Desa Ragang Belum Ada Program PTSL, kok Bisa?

Jumat, 02 Agu 2019 13:41 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Pamekasan – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, angkat bicara soal program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ragang, Kecamatan Waru, yang kisruh gara-gara diduga terjadi pungutan biaya. Bukan soal pengutan biaya yang menjadi sorotan BPN Pamekasan, tetapi pada program PTSL yang diklaim mulai direalisasikan. Padahal BPN mengaku belum menetapkan program PTSL di Desa Ragang. “Di Ragang kami belum menetapkan lokasi dan kegiatan di sana untuk PTSL itu. Kalau kami belum ada kegiatan di Desa Ragang. Kalau (ada pungutan, red), kami tidak tahu menahu soal itu,” kata Kepala BPN Pamekasan, Tugas Dwi Padma, Jumat (2/8). Tugas, panggilan Tugas Dwi Padma mengaku tidak mengetahui kegiatan pengukuran tanah di Desa Ragang yang diklaim program PTSL tahun 2018. Tugas juga tidak mengetahui program apa yang dilakukan pemerintahan Desa Ragang. Tetapi, semua kegiatan BPN Pamekasan yaitu PTSL. Masih menurut Tugas, program PTSL hanya dikenakan biaya sebesar Rp 150 ribu rupiah. Uang tersebut untuk biaya administrasi, patok tanah dan pembelian materai sebesar Rp 150 ribu. Biaya itu sudah berdasarkan peraturan menteri yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati (Perbup) nomor 21 tahun 2017 tentang biaya program PTSL. Warga yang ingin mendapatkan sertifikat melalui program PTSL cukup mengumpulkan KTP, KK dan SPPT. “Kalau pra PTSL kemungkinan ada, ya untuk pembelian materai, biaya patok dan lain, tetapi kalau di Desa Ragang kami belum action di sana,” terangnya. Diberitakan sebelumnya, salah seorang warga asal Desa Ragang, RKY (inisial) mengaku dimintai uang sebesar Rp 50 ribu per bidang tanah oleh panitia PTSL. RKY mendaftarakan sejumlah bidang tanah. “Masing-masing bidang tanah dipungut biaya Rp 50 ribu, tapi saya belum bayar lunas, nanti pelunasan setelah sertifikat tanah keluar,” kata RKY, Jumat (2/8).

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

‎Rochim Sebut Maidi Perintah Lisan Garap Proyek CSR TPA Winongo ‎

Sabtu, 20 Jun 2026 20:53 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Terdakwa kasus dugaan korupsi CSR TPA Winongo, Rochim Ruhdiyanto, mengaku mendapat perintah lisan dari Wali Kota Madiun nonaktif Mai…

Pemkab Madiun Bersama Komisi IX DPR RI Sosialisasikan Alkes dan PKRT ke Masyarakat

Sabtu, 20 Jun 2026 19:54 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Upaya menekan lonjakan kasus penyakit tidak menular (PTM) yang terus membebani pembiayaan kesehatan menjadi perhatian serius. Untuk i…

Lampu Lalin Mati, Perempatan Mayjend Panjaitan Semrawut Tanpa Pengaturan

Sabtu, 20 Jun 2026 16:55 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Arus lalu lintas di perempatan Jl. Mayjend Panjaitan Kota Madiun tampak semrawut setelah lampu lalu lintas di lokasi tersebut padam …

‎Maidi Disebut Penentu Nilai CSR, Saksi Sidang Ungkap Permintaan Rp 600 Juta Demi Perizinan Lancar

Sabtu, 20 Jun 2026 15:08 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Fakta baru kembali terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemerasan berkedok tanggung jawab sosial perusahaan (TS…

Saksi Sidang Korupsi Madiun Ungkap Maidi Peras Pengusaha Bayar CSR 1,1 Miliar

Sabtu, 20 Jun 2026 14:04 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Pengusaha pengembang perumahan Citra Puri Majapahit 3 dan Citra Puri Pajajaran Joko Wijayanto mengungkapkan peran Wali Kota Madiun n…

Ali Mufthi Tekankan Keteladanan KH Sholeh Nahrawi untuk Mencetak Santri Berilmu dan Bermoral

Sabtu, 20 Jun 2026 13:53 WIB

SurabayaPagi, Probolinggo – Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, mengajak generasi muda, khususnya kalangan santri, untuk m…