•   Senin, 20 Januari 2020
JawaTimur

PT JGU Terjelek dari 10 BUMD Jatim

( words)


Erlangga Satriagung, Komisaris Utama PT JGU yang pernah jadi Dirut JGU dan Puspa Agro, Disorot Anggota DPRD Jatim dan sejumlah Direksi BUMD Plat Merah Pemprov Jatim

Hermi – Riko Abdiono,
Tim Wartawan Surabaya Pagi
PT JGU (Jatim Grha Utama) yang “dikomandoi” oleh Ir. Erlangga Satriagung, ternyata perusahaan daerah terjelek kinerjanya, dibanding 10 BUMD milik Pemprov Jatim. Penilaian ini didasarkan dari setoran deviden (PAD) PT JGU yang hanya Rp 22,1 miliar. Padahal modal penyertaan dana rakyat (APBD) yaitu tertinggi.
Jumlahnya mencapai Rp 785 miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung hanya 2,8 persen. Erlangga Satriagung, yang kini menjadi Komisaris Utama di PT JGU, dan merangkap Ketua Umum KONI Jatim, menjadi bahan pembicaraan anggota DPRD Jatim dan sejumlah direksi BUMD plat merah Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
Demikian hasil rangkuman tim investigasi harian Surabaya Pagi, yang mengungkap kinerja 10 BUMD Jatim hingga 31 Desember 2018. Prestasi terbaik, masih dipegang Bank Jatim. Maklum, sejak Go Public, Bank yang kini dipimpin oleh Drs. Suroso, keuntungannya terus meningkat. Bahkan dua tahun terakhir ini membuat berbagai terobosan bidang layanan.
Termasuk Kartu Kredit. Satu diantaranya Prioritas. “Coba cek, sejak Gubernur Imam Utomo, apa prestasi Pak Erlangga kelola asset Pemprov termasuk dana APBD,” tanya seorang direksi BUMD, saat ditemui di kantornya, Kamis siang kemarin (28/03/2019).
Setoran Modal Rp 3,9 Triliun
Hasil penghimpunan data Surabaya Pagi dari Pemprov dan DPRD Jatim diperoleh data bahwa hingga awal tahun 2019, Total setoran modal kepada 10 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur sejak berdiri sampai dengan tahun 2018 mencapai Rp 3,9 Triliun. Ini dihitung sejak 10 BUMD berdiri, termasuk PT PWU, yang pernah dipegang Dahlan Iskan, Arif Afandi, Basanto dan kini dirangkap oleh Erlangga Satriagung.
Menurut penilaian sejumlah anggota DPRD Jatim, dari 10 perusahaan daerah Provinsi Jatim ini, tidak semua BUMD berbisnis secara optimal atau melakukan bussines oriented. Termasuk PT JGU yang mengelola Puspa Agro, Sidoarjo. PT JGU yang bertahun-tahun masih dijabat Erlangga, termasuk tiga BUMD yang sejak berdiri sampai sekarang, memiliki record terjelek.
Record ini adalah setoran devidennya (bagi Hasil) ke Negara (Pemprov Jatim) yang sangat minim, bahkan dibawah 10 persen. PT JGU, malah paling rendah yaitu hanya 2,8%. Padahal PT JGU menyedot dana APBD terbesar diantara tiga BUMD terjelek.

Berdasarkan data yang dihimpun Surabaya Pagi di Pemprov Jatim akhir Desember 2018 menyebutkan, dari 10 BUMD Jatim total penyertaan modal (investasi) mencapai Rp 3,9 Triliun.
Terheran-heran atas Kinerja PT JGU
Data yang dimiliki Surabaya Pagi, investasi sebesar Rp 3,9 Triliun tersebar di 10 BUMD masing-masing PT Jatim Grha Utama (JGU) Rp 785 miliar, PD Air Bersih Rp 15 Miliar, Bank Jatim Rp 1,9 Triliun, Bank UMKM Jatim Rp 360 miliar, PT Panca Wira Usaha (PWU) Rp 145 miliar, PT Petrogas Jatim Utama (PJU) Rp 453 miliar, PT Jamkrida Rp179 miliar, PT SIER Rp 50 miliar, PT Askrida Rp 6,2 miliar dan PT Jatim Krida Utama Rp 1,8 miliar.

Beberapa anggota DPRD Jatim terheran-heran terhadap kinerja PT JGU, yang memiliki anak bisnis Puspa Agro. PT JGU, hingga akhir 2018, hanya menyetorkan deviden Rp 22,1 miliar atau sekitar 2,8% dari modal penyertaannya. ‘’Istilah Pak Erlangga, deviden itu diaggap surplus,’’ katanya sambil tertawa kecut.
Menyusul setelah PT JGU adalah PT Jamkrida yang kontribusi devidennya Rp 4,1 miliar dari modal. Lalu PT Petrogas Jatim Utama dengan total deviden Rp 40,6 miliar atau 8,9% dari modal disetor sebesar Rp 453 miliar. ‘’Meski kecil, masih lebih baik dari PAD yang disetor PT JGU,’’ ungkap pejabat di Pemprov Jatim, pagi kemarin.

Sementara BUMD masih belum mencapai Break Event Point (BEP) atau balik Modal adalah Bank UMKM baru 26%, PT JKU 49% dan PT PWU 31%. Padahal, tiga BUMD in sudah bertahun-tahun beroperasi. Setoran devidennya belum mencapai 50%nya.

Minta Penjelasan Gubernur
Sedangkan BUMD yang sudah meraup untung besar dan menyetor deviden diatas jumlah investasi. Diantaranya PD Air Bersih, Bank Jatim, PT SIER dan PT Askrida.

Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim, Musyafak Noer menyatakan akan meminta penjelasan ke Gubernur Jatim terkait fakta ini. Karena idealnya BUMD yang bisnisnya optimal dan sehat, terlihat dari jumlah setoran devidennya ke Pemprov Jatim.

“Mohon penjelasan terkait kontribusi atas nilai penyertaan modal lebih dari Rp 3triliun yang belum optimal,” pinta Musyafak Noer yang juga Anggota Komisi C DPRD Jatim ini, kemarin.

Sumber di Pemprov Jatim, membenarkan Investasi Rp 3,9 Triliun yang berbentuk fresh money Rp 2,3 Triliun. Sisanya konversi cadangan Rp 1 Triliun dan inbreng (asset tanah) senilai Rp 315 miliar. “Sedangkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) atau deviden sampai 2017 sudah mencapai total Rp 3,85 Triliun,” jelas pejabat Pemprov dalam rilis yang diterima Surabaya Pagi.

PT PWU dan PT PJU
Ditambahkannya, BUMD yang mendapatkan penyertaan modal berupa asset dan belum bisa dioptimalkan karena ada masalah hukumterjadi pada PT PWU dan PT JGU. Termasuk asset pelabuhan Probolinggo yang baru saja diserahkan ke PT PJU. “Tentunya hal ini berdampak pada nilai material cukup besar sehingga mempengaruhi ratio keungan pada 3 BUMD itu,” ungkapnya.
Tidak Sebanding
Ketua Komisi C DPRD Jatim, Anik Maslachah menyayangkan setoran pendapatan asli daerah atau deviden dari BUMD tidak sebanding dengan penyertaan modal yang sudah diberikan. "Betul sekali deviden yang diterimakan sangat kecil hampir rata-rata dibawah 3% dari modal disetor, kecuali Bank Jatim, PJU , PDAB dan Askrida saja di atas 10%," ungkap Anik dihubungi Surabaya Pagi, semalam (28/3/2019).
Angka setoran deviden BUMD di Jawa Timur tersebut, lanjut Anik, jika dibandingkan dengan BUMD yang ada di Provinsi Jawa Tengah jauh lebih kecil. Ini karena di JAwa Tengah ada perda yang mewajibkan BUMD menyetorkan 55 % dari laba bersih kepada Pemerintah Provinsi. Sementara di Jawa Timur tidak ada aturan itu.
"Idealnya seperti itu (55% dari laba bersih setiap BUMD), maka aturan seperti itu harus segera dibahas bersama dengan DPRD agar setoran deviden dari BUMD di Jatim tidak terlalu kecil," terangnya.
Khusus soal PT JGU Anik menyebutkan bahwa modal disetor sebesar Rp 785 miliar tidak semuanya berbentuk cash money. Karena dalam besarannya modal disetor dari pemprov Jatim berbentuk inbrang atau aset tanah dan bangunan. "Sedangkan modal dalam bentuk fresh money sekitar Rp 179 miliar," sebutnya.
Pihaknya berharap, dengan adanya Gubernur dan pemimpin baru di Jawa Timur ini, ada refresh organisasi dalam bentuk penataan manajemen dengan mengedepankan profesionalitas. "Juga perlu ada perubahan perda BUMD yang memberi batasan setor deviden minimal 55% dari laba bersih supaya BUMD mampu kerja keras dan memberikan deviden yang layak untuk Pemprov Jatim," pintanya.

Berita Populer