•   Kamis, 17 Oktober 2019
Bisnis Makro

Pakde Tawarkan Strategi Perdagangan Negara Kepulauan

( words)
Soekarwo dalam acara Regional Diplomatic Meeting 2018.


SURABAYAPAGI.com, Kuta - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menawarkan strategi perdagangan melalui model negara kepulauan yang selama ini sudah dilakukan Provinsi Jatim di hadapan para duta besar dan perwakilan negara sahabat. Dengan menerapkan model ini, diharapkan akan memperkuat perdagangan pasar domestik atau dalam negeri.
“Model ini tepat karena hampir 40 persen pasar ASEAN ada di Indonesia,” kata Pakde Karwo, sapaan lekatnya saat menjadi Keynote Speaker di Plenary Meeting dalam rangkaian acara Regional Diplomatic Meeting 2018 di The Stone Hotel, Kuta Bali, Sabtu (8/12).
Menurutnya, model ekonomi negara kepulauan ini bisa dilakukan dalam lima langkah. Pertama, melakukan kerjasama perdagangan government to government (g to g) dan business to business (b to b) melalui 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD). Dalam g to g ini, Provinsi Jatim melakukan MoU dengan provinsi lain baik tentang pertukaran informasi perdagangan, pemasaran maupun fasilitasi misi dagangnya.
“Sedangkan b to b ini misal adanya kesepakatan bersama antara KADIN Jatim dengan KADIN Kalsel atau KADIN Jatim dengan KADIN NTT,” jelasnya.
Langkah kedua yakni dengan memfasilitasi misi dagang yang bekerjasama dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Cooperative Trading House. Dalam misi dagang ini nantinya delegasi Jatim membawa komoditi utama yang dimiliki, pun sebaliknya. Sehingga dapat saling melengkapi apa yang dibutuhkan masing-masing daerah.
Setelah melakukan misi dagang, langkah ketiga yakni melalui partisipasi pameran di provinsi lain. Berupa komoditas unggulan Jatim seperti fashion, kerajinan, kulit dan produk kulit, perhiasan, alas kaki, kosmetik, logam, kayu dan aksesories.
Kemudian yang keempat yakni mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Perdagangan Antar Provinsi (SIPAP). Melalui sistem ini akan diketahui data dan informasi perdagangan antar provinsi sehingga diketahui data real time neraca barang masuk dan keluar. Selain itu, akan diketahui pula peta potensi dan kebutuhan. “Sehingga manfaat atau outcome dari SIPAP ini kita bisa melakukan substitusi impor bahan baku atau penolong dari daerah lain tanpa perlu impor,” katanya.
Yang terakhir yaitu langkah kelima yakni mengembangkan digital economy support system melalui Jatim Smart Province sebagai respon dari pelaksanaan revolusi industri 4.0. Dalam konsep ini termasuk di dalamnya adalah smart economy dengan smart industri yang menampilkan informasi tentang e-Raw material dan smart factory. Juga mengembangkan smart perdagangan melalui SIPAP, penguatan market place, maupun melalui Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (SISKAPERBAPO).
“Pemprov Jatim juga melakukan bridging IKM dengan market place berskala nasional seperti bukalapak. Pilot project ini sudah dilakukan terhadap 1.294 IKM di Jatim dengan target sasaran sebanyak 270 ribu IKM di Jatim,” terangnya.

Berita Populer