SURABAYAPAGI, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan telah mengencarkan rencana Work From Bali. Ia mengajak masyarakat untuk bekerja dari Bali. Luhut mengaku ada sensasi lain bekerja dari tempat wisata.
Bahkan Luhut mendorong pegawai di 7 kementerian koordinasinya untuk bekerja dari Pulau Bali. Namun rencana Work From Bali ini mendapat ternyata mendapat kritikan tajam dari ekonom dan pengamat di Indonesia.
Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira rencana Work From Bali untuk pegawai kementerian dinilai hanya membuang anggaran.
Anggaran APBN, menurut Bhima, baiknya digunakan untuk mendukung belanja kesehatan dan perlindungan sosial daripada untuk perjalanan dinas pegawai kementerian.
"Kalau pegawai pemerintah disuruh Work From Bali, sepertinya sayang sekali anggaran APBN digunakan untuk perjalanan dinas. Masih banyak kebutuhan anggaran yang urgent, yakni belanja kesehatan dan belanja perlindungan sosial," kata Bhima, Rabu (19/5/2021).
Bhima justru bingung, di tengah melebarnya defisit APBN, tetapi masih ada dana yang digunakan untuk rapat di Bali. "Ini saja karena pemerintah kebingungan karena defisit APBN melebar, bahkan tarif PPN mau dinaikan, kok dana yang ada digunakan buat rapat di Bali," ujarnya.
Bhima juga meningkatkan agar pemerintah jangan mubazir menghamburkan anggaran untuk perjalan dinas. Dampak perjalanan dinas ke daerah pun menurutnya tak besar. Alih-alih memberikan dampak ekonomi, perjalanan dinas justru menurutnya cuma untungkan pegawai pemerintah saja.
"Jangan mubazir, sejauh ini anggaran perjalanan dinas dampaknya terbatas bahkan cenderung menguntungkan pegawai pemerintah itu sendiri," kata Bhima.
Senada dengan hal yang diungkap Bhima , Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah pun menilai kebijakan Work From Bali ini keliru. Bahkan, cenderung berlawanan dengan upaya pengetatan untuk mencegah penularan COVID-19, larangan mudik misalnya.
"Ini kebijakan keliru dan berlebihan. Ini malah akan kontraproduktif terkait dengan kemarin ada larangan mudik, pengetatan, dan sebagainya. Publik juga jadi gusar melihat ini, kebijakannya nggak masuk gitu lho," ungkap Trubus ketika dihubungi detikcom.
Kebijakan ini disebut keliru karena dengan membawa pegawai negeri sipil kementerian ke Pulau Bali maka potensi penyebaran virus antar daerah bisa terjadi. Bahkan Trubus menyebutkan, saat ini Bali sebetulnya adalah wilayah dengan potensi penularan yang tinggi.
"Bali juga sebenarnya lagi tinggi kan penularannya, malah varian baru ada di sana juga kan. Di situ potensi penularan ini tinggi, nanti PNS yang pada pulang malah bawa virus lagi ke keluarganya, menularkan varian baru misalnya," kata Trubus.
"Orang juga kan dari luar ke Bali juga belum tentu bersih nggak bawa virus," pungkasnya.
Di sisi lain, kebijakan Work From Bali dinilai Trubus juga memiliki sederet potensi penyimpangan yang bisa dilakukan para pegawai negeri sipil kementerian. Mulai dari pemborosan, bolos kerja, bahkan korupsi.
"Potensi penyimpangannya banyak ini, bisa jadi pemborosan anggaran, bahkan korupsi. Belum lagi, di sana bisa saja mereka bukan kerja malah foya-foya, jalan-jalan, main-main," kata Trubus.
Dilain pihak, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal kebijakan ini bisa dipandang menjadi bentuk insentif bagi pelaku wisata yang terdampak pandemi. Bali, merupakan salah satu wilayah yang benar-benar terdampak dengan adanya pandemi.
Tapi, Faisal justru khawatir kebijakan ini akan berdampak pada makin panjangnya penyebaran pandemi COVID-19. Pasalnya, apabila pegawai yang berasal dari zona merah melakukan Work From Bali, bisa saja virus COVID-19 menyebar di sana.
"Catatan dari saya, perlu berhati-hati soal dampaknya terhadap penyebaran pandemi. Terutama kalau yang datang berasal dari daerah-daerah yang tingkat pandemi masih tinggi, atau justru terjangkit dalam perjalanan ke Bali," ungkap Faisal.
Luhut sendiri mengusulkan progran Work From Bali demi membantu mengoptimalkan pemulihan pariwisata di Bali. Utamanya untuk mendorong keterisian hotel di Bali.
Pihak Luhut pun sudah melakukan penandatanganan perjanjian dukungan penyediaan akomodasi pada kawasan The Nusa Dua Bali, Selasa (18/5/2021) kemarin.
Setidaknya akan ada 16 hotel yang berada dalam kawasan The Nusa Dua yang dikelola Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) akan melakukan kerjasama dalam penyediaan akomodasi dan fasilitas hotel dengan Kemenko Marves. dk/in/cr3/na
Editor : Mariana Setiawati
