Lagi, Forkot Demo Tolak JIIPE Sebagai KEK

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Aktivis Forkot saat berunjukrasa di depan kawasan JIIPE. SP/M.AIDID
Aktivis Forkot saat berunjukrasa di depan kawasan JIIPE. SP/M.AIDID

i

SURABAYAPAGI.com, Gresik - Puluhan aktivis Forum Kota (Forkot) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk kawasan JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate) di Kecamatan Manyar, Gresik, Senin (21/9/2020).

LSM Forkot sudah kesekian kalinya menggelar demo ke kawasan industri dan pelabuhan internasional tersebut. Tujuan utama aksi mereka adalah menolak JIIPE dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Kendati didemo aktivis Forkot, manajemen JIIPE enggan beraudensi dengan alasan masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Dalam aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian, koordinator aksi Farid mengungkapkan bahwa manajemen JIIPE telah mengajukan ke pemerintah untuk perubahan status yang awalnya kawasan industri menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK).

Menurur analisa Forkot, pemberlakukan KEK bakal menimbulkan efek negatif utamanya di masyarakat antara lain konsep itu hanya menguntungkan pihak asing dan pemodal besar.

"Juga mengurangi pendapatan daerah dan mengancam hak buruh serta mengancam lingkungan hidup, sudah banyak contohnya di kota-kota besar yang menerapkan KEK," ungkapnya.

Sementara itu, Mifti Haris, Community Development PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera sebagai pengelola JIIPE, mengatakan pemahaman kawasan ekonomi khusus di JIIPE yang dikemukanan Forkot mungkin ada kesalahpahaman.

"Penetapan KEK itu merupakan kewenangan pemerintah. Kita di sini hanya mengusulkan untuk menarik para investor masuk ke Gresik ini," kata Mifti.

Dijelaskan Mifti, usulan JIIPE sebagai KEK kini masih berproses di pihak pemerintah  termasuk di Pemda Gresik.

"Jadi tetap berproses. Kalau pun ada kekurangan disana sini itu hal biasa dan kita benahi," ujarnya.

Ditanya soal proyek smelter Freeport yang juga menjadi salah satu penolakan Forkot, Mifti mengaku tidak tahu alasan penolakannya. Namun, Mifti menilai Freeport adalah harapan berbagai pihak karena sebagian besar sahamnya milik pemerintah melalui undang-undang minerba.

"Intinya kita mendukung semua program pemerintah termasuk smelter," jelasnya.

Mifti menyebut, pihaknya bersedia bertemu dan audiensi dengan berbagai pihak termasuk Forkot setelah pandemi Covid-19 berakhir. did

Berita Terbaru

Peringati Haornas, Berbagai Cabor Dikenalkan untuk Dorong Masyarakat Aktif dan Sehat

Peringati Haornas, Berbagai Cabor Dikenalkan untuk Dorong Masyarakat Aktif dan Sehat

Minggu, 04 Okt 2026 16:58 WIB

Minggu, 04 Okt 2026 16:58 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Dalam momentum peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) ke-43 Tahun 2026 di Kabupaten Lamongan, dirayakan lumayan istimewa…

DPC PPP Surabaya Optimisi Bentuk Fraksi Sendiri di DPRD Surabaya dan Siap antarkan PPP ke Senayan

DPC PPP Surabaya Optimisi Bentuk Fraksi Sendiri di DPRD Surabaya dan Siap antarkan PPP ke Senayan

Minggu, 04 Okt 2026 16:53 WIB

Minggu, 04 Okt 2026 16:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kota Surabaya menggelar Sarasehan Politik yang di hadiri Ketua Umum DPP PPP Muhammad M…

Perlinsos Digital Jangkau Lebih dari 1 Juta KK di Surabaya, Data Warga Terus Dimutakhirkan

Perlinsos Digital Jangkau Lebih dari 1 Juta KK di Surabaya, Data Warga Terus Dimutakhirkan

Minggu, 04 Okt 2026 15:46 WIB

Minggu, 04 Okt 2026 15:46 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital telah menjangkau 1.004.298 kepala…

Dukung Moratorium Perizinan RHU, DPRD Surabaya Gagas Raperda Pengendalian Miras

Dukung Moratorium Perizinan RHU, DPRD Surabaya Gagas Raperda Pengendalian Miras

Minggu, 04 Okt 2026 15:43 WIB

Minggu, 04 Okt 2026 15:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - DPRD Surabaya mendukung langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan moratorium perizinan rumah hiburan umum (RHU) baru.…

Pemkab Tambah Anggaran 10 Miliar, Kebut Perbaikan Jalan Rusak di Ponorogo

Pemkab Tambah Anggaran 10 Miliar, Kebut Perbaikan Jalan Rusak di Ponorogo

Minggu, 04 Okt 2026 15:34 WIB

Minggu, 04 Okt 2026 15:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Guna mempercepat perbaikan jalan yang rusak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menambah anggaran sekitar Rp10 miliar melalui…

Dipicu Emisi Kendaraan dan Debu Jalan, Kasus ISPA Di Surabaya Meningkat

Dipicu Emisi Kendaraan dan Debu Jalan, Kasus ISPA Di Surabaya Meningkat

Minggu, 04 Okt 2026 15:26 WIB

Minggu, 04 Okt 2026 15:26 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kondisi lingkungan yang dipenuhi debu dan asap kotor hingga emisi kendaraan bermotor di puncak kemarau mengakibatkan lonjakan…