Lagi, Forkot Demo Tolak JIIPE Sebagai KEK

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Aktivis Forkot saat berunjukrasa di depan kawasan JIIPE. SP/M.AIDID
Aktivis Forkot saat berunjukrasa di depan kawasan JIIPE. SP/M.AIDID

i

SURABAYAPAGI.com, Gresik - Puluhan aktivis Forum Kota (Forkot) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk kawasan JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate) di Kecamatan Manyar, Gresik, Senin (21/9/2020).

LSM Forkot sudah kesekian kalinya menggelar demo ke kawasan industri dan pelabuhan internasional tersebut. Tujuan utama aksi mereka adalah menolak JIIPE dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Kendati didemo aktivis Forkot, manajemen JIIPE enggan beraudensi dengan alasan masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Dalam aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian, koordinator aksi Farid mengungkapkan bahwa manajemen JIIPE telah mengajukan ke pemerintah untuk perubahan status yang awalnya kawasan industri menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK).

Menurur analisa Forkot, pemberlakukan KEK bakal menimbulkan efek negatif utamanya di masyarakat antara lain konsep itu hanya menguntungkan pihak asing dan pemodal besar.

"Juga mengurangi pendapatan daerah dan mengancam hak buruh serta mengancam lingkungan hidup, sudah banyak contohnya di kota-kota besar yang menerapkan KEK," ungkapnya.

Sementara itu, Mifti Haris, Community Development PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera sebagai pengelola JIIPE, mengatakan pemahaman kawasan ekonomi khusus di JIIPE yang dikemukanan Forkot mungkin ada kesalahpahaman.

"Penetapan KEK itu merupakan kewenangan pemerintah. Kita di sini hanya mengusulkan untuk menarik para investor masuk ke Gresik ini," kata Mifti.

Dijelaskan Mifti, usulan JIIPE sebagai KEK kini masih berproses di pihak pemerintah  termasuk di Pemda Gresik.

"Jadi tetap berproses. Kalau pun ada kekurangan disana sini itu hal biasa dan kita benahi," ujarnya.

Ditanya soal proyek smelter Freeport yang juga menjadi salah satu penolakan Forkot, Mifti mengaku tidak tahu alasan penolakannya. Namun, Mifti menilai Freeport adalah harapan berbagai pihak karena sebagian besar sahamnya milik pemerintah melalui undang-undang minerba.

"Intinya kita mendukung semua program pemerintah termasuk smelter," jelasnya.

Mifti menyebut, pihaknya bersedia bertemu dan audiensi dengan berbagai pihak termasuk Forkot setelah pandemi Covid-19 berakhir. did

Berita Terbaru

Temui Putra Bung Tomo, Khofifah Dorong Pelestarian Sejarah dan Wisata Edukasi Terintegrasi

Temui Putra Bung Tomo, Khofifah Dorong Pelestarian Sejarah dan Wisata Edukasi Terintegrasi

Jumat, 05 Jun 2026 16:41 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Bambang Sulistomo, putra Pahlawan Nasional Bung Tomo, di Gedung Negara Grahadi, S…

Hadir di Kampus, PLN Bekali Mahasiswa PNM Wawasan Proteksi Gardu Induk Tegangan Tinggi

Hadir di Kampus, PLN Bekali Mahasiswa PNM Wawasan Proteksi Gardu Induk Tegangan Tinggi

Jumat, 05 Jun 2026 16:33 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:33 WIB

SurabayaPagi, Madiun – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) melalui Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Madiun terus m…

PLN Edukasi Masyarakat soal Komponen Tagihan Listrik, Konsumsi Energi Jadi Faktor Penentu

PLN Edukasi Masyarakat soal Komponen Tagihan Listrik, Konsumsi Energi Jadi Faktor Penentu

Jumat, 05 Jun 2026 16:30 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:30 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - PT PLN (Persero) mengajak masyarakat untuk memahami pola konsumsi energi serta berbagai komponen yang memengaruhi pembayaran listrik,…

Pasar Halal Kian Menarik, Ekspansi F&B Premium Mulai Sasar Kota Regional

Pasar Halal Kian Menarik, Ekspansi F&B Premium Mulai Sasar Kota Regional

Jumat, 05 Jun 2026 16:27 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Ekspansi bisnis kuliner premium berbasis halal terus menunjukkan tren pertumbuhan di Indonesia. Salah satunya ditandai dengan p…

KPK: Sidang Perdana Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pemkot Madiun Digelar 11 Juni  ‎

KPK: Sidang Perdana Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pemkot Madiun Digelar 11 Juni ‎

Jumat, 05 Jun 2026 14:56 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 14:56 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, MADIUN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat tiga tersangka di lin…

Rencana Penutupan Akses Bendungan Lahor, Pemkab Blitar Bakal Kehilangan Pemasukan Rp2 Miliar

Rencana Penutupan Akses Bendungan Lahor, Pemkab Blitar Bakal Kehilangan Pemasukan Rp2 Miliar

Jumat, 05 Jun 2026 14:33 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Seiring kemelutnya masarakat wilayah Kec.Kepanjen Kabupaten Malang dengan pihak PJT ( Perum Jasa Tirta ) sejak beberapa waktu lalu,…