Jaminan Gubernur Jatim Khofifah Indar Pawaransa, Terkait Penerapan PSBB di Surabaya Raya yang akan Dilaksanakan Akhir April MendatangSURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo dan Gresik) masih dalam tahap sinkronisasi dan finalisasi regulasi antara Pemprov Jawa Timur dengan Pemkab Sidoarjo, Pemkot Surabaya dan Pemkab Gresik. Namun, rencananya, penerapan PSBB akan dapat dijalankan oleh Walikota Surabaya, Bupati Sidoarjo dan Bupati Gresik, pada akhir April 2020.
"Malam ini (semalam, red) kami serahkan Pergub terkait PSBB serta Keputusan Gubernur untuk Kota Surabaya, Keputusan Gubernur untuk kabupaten Sidoarjo, dan Keputusan Gubernur untuk kabupaten Gresik. Nantinya masing-masing akan dibreakdown masing-masing dalam perwali dan perbup. Insyaallah sudah selesai karena tadi malam (Rabu malam, red) sudah melakukan pemaparan," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi, Kamis (23/4/2020) malam.
Sementara, terkait rencana pelaksanaan PSBB di Surabaya Raya yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Gubernur Khofifah tidak melarang para penjual takjil untuk para warga yang sedang berpuasa.
“Sebetulnya PSBB tidak melarang orang jualan (takjil), lho. Jangan salah. Tetapi jangan sampai ada kursi di situ. Jangan sampai makan ditempat. Boleh beli kalau tempatnya drive thru. Take away,” kata Khofifah Gubernur Jatim, Kamis malam.
Dia meminta masyarakat memahami esensi penerapan PSBB yang akan berlaku di seluruh kecamatan yang ada di Surabaya, sebagian kecamatan di Sidoarjo, dan sebagian kecamatan di Gresik. “Jadi yang perlu dipahami, ini (PSBB) pembatasan sosial bukan pelarangan sosial. Pada posisi seperti ini, saya kira penting sekali peran dari Satpol-PP (kabupaten/kota masing-masing),” tegas Khofifah.
Empat Target PSBB
Pelaksanaan PSBB di wilayah Surabaya Raya ini, memiliki target agar penurunan penyebaran virus Corona (Covid-19) di tiga Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Joni Wahyuhadi Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur menyebutkan, ada empat target yang harus dipenuhi dari penerapan PSBB di tiga wilayah Jawa Timur ini. “Kalau melihat Permenkes 9/2020 (tentang PSBB), memang ada target yang harus dicapai dari pelaksanaan PSBB. Target ini juga akan masuk dalam draft keputusan gubernur,” ujarnya, semalam di Grahadi.
Empat target itu antara lain, pertama tren penurunan jumlah kasus, penurunan jumlah kematian, dan penekanan transmisi penularan. Terakhir, ada hasil kajian epidemiologis terhadap ketiga tren itu.
“Kami (Pemprov Jatim) tinggal melakukan kajian berapa targetnya selama 14 hari ke depan selama berlakunya PSBB. Ini keputusan Bu gubernur (Khofifah Indar Parawansa),” lanjut Dirut RSUD Dr Soetomo Surabaya ini.
Selain kajian epidemiologis, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik Pemprov Jatim maupun masing-masing kabupaten/kota juga harus melakukan kajian dampak sosial, agama, budaya dan ekonomi.
Surabaya, Gresik, Sidoarjo Dominan
Pasalnya, hingga Kamis (23/4/2020) pukul 17:00 WIB, jumlah pasien positif di Surabaya sebanyak 326 orang. Jumlah ini mencapai setengah dari total pasien di Jawa Timur yang berjumlah 662 orang. Sementara pasien positif di Sidoarjo sebanyak 71 orang dan di Gresik sebanyak 21 orang. Jumlah pasien dari ketiga wilayah di Jawa Timur tersebut yang rencananya akan diberlakukan PSBB adalah 418 orang.
Lalu pasien yang berhasil terkonversi negatif dan dinyatakan sembuh di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik masing sebanyak 61 orang, 6 orang, 4 orang. Itu artinya, ketiga wilayah tersebut menyumbang 71 orang dari total pasien sembuh di Jawa Timur sebanyak 127 orang.
Sementara pasien yang meninggal di Surabaya mencapai 40 orang. Jumlah ini lebih dari setengah jumlah total pasien yang meninggal di Jawa Timur yaitu sebanyak 66 orang. Jumlah tersebut juga jauh lebih tinggi dari Sidoarjo dan Gresik yang masing-masing hanya 6 orang dan 2 orang.
Akhir April 2020
Sementara, untuk pelaksanaan PSBB di Surabaya Raya, dari informasi yang dihimpun Surabaya Pagi, akan dilaksanakan akhir April 2020. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah, saat dihubungi Surabaya Pagi, Kamis malam.
"Iya mbak, saya mendapat info bila hari ini (semalam), akan ada finalisasi Perwali dan Pergub untuk PSBB, yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 29 atau 30 April," ujarnya.
Bahkan, ia pun meminta kepada Pemkot Surabaya untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait PSBB. Diantaranya data warga Surabaya yang akan mendapatkan sembako. “Saya lho malah tidak tau mbak. Pemkot ini sudah buat data belum, untuk warga golongan masyarakat MBR atau non-MBR yang dapat sembako,” beber Laila, politisi PKB itu. Laila pun berharap bila memiliki data MBR dan non MBR, Pemkot segera mendistribusikan.
Risma: Protokol Kesehatan sudah Ketat
Meski sudah muncul wacana PSBB dilaksanakan akhir April 2020, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menolak menanggapi rencana PSBB ini. Bahkan Risma pun bersikukuh bahwa sebelum PSBB disetujui Kemenkes, pihaknya sudah melakukan protokol kesehatan secara ketat dan terpadu. "Khan sudah semua, seperti yang dilakukan di Surabaya. Sudah ketat juga. Pasar harus pakai masker, jaga jarak sudah dipasang protokolnya, pakai masker," ujar Risma, di dapur umum halaman Balai Kota Surabaya.
Selain itu, Risma hanya menjelaskan perihal edaran, yang sempat dikeluarkan olehnya, yakni surat edaran mobilitas penduduk. "Ada edaran untuk mobilitas penduduk," imbuhnya.
Sedangkan, M. Fikser selaku koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, sendiri hanya menjawab singkat bila pelaksanaan PSBB dilaksanakan antara 29 April dan 30 April 2020. Namun ia enggan menjelaskan lebih detail. “Rencananya seperti itu. Nanti tinggal tunggu perwali, setelah turun pergub. Nanti saja yah, saya masih rapat,” kata Fikser singkat.
Sidoarjo, Prakarsai PSBB lokal di Semambung
Sementara itu, Kabupaten Sidoarjo tidak ingin kecolongan dan benar-benar menjaga kondisi wilayahnya dari wabah virus Covid-19. Desa Semambung Kec Gedangan langsung melakukan PSBB lokal dengan menutup sebagian jalan serta memasang pos penjagaan di jalan desa setempat.
Kades Semambung Windi Kusumaningtias SPd, menjelaskan, pihaknya memang memutuskan untuk menjaga warganya tetap steril dari wabah Corona, dengan pengetatan masuk desa. “Kita ingin tetap menjaga desa kita agar tetap hijau dari convid-19. Karenanya kita terapkan pembatasan ini, dengan point-point yang sudah disepakati bersama,” jelas kades perempuan ini yang putri almarhum Wibowo SH mantan Kades Semambung, Kamis (23/4/2020). Untuk tekhnis pelaksanaan pembatasan ini, pihaknya mendirikan posko di tiga jalur pintu masuk, dengan sistem piket 3 shift selama 24 jam penuh.
Khusus bagi tamu dari luar desa yang masuk, diharuskan menaruh identitas diri untuk ditukar dengan kartu tamu. Sedangkan untuk warga pendatang, akan diberikan kartu penduduk musiman yang wajib digunakan saat keluar masuk wilayah desa.adt/byt/did/sg/pat/ril
