•   Rabu, 1 April 2020
Surabaya

Pakde: Pelayanan Mudah untuk Tingkatkan Daya Saing

( words)


SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan untuk meningkatkan daya saing industri dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan publik yang mudah. Agar pelayanan publik berjalan dengan mudah dapat dilakukan dengan online system dan multiple channel.
“Akses pelayanan mudah dengan online sistem dan multiple channel, maka masalah perijinan dapat teratasi. Daya saing industri pun dapat tercapai,” ujar Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (23/10).
Ia menjelaskan, dengan pelayanan publik yang mudah, maka tidak akan terjadi pungutan liar (pungli). Selain itu, jika suatu pemerintahan ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, syaratnya dengan memberikan pelayanan publik yang baik. Tak itu saja, terdapat beberapa syarat lain untuk mencapainya, yaitu pelayanan yang harus transparan, terukur, serta memiliki jiwa kepemimpinan, serta didukung sistem teknologi informasi.
Selain itu, Presiden harus membuat keputusan untuk mengambil alih dalam pengembangan industrialisasi. Penyampaian regulasi terutama hal mendasar terkait industrialisasi bisa disampaikan di bawah kewenangan Presiden. Tujuannya agar tidak terlalu banyak yang mengurus aturan-aturan di Indonesia.
Lebih lanjut disampaikannya, terkait dengan peraturan dan pungutan itu lebih pada problem struktural. Karena itu Presiden bisa mengambil alih kelembagaan seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian itu seharusnya bisa dijadikan satu. “Jadi sebetulnya perlu dilakukan restrukturisasi public policy yang serius. Ini sebetulnya kata kunci yang perlu dilakukan. Perlu adanya very strong political will dari Presiden untuk mengatur,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo juga mengusulkan para pelaku usaha industri bisa menjadi second opinion bagi Presiden RI, utamanya dalam mengembangkan dan memperbaiki industri di Indonesia. Karena pelaku industri itu sendiri yang telah merasakan dan melakukan pengembangan industri di Indonesia. “Tim untuk memberikan opini jangan diberikan kepada birokasi. Harus diberikan para pelaku industri untuk melakukan perbaikan,” kata orang nomor satu di Jatim tersebut. arf

Berita Populer