SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Saya melihat, pemberian penghargaan kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon merupakan hak prerogatif Presiden. Namun pemberian penghargaan ini banyak menimbulkan pertanyaan karena baru pertama kali untuk pimpinan DPR yang purna.
Jadi dalam situasi seperti ini, memang kondisi dunia politik akan selalu dinamis. Dalam politik, tidak ada kawan dan lawan abadi.
Dalam konteks ini bisa dikatakan meminimalisor pihak oposisi. Apalagi Gerindra sudah masuk di pemerintahan dan Fahri mendirikan partai baru yang juga masih butuh pijakan.
Hal ini saya lihat bila langkah pemerintahan era Presiden Joko Widodo dalam merangkul Gerindra duduk di kabinet, untu mengurangi oposisi menandakan bila adanya hubungan mesra antara PDI Perjuangan dan Gerindra.
Yah hitung-hitung untuk Pilpres tahun 2024 mendatang, dan memenuhi janji yang tertunda. byt
Editor :
Moch Ilham
Berita Terbaru
Kamis, 05 Nov 2026 19:35 WIB
Kamis, 05 Nov 2026 19:35 WIB
SURABAYAPAGI.COM, Tulungagung - Hari Jadi Tulungagung ke-821 bertema ‘Gumregah, Nyawiji lan Ngabekti Tumuju Tulungagung Lohjinawi’ tahun ini lebih semarak den…
Kamis, 05 Nov 2026 18:12 WIB
Kamis, 05 Nov 2026 18:12 WIB
SURABAYAPAGI.com, Gresik – Kabupaten Gresik kini memiliki alternatif baru untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala besar. Yayasan Petrokimia Gresik (…
Kamis, 05 Nov 2026 18:10 WIB
Kamis, 05 Nov 2026 18:10 WIB
SURABAYAPAGI.com, Gresik – Komitmen PT Smelting dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir kembali mendapat apresiasi. Perusahaan pengolahan dan pemurnian t…
Kamis, 05 Nov 2026 18:09 WIB
Kamis, 05 Nov 2026 18:09 WIB
SURABAYAPAGI.com, Blitar - Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus mendukung upaya menekan angka pengangguran, Polres Blitar Kota menggelar…
Kamis, 05 Nov 2026 17:17 WIB
Kamis, 05 Nov 2026 17:17 WIB
SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memaparkan dua inovasi unggulan daerah, yakni Klinik Perisai dan Siti Pinter, di hadapan d…
Kamis, 05 Nov 2026 15:51 WIB
Kamis, 05 Nov 2026 15:51 WIB
SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Pelaksanaan program ketahanan pangan berbasis alokasi 20 persen Dana Desa di Jawa Timur dinilai memerlukan perlindungan regulasi d…