SURABAYAPAGI.COM, Jakarta Demi untuk tetap mendapatkan kemudahan ekspor dari Amerika Serikat (AS), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pemerintah merevisi sejumlah aturannya. Fasilitas yang dimaksud adalah Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke Negara Paman Sam.
"Dari Kementan perubahan beberapa item dari Peraturan Menteri yang lalu yang katakanlah AS minta dilakukan penyesuaian pada prinsipnya kita tidak keberatan sepanjang semua lancar-lancar saja," kata dia ditemui di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).
Ada dua poin yang direvisi dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), yaitu menghilangkan kewajiban penerjemah harus disumpah dan mencabut pengakuan sistem keamanan pangan untuk produk AS.
"Jadi nggak ada masalah Permentannya juga, dicabut oke saja, dan itu sudah kita lakukan, tinggal dilaporkan tadi," ucapnya.
Ia berharap apa yang sudah dilakukan Indonesia akan mempermudah ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat.
"Berbagai hal menjadi komoditi ekspor kita, kita berharap juga terakomodasi oleh Amerika dan berarti perubahan-perubahan Permentan itu akan memperlancar ekspor kita," tambahnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinasi Perekonomian, Rizal Affandi Lukman mengatakan kondisi tersebut tak ada hubungannya dengan GSP. Menurutnya kedua hal itu persoalan yang berbeda.
"Dampaknya adalah bahwa itu tidak ada hubungannya dengan GSP. Dua hal yang terpisah. Saya dapat konfirmasi dari USTR seperti itu. Jadi nggak usah terlalu khawatir dengan berita bahwa itu GSP kita akan stop, nggak," kata Rizal di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).
Hingga saat ini pembahasan soal GSP masih positif. Dikatakan Rizal, pihak USTR akan mendatangi Indonesia pada 8 Maret 2020 mendatang untuk membahas soal keberlanjutan GSP.jk05
