SURABAYAPAGI, Surabaya - Kota Surabaya boleh mendapatkan ratusan penghargaan dan memiliki sosok wali kota Tri Rismaharini yang tersohor. Namun, dibalik itu ternyata ada kisah tersendiri. Yakni, cerita tentang terlantarnya ratusan panti asuhan di Surabaya yang tak tersentuh oleh bantuan APBD.
Hal itu disampaikan oleh para pengurus Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Surabaya yang membawahi ratusan panti asuhan di Surabaya.
M. Suudi Wakil Ketua Forum LKS Surabaya menyampaikan sampai dengan saat ini anak-anak yatim piatu di panti-panti asuhan Surabaya hanya mengandalkan belas kasihan dari donatur. Tanpa pernah ada perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Surabaya.
” Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Donatur, bukan oleh negara. Tapi di beberapa kesempatan mereka minta doa kepada kami anak-anak yatim,” ucapnya setengah bercanda menirukan pasal dalam UUD 45.
Selama ini, bantuan permakanan banyak diberikan kepada anak-anak diluar panti asuhan. Dengan alasan anak-anak di panti banyak yang dari luar Surabaya.
” Memang ada anak-anak dari luar Surabaya, tapi lebih banyak anak-anak Surabaya. Dengan sistem seperti itu, anak-anak Surabaya yang ada di panti juga tidak mendapat bantuan permakanan maupun fasilitas pendidikannya,” sesalnya.
Suudi bahkan sempat merasa prihatin saat tempo lalu ada jambore panti asuhan di Wonosalam, Jombang. Semua peserta dari kota/kabupaten se-Jawa Timur didampingi oleh wali kota dan bupati. Namun untuk Surabaya malah berangkat secara mandiri tanpa ada bantuan atau pendampingan dari Pemkot Surabaya.
Suudi menjelaskan, saat ini LKS beranggotakan 161 panti asuhan yang tersebar di Surabaya tanpa memandang agama dan suku.
” Untuk pengajuan bantuan, kami organisasi dibawah binaan Dinas Sosial Surabaya dianjurkan untuk melegalkan organisasi dan kami sudah mengupayakannya dengan biaya swadaya. Namun setelah dinyatakan legal bantuan juga tidak kunjung datang,” urainya.
Dalam mencukupi kebutuhan panti asuhan naungan LKS, sekitar 40-an pengurus berinisiatif mengadakan urunan sebesar 100 rb per bulan. ” Dana ini setiap bulan kita bagikan ke tiga panti secara bergiliran. Dan setiap panti kita beri 1 juta,” imbuhnya.
Terpisah Budi Himmatun selaku Ketua Forum LKS Surabaya menambahkan selama ini ada bantuan rutin dari Pemkot Surabaya. Namun, hanya menyentuh belasan panti asuhan saja di Surabaya. "Bantuan rutin APBD, 17 panti tiap tahun berupa 20 paket sembako," ujarnya.
Selain itu ada bantuan untuk anak yatim langsung melalui permakanan rutin tiap hari 1 kotak. Namun, untuk non asrama dan harus memiliki Kartu Keluarga Surabaya.
"Bantuan operasional panti memang belum ada sama sekali mulai jaman dulu. Sama anggaran insentif pengasuh tidak ada sama sekali. Padahal mereka mengasuh 24 jam, beda dengan guru paud, guru TPQ yang part time tapi sdh ada anggaran," lanjut Budi.
Sebab itu dia memiliki harapan khusus dalam hal ini. "Sebagai amanah UUD 45 Pasal 34, seharusnya panti sebagai sebuah lembaga juga dapat bantuan operasional. Pengasuh juga dapat insentif bulanan sebagaimana yang lain," tegas dia.
Dia menambahkan karena selama ini sebagian besar anak yatim dan terlantar di pelihara panti asuhan dan bukan negara. "Selama ini ya mengandalkan donatur dari luar," pungkas dia.
Terpisah Kepala Dinas Sosial Pemkot Surabaya Suharto Wardoyo ketika dikonfirmasi memilih menjawab singkat. "Sudah dapat bantuan (panti) melalui program permakanan untuk anak yatim yang anggarannya di kecamatan dan pelaksanaannya oleh kelurahan. Juga bantuan sosial dalam bentuk sembako," kata pria yang baru menjabat sebagai kadinsos ini. Alq
Editor : Mariana Setiawati
