Lakukan Pemberitahuan Bohong, Rizieq Dituntut 6 Tahun

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Habib Rizieq Shihab
Habib Rizieq Shihab

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Usai dihukum kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung, kini Habib Rizieq Shihab, diajukan lagi ke Pengadilan dengan dakwaan pemberitahuan bohong sakit Covid-19.

Terdakwa Habib Rizieq, kali ini dituntut pidana penjara selama 6 tahun penjara untuk kasus tes usap (swab) RS UMMI Bogor. Tuntutan disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (3/6/2021).

"Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemberitahuan bohong. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama enam tahun penjara," kata jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis.

JPU menyatakan Rizieq Shihab bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 tahun tentang 1946 Peraturan Hukum Pidana.

Rizieq dianggap melakukan tindak pidana pemberitahuan bohong karena menyatakan kondisinya sehat meski terkonfirmasi Covid-19 saat dirawat di RS UMMI Bogor pada November 2020 lalu.

 

Timbulkan Keonaran

Jaksa juga membacakan hal-hal yang memberatkan, seperti tuntutan klaim Habib Rizieq yang menyatakan dirinya sehat saat dirawat di RS UMMI Bogor menimbulkan keonaran di tengah masyarakat.

Mantan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu dianggap menghambat program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 karena menolak hasil tes swab PCR-nya dilaporkan pihak RS UMMI ke Satgas Covid-19 Kota Bogor.

Sementara untuk hal yang meringankan, JPU berharap Rizieq Shihab dapat memperbaiki perbuatannya setelah menjalani masa hukuman sesuai tuntutan.

Dalam kasus tes usap RS UMMI Bogor, Rizieq Shihab didakwa dengan pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana tentang Peraturan Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat 1 KUHP ke-1 KUHP.

Subsider pasal 14 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, subsider pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dakwaan kedua disangkakan pasal 14 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dakwaan ketiga Pasal 216 ayat 1 KUHP, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. n jk/erc/rmc

Berita Terbaru

PT Semen Indonesia, Bubarkan Cicitnya

PT Semen Indonesia, Bubarkan Cicitnya

Rabu, 15 Jul 2026 09:58 WIB

Rabu, 15 Jul 2026 09:58 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) membubarkan dan melikuidasi PT SBI Bangun Nusantara (SBN), yang merupakan cicit perusahaan …

Ekonomi Singapura Melambat

Ekonomi Singapura Melambat

Rabu, 15 Jul 2026 09:55 WIB

Rabu, 15 Jul 2026 09:55 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Dikutip dari Straits Times, Selasa (14/7/2026), ekonomi Singapura tumbuh 5,7% secara tahunan di kuartal II tahun ini. Namun angka t…

Hainan Airlines, Layani Umroh dari Jakarta

Hainan Airlines, Layani Umroh dari Jakarta

Rabu, 15 Jul 2026 09:50 WIB

Rabu, 15 Jul 2026 09:50 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Dengan selesainya tahap ketiga pada 10 Juli 2026, seluruh maskapai yang melayani penerbangan umroh rombongan, yakni Loong Air, H…

Solar Nonsubsidi untuk Nelayan Rp 15.000, Disebar ke Sejumlah Titik

Solar Nonsubsidi untuk Nelayan Rp 15.000, Disebar ke Sejumlah Titik

Rabu, 15 Jul 2026 09:48 WIB

Rabu, 15 Jul 2026 09:48 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Nelayan yang memiliki kapal berukuran 30-200 GT mendapatkan harga khusus solar nonsubsidi. Harga khusus solar nonsubsidi untuk n…

Purbaya Dorong SPPG, Perkuat Rantai Pasok Pangan

Purbaya Dorong SPPG, Perkuat Rantai Pasok Pangan

Rabu, 15 Jul 2026 09:45 WIB

Rabu, 15 Jul 2026 09:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak menutup mata terhadap realita di lapangan tentang berbagai persoalan yang m…

Ketua Komisi A Dorong Birokrasi Pemkot Perkuat Fungsi Pengawasan

Ketua Komisi A Dorong Birokrasi Pemkot Perkuat Fungsi Pengawasan

Selasa, 14 Jul 2026 17:50 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 17:50 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, lurah, camat, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) harus m…