SURABAYAPAGI.COM, JAKARTA - Sebanyak 25,14 juta jiwa penduduk Indonesia dilaporkan masih masuk kategori miskin pada bulan Maret. Walau demikian, jumlah ini menurun sebanyak 810 ribu dari tahun sebelumnya dengan periode yang sama.
Dari data tersebut, penduduk miskin di perdesaan masih mendominasi dengan 12,85 persen, dibandingkan dengan penduduk miskin yang tinggal di perkotaan yang sebanyak 6,89 persen. Jika ditinjau dari sebaran regional, Provinsi Papua bercokol di peringkat pertama dengan level kemiskinan mencapao 27,53 persen. Di sisi lain, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah yang hanya3,47 persen.
"Data ini menunjukkan perkembangan yang bagus," cetus Kepala Badan Pusat Statistik RI Suhariyanto, Senin (15/7/2019).
Menurutnya, berkurangnya penduduk miskin adalah hal yang positif. Dalam metodenya, BPS menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita senilai Rp425.250 per bulan sebagai patokan kemiskinan teranyar. Indikator tersebut terdongkrak dari bulan Maret 2018 yang ketika itu berada di angka Rp410.220 per bulan per kapita.
Selain itu, sambung Suhariyanto, garis kemiskinan merupakan gambaran dari masyarakat miskin yang memenuhi kebutuhan makan sebanyak 2.100 kalori. Dengan begitu, bila harga-harga bahan pokok meningkat, maka garis kemiskinan juga terkerek naik. Hal tersebut pun selaras dengan inflasi pada bulan Maret yang tercatat 2,48 persen.
Oleh sebab itu, menurut Suhariyanto, tak mengherankan bila komoditi beras menjadi biang keladi yang menyumbang 20,59 persen garis kemiskinan di perkotaan dan 25,97 persen di perdesaan. Yang menarik, inflasi yang terjadi pada rokok, juga menimbulkan garis kemiskinan lantaran harganya selalu naik setiap tahun.
"Maka dari itu, adalah hal penting bagi pemerintah demi menjaga stabilitas harga pangan supaya level kemiskinan tidak terdongkrak," papar Suhariyanto.
