SURABAYA PAGI- Sumenep - Setelah diberitakan, akhirnya terungkap beberapa penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diambil dari dana desa tahun anggaran 2020 di desa Rombiya-Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.
Anggota LMR RI Amiruddin menjelaskan hasil investigasi LMR RI di Desa Rombiya - Barat penerima bantuan RTLH yang diberikan pemerintahan desa dinilai tak sesuai dengan regulasi anggaran. " Hasil temuan saya berdasarkan delik aduan kepada lembaga saya, ada dua orang penerima bantuan RTLH tersebut " jelas Amiruddin kepada Surabaya Pagi, Selasa (17/08)
Baca juga: Pelapor Tanah Kas Desa di Sumenep, Janji Ungkap Kasus Lebih Besar dengan Pelaku Sama
Menurut Amirudin, dua orang tersebut berinisial (R) dan (M). Mereka sudah saya kantongi datanya, berikut bukti fisiknya. "Ini jelas sebuah pelanggaran hukum yang melukai masyarakat miskin” tegasnya.
Semestinya kata Mirud, pemerintahan desa itu menjadi kontrol sosial masyarakatnya, bukan malah menindas mereka dengan janji politik pada saat pilkades.
"Saya akan memberikan pendampingan kepada dua orang yang telah menugaskan kesaya untuk mengawal program bantuan RTLH yang diduga tidak selayaknya" jelasnya.
Baca juga: Pemkab Sumenep Gelar Festival Led Lebaran Hari Ketupat 2024 di Pantai Lombang Sumenep
Tidak hanya itu, tapi program lain yang bersifat pelanggaran secara hukum di Desa Rombiya Barat akan menjadi pusat perhatian pada lembaga LMR RI.
"Pokoknya pengaduan warga kepada lembaga akan diperhatikan secara maksimal, bahkan sampai kepada pendampingan hukum,” pungkasnya.
Baca juga: Pertengahan Ramadhan, Harga Sembako di Pasar Tradisional Mulai Berangsur Landai
Sementara Mantan kades Rombiya-Barat, A. Wasik tetap memilih bungkam dan belum merespon pemberitaan, terkait bantuan RTLH yang diambil dari dana DD tersebut. ar
Editor : Mariana Setiawati