SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Penanganan virus Corona (Covid-19) di Surabaya hingga Selasa (5/5/2020) masih terus disorot. Pasalnya, hingga pelaksanaan hari delapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), zona merah di Surabaya makin pekat. Surabaya pun sudah mencapai 569 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Namun, dengan anggaran yang sudah disiapkan Rp 169 Miliar oleh Pemkot Surabaya, pencegahan masih belum terlihat. Ditambah meledaknya kasus positif Covid-19 di pabrik rokok Sampoerna.
Baca Juga: Surabaya Jadi Tuan Rumah Laga Piala AFF U-19
Beberapa anggota DPRD Surabaya pun menilai bahwa Pemkot Surabaya tidak fokus dalam penanganan Covid-19 di Surabaya. "Pemkot hingga saat ini masih tidak fokus yang mau ditangani yang mana, semuanya terkesan digradak. Mulai dari penyemprotan disinfektan sampai pembagian telur dan wedang pokak," ujar M. Mahmud, politisi asal Partai Demokrat kepada Surabaya Pagi, Selasa (5/5/2020).
Dirinya juga mengatakan bahwa seharusnya Pemkot Surabaya melakukan evaluasi di setiap program yang dijalankan, agar langkah kedepannya bisa berjalan lebih aktif dan efektif. Ini dikarenakan hingga saat ini, yang terlihat lebih aktif adalah Pemprov Jawa Timur.
"Contohnya saat pemberlakuan PSBB, yang terlihat aktif dalam hal ini justru Pemprov. Seharusnya Pemkot juga harus ikut aktif, agar terkesan menganggap remeh begitu," kata pria yang juga mantan wartawan ini.
Anggota DPRD Surabaya yang berasal dari fraksi demokrat itu juga menyoroti Pemkot mengenai keterbukaan informasi anggaran untuk Covid-19. Pasalnya, hingga kini, anggaran penanganan Covid-19 di Surabaya terkesan simpang siur. Antara data yang diberi Wali Kota dengan Sekkota, terkesan berbeda. "Kita sebagai wakil rakyat, masak meminta informasi anggaran tapi Pemkot tidak mau memberi? Seakan-akan seperti musuh saja," ucapnya.
Dirinya juga berharap agar seluruh pihak tidak memanfaatkan situasi seperti ini untuk kepentingan lain, misalnya kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Mahmud mengatakan bahwa yang paling penting dalam situasi darurat Covid-19 adalah kepentingan masyarakat.
Evaluasi Menyeluruh
Senada dengan M. Mahmud, Imam Syafi’i meminta Pemkot Surabaya untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Pasalnya, dari pengamatan langsungnya, masih belum ada hal konkrit dari Pemkot Surabaya.
"Kami sudah melihat, mendengar dan turun langsung ke lapangan. Kesimpulannya adalah pemkot belum mempunyai konsep yang jelas dalam penanganan Covid-19 hingga hari ini," ujar Imam, Selasa (5/5/2020).
Dirinya juga mengatakan, seluruh ikhtiar yang dilakukan mulai dari pencegahan, pengobatan (kuratif) hingga dampak sosial ekonomi juga perlu dievaluasi. Imam memberi contoh saat adanya pembagian wedang pokak dan telur untuk menjaga imunitas masyarakat.
"Di dalam mengatasi virus seperti ini, harusnya dilakukan langkah secara medis atau sci-fi. Mungkin wedang pokak dan telur bisa meningkatkan imun, tapi kan secara empirik. Sementara kondisi setiap orang berbeda, belum lagi jika pembagiannya tidak merata," jelas mantan wartawan ini.
Bantuan sosial yang rencananya dibagikan untuk bulan April dan Mei nyatanya hingga sekarang juga belum juga dibagikan. Dirinya juga mengatakan bahwa seharusnya anggaran ini dapat lebih dibesarkan lagi untuk penambahan jumlah rapid test, serta bantuan sosial yang tidak hanya untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) saja, tetapi juga seluruh masyarakat yang terdampak Covid-19. Dalam hal ini pemkot tidak boleh menunda waktu agar permasalahan bagi mereka yang terdampak bisa cepat teratasi.
Baca Juga: Pembangunan Box Culvert Sebabkan Macet, Pemkot Surabaya Harap Warga Memahami Manfaat Jangka Panjang
"Jangan sampai menunda waktu, jangan terlalu defensif juga jika sebuah ikhtiar itu belum berhasil, kritikan itu diterima saja untuk bahan evaluasi. Memang hati-hati dan berfikir efisien itu penting, tapi jika di kondisi seperti ini harus cepat dan tepat dalam melangkah," ungkapnya.
Bantuan Segera Dicairkan
Kritikan juga dilontarkan politisi senior Partai Gerindra, BF Sutadi. Menurut Sutadi, kebijakan Pemkot dalam penanganannya justru membuat masyarakat kebingungan. Hal ini, dikarenakan belum ada langkah konkrit, terutama dalam pelaksanaan PSBB.
"Saya rasa pemkot belum maksimal dalam penanganan Covid-19 di Surabaya. Faktanya masih banyak penambahan jumlah pasien positif di Surabaya hingga saat ini. Bahkan menjadi yang terbanyak di Jawa Timur," ujar Sutadi saat dihubungi Surabaya Pagi (5/5/2020).
Dirinya melihat, belum efektifnya penanganan dikarenakan masih belum sesuai rencana dan tanpa arah yang jelas. Sehingga masyarakat masih kebingungan dalam mekanisme penanganannya. Alhasil masyarakat melakukan langkah sendiri, seperti pembatasan wilayah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.
Baca Juga: Kota Surabaya Raih Skor Tertinggi, Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Berkinerja Tinggi
Sutadi berharap agar Pemkot Surabaya lebih serius kedepannya dalam penanganan Covid-19. Salah satunya juga dalam hal pemberian bantuan sosial yang hingga saat ini tak kunjung diterima oleh masyarakat. "Mohon bantuan itu segera dicairkan, jangan sampai masyarakat kesulitan dan tidak bisa makan ditengah kondisi pandemi Covid-19 dan PSBB di wilayah Surabaya Raya ini," tutup Sutadi.
Terkesan Setengah Hati
Tak hanya dari DPRD Surabaya, kritikan untuk Pemkot Surabaya pun datang dari salah satu akademisi. Ronny Herowind Mustamu, akademisi Universitas Kristen Petra, memperhatikan Pemkot Surabaya masih abu-abu, dalam penegakan aturan terkait Covid-19. Khususnya aturan terkait PSBB.
"Seperti PSBB, contohnya kalau resto dan kafe diarahkan hanya untuk take away dan delivery maka harus jelas standarnya," ujar Ronny. Pasalnya, penutupan kebijakan kantopr dan resto dan café terkesan setengah hati. Resto dan kafe, tambahnya, harus menggudangkan semua meja dan kursi. Hal ini untuk memastikan orang datang hanya untuk beli dan dibawa pergi.
Selain aturan, terkait bantuan sosial, dinilainya masih belum segera dibagikan kepada masyarakat yang terdampak. "Karena jika semakin ditunda, hanya akan menimbulkan masalah saja. Sebab, masyarakat merasa haknya dipersulit," ungkapnya.
Pasalnya, Ronny melihat, seluruh birokrasi di Pemkot Surabaya, harus berani dipecahkan. Jangan terbelenggu oleh aturan administratif khas birokrasi yang sering membingungkan masyarakat. "Tidak ada cukup alasan untuk menjadikan hambatan administrasi. Sebab, jauh sebelum peristiwa ini terjadi, harusnya Pemkot sudah antisipasi agar tidak gagap seperti sekarang," tutup Ronny. adt
Editor : Moch Ilham
