•   Senin, 20 Januari 2020
Surabaya

Risma Gagal Garap Proyek MRT

( words)
Tri Rismaharini


Kini transportasi massal cepat atau Mass Rapid Transportation (MRT) dan LRT (Light Rapid Transit), Diambil alih Pusat Bersama Pemprov Jatim.

Riko Abdiono – Alqomar,
Wartawan Surabaya Pagi.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan rencana mengambil alih proyek MRT dan LRT (Light Rapid Transit) di Surabaya, yang gagal diwujudkan Tri Rismaharini yang tinggal dua tahun lagi menjadi Walikota. Untuk mewujudkan rencana pembangunan tersebut, Budi menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Surabaya, terkait pengembangan perkeretaapian di Provinsi Jawa Timur.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Fattah Jasin mendukung pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk pengembangan transportasi massal di wilayah Regional Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menurut Fattah, salah satunya akan mendukung dari sisi perizinan.
Ia menyebut, permasalahan perizinan dan ketidakpaduan antara daerah satu dengan daerah lain akan diselesaikan atau menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
"Ya, kita harus duduk bersama untuk melihat sebuah tatanan transportasi wilayah dan tatanan transportasi nasional jadi kewenangan kebijakan pusat, regional, dan lokal," ucap Fattah, Jumat (22/2).
Fattah menegaskan, tidak ada alasan untuk tidak mendukung Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi massal di wilayah regional Surabaya. Sebab, di Surabaya belum ada konsep transportasi massal LRT atau MRT. Apabila hal itu terwujud, kata Fattah, maka akan mempermudah arus pengiriman barang dan jasa.
Terlebih, daerah seperti Gresik, Lamongan, Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo, merupakan denyut nadi atau pusat ekonomi Jawa Timur dengan pergerakan manusia mencapai hampir 10 juta orang. "Kalau tidak ada transportasi massal, bisa dibayangkan kan? Bisa tumbuh tidak ekonominya? Bisa sejahtera tidak masyarakatnya?" tanya dia.
Sebelumnya, Menhub menggelar FGD untuk meminta masukan dari beberapa pemegang kebijakan dan warga. "Kita, perencanaan ini, kita tidak melupakan aspirasi masyarakat lokal. Kami perlu masukan perumusan," kata Menhub Budi Karya Sumari usai FGD.
Proyek MRT dan LRT ini sendiri, lanjutnya, sejalan dengan program pemerintah pusat untuk mendukung aglomerasi Kota Surabaya dan sekitarnya. "Surabaya sebagai kota kedua terbesar, yang menurut hemat saya masih belum terlambat untuk membuat perencanaan kembali yang sangat baik," paparnya.
Lebih lanjut, Budi berharap, konsep yang keluar nantinya, bisa jadi contoh untuk kota-kota lain di luar Kota Pahlawan. "Kami tidak akan ngomong langsung apa, namun silakan diskusi," ucapnya.
Yang pasti, masih kata Budi, pihaknya tidak akan mengindahkan konsep atau perencanaan yang dibuat Wali Kota Risma sebelumnya terkait trem untuk Surabaya. "Biarkan masyarakat bicara, sebab transportasi masal merupakan suatu pilihan dan bukan suatu keniscayaan."
Selebihnya, Budi meminta agar dalam perencanaan proyek transportasi massal di Surabaya ini, juga mengajak swasta. Sebab, katanya, peran swasta harus dipikirkan.

Image
Pemerataan Ekonomi
Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan perencanaan untuk jangka panjang, perlu adanya perluasan. Tidak hanya berkutat di Surabaya saja. "Yang menjadi pertanyaan, Surabaya, Megapolitan mau dibawa ke mana? Kalau kita melihat Surabaya ini kan crowdednya luar biasa," kata Emil.
Kalau Surabaya sudah mentok, lanjutnya, ekonomi gak bisa tumbuh. Perekonomian harusnya tidak terhenti hanya di satu kota saja. "Ekonomi Jatim siapa yang mau dorong kalau Surabaya sudah padat dan terhenti?" tanya suami pesohor Arumi Bachsin ini.
Maka, tandas Emil, perekonomian di Jawa Timur harus tumbuh merata di setiap daerah. "Di sini kami melihat konsep Gerbang Kertasusila atau Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan, jadi perlu segera direalisasikan," ucapnya.
Mimpi Risma
Seperti diketahui, proyek trem di Kota Surabaya ini merupakan mimpi Risma sejak 10 tahun silam, ketika masih menjabat kepala Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan Kota). Namun, di sisa dua tahun jabatannya sebagai wali kota, rencana proyek yang diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 3,8 triliun dan dibahas mulai 2016, itu berakhir kandas.
"Ndak! Ndak ada (proyek trem), karena aku sudah ndak bisa kan! Aku tinggal dua tahun (sisa masa jabatan sebagai wali kota)," katanya kepada wartawan di Balai Kota Surabaya, 10 Desember 2018 lalu.
"Karena kalau transportasi, kalau massal, itu konstruksinya di atas dua tahun. Dua tahunlah paling cepat, jadi nggak mungkin aku," sambungnya.
Sebagai gantinya, Risma mengalihkan angkutan massal tersebut ke armada bus. "Yang paling mudah itu pakai bus. Iya, kita pakai bus. Tapi kalau untuk yang trem, itu nggak bisa," tegasnya. n

Berita Populer