SURABAYAPAGI, New York - Negara-negara Asia Tenggara diminta agar tidak mengabaikan kekacauan di Myanmar dan menganggapnya sebagai masalah internal. Mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mendesak mendesak penggantinya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk terlibat langsung dengan militer Myanmar agar mencegah peningkatan kekerasan setelah kudeta.
"Mengingat berat dan mendesaknya situasi, saya yakin sekretaris jenderal sendiri harus menggunakan jasa baiknya untuk terlibat langsung dengan militer Myanmar, untuk mencegah eskalasi kekerasan," ujar Ban dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.
Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang beranggotakan 10 orang telah berusaha mencari jalan keluar dari kekerasan yang merobek sesama anggota Myanmar. Pemimpin junta militer Min Aung Hlaing dijadwalkan menghadiri KTT ASEAN di Indonesia pada 24 April.
"ASEAN harus menjelaskan kepada militer Myanmar bahwa situasi saat ini begitu parah sehingga tidak dapat dianggap hanya sebagai masalah internal," kata Ban.
Menurut Kelompok masyarakat sipil pengawas tahanan politik di Myanmar menyampaikan warga yang tewas dalam demonstrasi menentang kudeta militer sudah mencapai 738 orang sejak 1 Februari lalu. Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) juga melaporkan hingga 19 April, total 4.285 orang telah ditahan.
Penggunaan kekuatan militer kepada warga sipil, dikatakan Ban merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan piagam ASEAN. "Penggunaan kekuatan mematikan oleh militer dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan terhadap warga sipil tidak sesuai dengan Piagam ASEAN. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran hukum internasional, dan merupakan ancaman bagi perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan," ujar Ban.
Ban juga mendesak Dewan Keamanan untuk melakukan tindakan kolektif, bukan sekadar melontarkan pernyataan. Namun beberapa diplomat mengatakan, Rusia dan Cina kemungkinan akan mencegah tindakan yang lebih kuat.
Sebelumnya pada Senin (19/4), Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa, untuk meredam konflik di Myanmar diperlukan tanggapan internasional yang kuat, yang didasarkan pada upaya regional terpadu. Selain itu, perlu desakan kepada para aktor regional untuk meningkatkan pengaruh mereka, guna mencegah kerusakan lebih lanjut. Dengan demikian pada akhirnya akan menemukan jalan keluar yang damai dari konflik di Myanmar.
Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, telah berkomunikasi dengan militer sejak mereka menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Namun hingga kini militer tidak mengizinkan Burgener untuk berkunjung ke Myanmar
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric mengatakan, Guterres sangat terlibat aktif dengan Myanmar dan ingin konflik di negara tersebut segera berakhir. "Kita semua ingin melihat akhir dari kekerasan," ujar Dujarric.re/na
Editor : Mariana Setiawati
