkapkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, saat acara Penyerahan Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Kompetisi Budaya Kinerja (KBK) Pemprov Jatim Tahun 2018 di Ruang Hayam Wuruk Lantai 8 Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (31/10).

Kata Pakde, sapaan Soekarwo etika dan integritas dalam birokrasi sangat penting terutama dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Kedua hal ini harus menjadi komitmen kuat para Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk para pejabat agar tercipta pemerintahan yang bersih serta kepemerintahan yang baik.

“Kalau sistem semua kita sudah jalan, tapi integritas tidak bisa dimasukkan dalam sistem. Ibarat mesinnya sudah bagus tapi rohaninya yang belum. Tolong integritas dan etikanya dijaga terutama yang nilai SAKIP-nya sudah A. Ini bagian dalam membentuk insan kamil,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim.

Pakde Karwo mengatakan, pelayanan publik harus mampu mengatasi problem disparitas, kemiskinan dan pengangguran. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan inklusi, dimana tujuan pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pelayanan publik harus bisa menyelesaikan problem ini. Inilah yang dinamakan pembangunan kerakyatan,” katanya.

Terkait dengan pelaksanaan AKIP di lingkungan Pemprov Jatim, Pakde Karwo meminta agar pengawasan dalam hal ini peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), lebih diperkuat lagi. APIP harus mampu melakukan pengawasan atau audit internal termasuk dalam hal pelayanan publik.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Didid Noordiatmoko, Ak, MM, mengapresiasi Pemprov Jatim yang mampu menerapkan AKIP dengan baik dan mampu mendorong kab/kota untuk meningkatkan AKIP-nya.

“Belum banyak Pemprov yang melakukan hal seperti ini dan Jatim termasuk yang terbaik melakukannya. Saya mengapresiasi Pak Gubernur beserta jajarannya dan sangat sulit untuk menyaingi Provinsi Jatim,” katanya disambut tepuk tangan hadirin. arf

Berita Populer