Munculnya Foto Bupati Banyuwangi Azwar Anas dengan

PKB KURANG SREG DENGAN ANAS

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Gonjang-ganjing foto Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jatim Abdullah Azwar Anas dengan perempuan bukan istrinya, ternyata muncul bukan tanpa sebab. Dalam penelusuran, diduga ada the big scenario aktor-aktor politik di Jakarta. Konon ingin membuat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 lebih menarik.
Sumber elite Jakarta saat ditemui sambil ngopi-ngopi di kawasan Menteng Jakarta Pusat, kemarin malam mengatakan, di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu ada penistaan agama. Maka di Pilgub Jatim ada isu penistaan perempuan. “Ya namanya politik, sebagian orang anggap ini kejam, sebagian lagi menganggap ini strategi,” ujar sumber ini.
Kejadian ini, menurutnya, bukan muncul tiba-tiba. Melainkan ada The Invisible Hand yang ingin mengambil peran untuk Pilgub Jatim. “Yang bermain di Pilgub Jatim, pasti bukan antar kandidat, tapi diduga ada invisible hand yang biasa disebut mafia-mafia politik dalam Pemilu,” ucapnya tanpa menyebut lebih luas siapa mafia pemilu itu.
Ia lantas mengungkapkan sejak PDI Perjuangan (PDIP) mengumumkan rekomendasi duet Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Azwar Anas, ada yang membuat beberapa pihak galau. Terutama dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Buktinya, sampai last minutes jelang pendaftaran, rekom Gus Ipul-Azwar Anas dari PKB belum juga diteken, padahal dari PDI-P sudah lama terbit,” tambah sumber yang dekat dengan elite politik Jakarta sejak jaman Presiden Soeharto ini.
Ada sinyalemen elite PKB ada yang kurang sreg jika Gus Ipul diduetkan dengan Azwar Anas. Menurut sumber ini lagi, peta politik di Jawa Timur tidak bisa disamakan dengan peta politik nasional. Belum tentu PDI-P yang selama ini selalu bersama-sama dengan PKB, lantas juga terus bergandengan tangan. Belum tentu juga, Partai Gerindra yang kelihatannya ‘bertengkar’ di Jakarta, lalu juga ‘bertengkar’ di Jawa Timur. “Buktinya, hari Kamis malam (5/1/2018) Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar diam-diam menemui Pak Prabowo khusus membahas Pilgub Jawa Timur,” ungkapnya.
Akankan ada perubahan yang mengejutkan di Jawa Timur? Sumber ini berani mengatakan, perubahan itu bakal terjadi. Karena semua kemungkinan sangat bisa terjadi hingga last minutes pendaftaran cagub-cawagub di KPU pukul 00.00 tanggal 10 Januari 2018 nanti. “Isu-isu soal Anas Mundur ini belum seberapa, ini baru pembukaan,” ucapnya sambil terkekeh.
PKB Tunggu PDIP
Kemarin, PKB mengumumkan nama cagub dan cawagub untuk Pilkada 2018 di 10 provinsi. Seluruh cagub-cawagub menandatangani mandat politik. Dari 10 provinsi yang diumumkan, hanya dari Jawa Timur yang tidak tampak di kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat. Menariknya lagi, dalam mantra tersebut, posisi Cawagub Jatim dikosongi (tanpa nama). Sedang posisi Cagub tertulis Saifullah Yusuf, yang saat ini masih menjabat Wakil Gubernur (Wagub) Jatim dua periode.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pun angkat bicara soal isu mundurnya Azwar Anas dari pencalonan sebagai Cawagub Jatim. Menurut Muhaimin, hal itu merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Saya tak boleh beropini. Itu merupakan kewenangan Bu Mega dan PDIP. Itu menjadi hak pribadi (Anas) dan kewenangan ada di partai pengusungnya," ujar dia di kantor DPP PKB.
Muhaimin mengatakan, Gus Ipul adalah calon gubernur Jatim yang diusung PKB. Karena itu, persoalan siapa yang akan menempati posisi cawagub harus diserahkan kepada PDIP sebagai parpol yang berkoalisi dengan PKB di Pilgub Jatim 2018. "Posisi kita karena Pak Saifullah Yusuf ini calon gubernur dari PKB maka soal calon wakil gubernur kita serahkan sepenuhnya menjadi hak PDIP. Kita tunggu saja PDIP kayak apa, kita akan berproses," ungkap politisi yang akrab disapa Cak Imin ini.
Selain itu, Cak Imin mengaku telah bertemu dengan Megawati. Dan dalam pertemuan tersebut, pada intinya PKB dan PDIP akan tetap berkoalisi di Pilgub Jatim. "Dan yang penting kemarin saya sudah bertemu Bu Mega, posisinya kebersamaan, dan saya juga bertemu dengan kiai, kebersamaan antara PDIP dan PKB akan tetap dan akan terus berkonsolidasi. Bagaimana-bagaimananya sampai hari ini tak ada perubahan," ujar dia.
Sikap PDIP
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan telah berkomunikasi dengan Azwar Anas. Ia memastikan jika Azwar Anas tak mengundurkan diri. "Komunikasi yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dan itu hanya isu," kata Hasto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin (5/1/2018).
Hasto mengatakan kepemimpinan Azwar Anas tak perlu diragukan. Masyarakat Banyuwangi sangat menghormati sosok Azwar Anas yang menjabat sebagai bupati. Hasto juga membantah kabar penunjukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai pengganti Azwar Anas. Kabar penunjukan Risma muncul karena PDIP mengusung tema peningkatan kualitas pendidikan. "Bu Risma itu sebagai wali kota, kita hormati," cetus Hasto.
Ia menduga kabar mundurnya Anas diembuskan pihak yang tak siap bersaing secara sehat dalam kontestasi politik. Sehingga, mereka melancarkan isu untuk menurunkan elektabilitas Gus Ipul dan Azwar Anas yang cukup tinggi. "Kami minta paslon yang direkomendasikan PDI Perjuangan untuk tetap penuh keyakinan menempuh jalan keyakinan mendukung rakyat," tandas Hasto.
Terpisah, Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi mengungkapkan dirinya belum bisa mengomentari terkait isu mundurnya Azwar Anas sebagai Cawagubnya Gus Ipul. Menurutnya, mekanisme penggantian nama pada surat rekomendasi dukungan yang telah dikeluarkan tidak dapat serta merta dilakukan. "Kecuali, yang bersangkutan ini terjerat kasus korupsi atau terkena OTT KPK," jelasnya.
Disinggung soal foto yang menunjukkan sosok yang mirip Azwar Anas dengan seorang wanita, Kusnadi juga enggan menyikapi hal tersebut. "Yang jelas, wanita yang awalnya disebut ada di foto itu kan sudah menyangkal. Suaminya sudah bilang kalau itu nggak mungkin istrinya," ungkap politisi yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini.
Di sisi lain, mundurnya Rakerdasus DPD PDIP Perjuangan pun menurut Kusnadi bukan didasari isu mundurnya Azwar Anas. Hal tersebut dikatakan Kusnadi didasari dengan acara pernikahan dari anak Pramono Anung, politisi senior PDIP yang saat ini menjabat Seskab di Kabinet Presiden Jokowi. "Awalnya kan rencana tanggal 6, tapi dari DPP nggak bisa. Karena tanggal 6 ini kan Pak Pram mantu. DPP ini semua disana. Rakerdasus ini kan nggak bisa kalau nggak ada DPP. Jadi bukan karena isu ini," pungkas Kusnadi. n rko/ifw/jk