Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Apresiasi Penghentian Penyekatan Suramadu

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sekretaris Komisi A Camelia Habiba DPRD Kota Surabaya saat ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (24/6). SP/Alqomar
Sekretaris Komisi A Camelia Habiba DPRD Kota Surabaya saat ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (24/6). SP/Alqomar

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sekretaris Komisi A Camelia Habiba DPRD Kota Surabaya mengapresiasi langkah penghentian penyekatan Jembatan Suramadu yang dilakukan Forkopimda Jawa Timur. 

Menurut Ning biba, sapaan akrabnya, langkah ini merupakan langkah arif dan bijaksana dalam menangani permasalahan Covid-19 di Wilayah Surabaya dan Madura agar sektor ekonomi dapat terus berjalan semakin baik. 

"Alhamdulillah mulai kemarin sudah dibongkar  penyekatan, cuma kami tetap ingin kita tidak boleh lengah dalam hal penyebaran Covid ini meskipun penyekatan untuk tes antigen atau PCR nya sudah tidak ada tapi harus ada posko penjagaan untuk surat ijin SIKM (Surat Ijin Keluar Masuk) nya itu juga harus dalam pantauan sehingga tidak membludak lagi kasus Covidnya ini," jelasnya saat ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (24/6).

Dibanding melakukan penyekatan di kawasan Suramadu, Habiba menyarankan penyekatan dilakukan di daerah yang sedang menjadi zona merah Covid-19.  Habiba mencontohkan seperti di Bangkalan dilakukan penyekatan di Kecamatan Sepulu, Bangkalan.

Begitupun juga jika di Surabaya terdapat daerah yang termasuk zona merah Covid-19 Pemkot juga perlu memberikan perhatian khusus.

Untuk wilayah Surabaya, Ning Biba juga meminta Pemkot melalui Satgas Covid-19  dan Satpol PP untuk memantau keluar masuknya warga dari luar Surabaya di segala pintu masuk menuju kota pahlawan. Tujuannya tentu saja untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Surabaya.

"Kita tetap meminta gugus tugas Surabaya dan Satpol PP untuk tetap memantau kegiatan keluar masuknya warga luar Kota Surabaya tapi bukan hanya di Suramadu, tapi juga di exit-exit tol yang ada di Kota Surabaya," katanya.

Ning Biba juga menyebutkan bahwa dengan tidak adanya lagi penyekatan berdampak pada perlakuan adil terhadap seluruh masyarakat, baik di Surabaya maupun di madura sehingga meminimalisir kesan diskriminatif.

"Sehingga tidak ada perlakuan-perlakuan yang berbeda antara warga yang masuk di  Kota Surabaya," pungkas perempuan berdarah Madura ini. Alq

 

Berita Terbaru

Srikandi Muncul di Sidang, Maidi Mengaku Tak Tahu Permintaan Bantuan

Srikandi Muncul di Sidang, Maidi Mengaku Tak Tahu Permintaan Bantuan

Selasa, 15 Sep 2026 09:00 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 09:00 WIB

SURABAYA PAGI, Madiun - Nama Srikandi, kelompok pendukung Maidi, muncul dalam sidang perkara dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya. Namun, ketika jaksa…

RI Mulai Ekspor Bawang Merah

RI Mulai Ekspor Bawang Merah

Selasa, 15 Sep 2026 07:23 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:23 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melepas ekspor bawang merah Brebes ke Thailand dari fasilitas Controlled Atmosphere Storage…

Seorang Direktur PT di Jakarta, Tersangkut Perkara Pajak

Seorang Direktur PT di Jakarta, Tersangkut Perkara Pajak

Selasa, 15 Sep 2026 07:17 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:17 WIB

SURABAYAPAGI.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan menyerahkan…

Tahun Depan, Gaji PPPK Ditanggung Pusat

Tahun Depan, Gaji PPPK Ditanggung Pusat

Selasa, 15 Sep 2026 07:14 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:14 WIB

SURABAYAPAGI.com - Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selama ini menjadi tanggungan pemerintah daerah (Pemda),mulai tahun depan dan…

LOCUS DAN TEMPUS, TAK DIUNGKAP LOGIS OLEH JPU

LOCUS DAN TEMPUS, TAK DIUNGKAP LOGIS OLEH JPU

Selasa, 15 Sep 2026 07:11 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:11 WIB

Kajari Surabaya Yth, Praktisi hukum banyak yang kenal jaksa itu mengemban Dominus Litis. Ini asas hukum dari bahasa Latin yang berarti “penguasa perkara” atau …

Menteri Siapkan UMKM Ikuti Aturan Wajib Halal

Menteri Siapkan UMKM Ikuti Aturan Wajib Halal

Selasa, 15 Sep 2026 07:08 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:08 WIB

SURABAYAPAGI.com – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman akan menyiapkan kebijakan khusus bagi UMKM dalam menghadapi aturan wajib h…