Perundingan Dagang AS-China Diperpanjang

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com - Angin segar datang dari Washington kemarin pagi (25/2/2019). Amerika Serikat (AS) berencana untuk menunda kenaikan bea impor terhadap berbagai produk China yang awalnya direncanakan pada 1 Maret mendatang karena kedua belah pihak semakin dekat dengan kata sepakat untuk mengakhiri perang dagangnya. Hal itu disampaikan Presiden AS Donald Trump dalam serangkaian kicauannya di Twitter yang diunggah Minggu (24/2/2019) malam waktu AS atau Senin pagi waktu Indonesia. Namun, ia tidak menyebutkan tenggat waktu baru untuk perundingan tersebut. Trump dan Presiden China Xi Jinping pada awal Desember tahun lalu di Argentina menyepakati gencatan senjata perang dagang selama 90 hari untuk memberi kesempatan kedua negara merundingkan perjanjian dagang. Bila kedua negara gagal merumuskan perjanjian yang akan mengakhiri perang dagang sengitnya, AS akan menaikkan bea impor dari 10% menjadi 25% pada 2 Maret. "Saya senang melaporkan bahwa AS telah membuat kemajuan berarti dalam pembicaraan dagang kami dengan China terkait beberapa isu struktural penting, termasuk perlindungan kekayaan intelektual, transfer teknologi, pertanian, jasa, mata uang dan banyak isu lainnya," tulis Trump di akun media sosial Twitter. "Sebagai hasil dari pembicaraan yang sangat produktif ini, saya akan menunda kenaikan bea impor AS yang dijadwalkan pada 1 Maret. Dengan mengasumsikan kedua belah pihak membuat kemajuan tambahan, kami sedang merencanakan pertemuan tingkat tinggi bagi Presiden Xi dan saya di Mar-a-Lago untuk merampungkan perjanjian. Selamat berakhir pekan untuk AS & China!" tambahnya. Pekan lalu, AS dan China membicarakan pertemuan antara Trump dan Xi di Florida pada akhir Maret. Jelang pertemuan itu, China telah berkomitmen untuk membeli produk-produk AS senilai US$1,2 triliun meskipun pada akhir pekan lalu keduanya mengatakan masih jauh dari kata sepakat dalam beberapa hal terkait transfer paksa hak kekayaan intelektual.
Tag :

Berita Terbaru

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…