SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Polda Metro Jaya sudah memeriksa 23 saksi terkait kasus dugaan korupsi berupa pemberian THR kepada kepada salah seorang pegawai Kemendikbud RI dari Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Sebelumnya, penyidik telah memeriksa tujuh orang yang saat ini berstatus saksi. Tujuh orang tersebut tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Seiring dengan pengembangan penyelidikan, Polda Metro Jaya kemudian memanggil dan memeriksa 16 orang lagi sebagai saksi.
"Kemudian harus ada penambahan lagi klarifikasi 7 dan kemudian kita tambah satu lagi klarifikasi pemeriksaan terhadap satu pegawai dari Mendikti. Kemudian ada 15 dari UNJ yang kita lakukan klarifikasi pemeriksaan," kata Yusri, Kamis (28/9).
Sedangkan tujuh orang yang dikenakan wajib lapor tersebut diketahui sebagai Rektor UNJ Komarudin, Kabag Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor, dan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Sofia Hartati. Lalu Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud Tatik Supartiah, Karo SDM Kemendikbud Diah Ismayanti, Staf SDM Kemendikbud Dinar Suliya serta Staf SDM Kemendikbud Parjono.
Kasus ini bermula saat KPK menemukan adanya dugaan permintaan sejumlah uang dari Rektor UNJ, Komarudin, kepada jajarannya. Ia diduga meminta THR sebesar Rp 5 juta kepada sejumlah orang melalui Dwi Achmad Noor (DAN).
Dwi Achmad Noor berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp 55 juta. Uang berasal dari 8 fakultas dan 2 Lembaga Penelitian dan Pascasarjana. Uang itu diduga untuk diberikan kepada pejabat di Kemendikbud, yakni Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM.
Dia dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Editor : Redaksi
