Warga Kota Baru Rasakan Sosialisasi Penyemprotan Disinfektan. DPRD Heran dengan Tidak Transparannya Pemkot Urusan Bantuan Sosial Korban Pandemi Covid-19. Tapi Pemkot Ngakui Dana Bansos yang Ada dari CSR Perusahaan, Bukan APBD Kota SurabayaSURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya di nilai abai terhadap masyarakat, pasalnya sejak virus Corona (Covid-19) masuk ke Indonesia. Masyarakat seolah tidak mendapat informasi yang tepat. Mulai dari pemerintah Joko Widodo yang terkesan saling tumpeng tindih memberikan informasi tentang Covid-19, hingga soal anggaran bantuan sosial menjelang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah kota besar Indonesia. Termasuk Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Masih banyak warga yang masih belum mendapatkan informasi yang transparan tentang bantuan sosial bagi mereka yang terdampak.
Tim Wartawan Surabaya Pagi, Minggu (26/4/2020) menggali ke beberapa masyarakat di Surabaya. Dari dua tempat wilayah yang didatangi Surabaya Pagi, mereka justru belum mengetahui bagaimana bantuan dari pemerintah bila diterapkan di Surabaya Raya.
Iwan, Ketua RT 01/RW 16 Jl. Simo Sidomulyo Baru, yang ditemui Surabaya Pagi, Minggu (26/4/2020). Dirinya, mengaku tidak mendapatkan informasi apapun terkait wabah dan bentuk bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. "Sejak Covi-19 masuk, kami tidak ada sosialisasi dari Pemkot atau pihak terkait tentang penanggulanan, penanganan apapun lah terkait pengertian wabah ini. Bentuk bantuan juga sampai hari ini belum ada informasi terkait," ungkapnya.
Ketika ditanya apakah ada penduduk yang menanyakan program bantuan sosial kepada dirinya, ia mengaku bila ada penduduk yang bertanya.
"Tentu ada tapi tidak banyak, tapi iya gitu kita tidak dapat informasi apa-apa. Pihak RW juga tidak mendapat informasi dari Pemkot. Sampai hari ini tidak ada sosialisasi atau apapun yang berkaitan dengan bansos. Belum lagi ini tinggal menghitung jam untuk PSBB. Di kampung warga kami, belum ada sosialisasi soal PSBB juga" imbuhnya.
Ketakutan Iwan, juga turut tertuang dalam salinan Perwali Surabaya Nomor 16 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan Corona virus disease 2019 (Covid - 19) di kota Surabaya, dalam pasal 22 ayat 1 yang menjelaskan tentang Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai kepada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
"Di perwali saja tertulis di pasal 22 ayat 1, mbak. Jelas, ada bantuan tunai dan atau non tunai dari pemerintah. Lha kata dapat ini kan berarti bila tidak memberi maka tidak akan menjadi persoalan. Nah menurut saya ini rancu sekali, karena menyangkut masyarakat banyak. Ini masalah kelaparan tidak bisa main-main," keluhnya.
PSBB Berjalan, Warga Was-was
Warga di Jalan Dipengoro Surabaya juga masih merasa was-was, bila PSBB berjalan, masih belum ada kejelasan dari Pemkot Surabaya. Endang, salah satu pedagang yang berjualan di Jalan Diponegoro juga masih mempertanyakan soal bantuan kepada warga yang terdampak PSBB. "Saya baca berita di HP, katanya mau diberikan bantuan. Apa benar itu yah? Soalnya di kampung saya, juga belum ada sosialisasi soal bantuan seperti apa yang dijanjikan pemerintah,” ujar Endang, yang tinggal di Jalan Hamzah Fansyuri, Surabaya, kepada Surabaya Pagi, Minggu (26/4/2020).
Terkait belum disosialisasikan dan transparansi soal bantuan, juga dibenarkan Ketua RT di Kelurahan Darmo. Budi Sulistiono, ketua RT 4 / RW 10 Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, menjelaskan bahwa dirinya belum mendengar terkait bantuan dari Pemkot. Selama ini, hanya, sosialisasi penyemprotan disinfektan. "Untuk soal bansos dari pemerintahan saya belum dengar sama sekali mas, hanya yang penyemprotan disinfektan aja yang di sosialisasikan," tutup Budi.
Pemkot Belum Laporkan Anggaran
Terpisah, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwiyono secara singkat, bila Pemkot Surabaya belum melaporkan anggaran untuk PSBB ke dewan. "Untuk PSBB, belum diinfokan oleh Pemkot ke kita. Tapi itu domain kepala daerah untuk melakukan pergeseran dan perubahan anggaran kegiatan. Pemerintah pusat sudah memberi payung hukum soal itu," terangnya.
Ia juga menambahkan bila tidak menjadi masalah terkait dana yang belum dipaparkan karena penanganan pandemi ini menjadi kewenangan kepala daerah.
"Tidak apa-apa lah, karena penanganan pendemi Covid-19 menjadi kewenangan Kepala Daerah. Dan itu sudah diatur menurut tata peraturan yang berlaku. Tidak perlu dijadikan polemik. Biar Walikota dan Pemkot Surabaya fokus menangani pendemi Covid-19" imbuhnya.
Sementara, berbeda dengan ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono dari PDIP. Laila Mufida selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya justru mengkritisi ketidak transparannya Pemkot Surabaya menjelang PSBB. Laila juga membenarkan apa yang dikeluhkan warga menjelang PSBB, yakni belum transparan terhadap anggaran PSBB.
"Temuan di lapangan dan masukan dari konstituen membuktikan bahwa yang disampaikan Wali Kota dengan fakta di lapangan tidak sama. Padahal masyarakat saat ini butuh bantuan,” terang Laila Mufidah.
Fakta di lapangan yang dinilai tidak sesuai turut membuat banyak fraksi mengusulkan pembentukan pansus dan ditambah dengan rapat banggar dewan dan tim anggaran pemkot yang sama sekali tidak menjelaskan dan merinci program serta anggaran pelaksanaan PSBB.
Maka kami merasa perlu adanya pansus DPRD untuk mengawal, mengawasi dan BKJ sama dengan gugus tugas Covid-19 yang dibentuk pemkot. Sehingga penanganan Covid mulai dari pencegahan-preventif, tindakan-kuratif, dan dampak sosial ekonomi bisa dilakukan dengan cepat, tepat dan terukur hasilnya. “Apalagi kami melihat gugus tugas pemkot belum punya konsep yang jelas terkait pelaksanaan PSBB. Masih ngglambyar. Karena setiap ditanya anggaran, belum diberikan,”
Bagikan CSR Perusahaan
Sedangkan, Pemkot Surabaya mengklaim akan mendistribusikan bantuan yang berasal dari CSR (Corporate Social Responsibility) atau donasi para pengusaha untuk disalurkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bantuan yang dikemas dalam paket sembako tersebut akan disalurkan kepada 67.319 KK di 31 kecamatan Surabaya.
“Bantuan ini berasal dari CSR yang kemarin bantu kirim beras, mie instan. Tapi kita sudah siapkan nanti 68.000 KK,” kata Hidayat Syah Asisten Administrasi Umum Kota Surabaya, dari rilis yang diterima Surabaya Pagi, Minggu (26/04/2020).
Untuk pola pendistribusiannya, kata Hidayat, pihaknya mengaku masih akan menyiapkan skema. Namun untuk saat ini, bantuan berupa paket sembako ini sudah dikirim ke empat kecamatan di Surabaya, yakni Tegalsari, Genteng, Bubutan dan Simokerto. “Yang pasti kita harus menyiapkan ini dari kecamatan ke kelurahan. Dan yang pasti ketika pembagian nanti jangan sampai ada antrean-antrean,” katanya.
Sementara itu, M Fikser Wakil Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengatakan, paket sembako yang disalurkan ke MBR ini murni berasal dari para pengusaha atau elemen masyarakat. Donasi bantuan ini karena mereka menilai keseriusan pemkot dalam upaya menangani Covid-19.
“Jadi bantuan yang disalurkan Senin (27/04/2020), murni dari CSR, murni bantuan dari masyarakat. Jadi bukan berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” kata Fikser.
Fikser menjelaskan, bantuan paket sembako yang disalurkan itu, terdiri dari beras, mie instan, kering tempe, bumbu pecel dan abon. Beberapa produk bahan makanan ini merupakan hasil produksi mandiri dari UMKM Surabaya. “Jadi pemkot menyiapkan itu, ada beras 5 kilogram per KK,” katanya.
Menurutnya, bantuan yang berasal dari CSR para pengusaha ini, saat ini didistribusikan sementara ke kantor kecamatan dan kelurahan. Ia mengakui, masih mengkaji pola penyalurannya yang pas ke masyarakat.adt/tyn/byt
