Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Apresiasi Penghentian Penyekatan Suramadu

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sekretaris Komisi A Camelia Habiba DPRD Kota Surabaya saat ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (24/6). SP/Alqomar
Sekretaris Komisi A Camelia Habiba DPRD Kota Surabaya saat ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (24/6). SP/Alqomar

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sekretaris Komisi A Camelia Habiba DPRD Kota Surabaya mengapresiasi langkah penghentian penyekatan Jembatan Suramadu yang dilakukan Forkopimda Jawa Timur. 

Menurut Ning biba, sapaan akrabnya, langkah ini merupakan langkah arif dan bijaksana dalam menangani permasalahan Covid-19 di Wilayah Surabaya dan Madura agar sektor ekonomi dapat terus berjalan semakin baik. 

"Alhamdulillah mulai kemarin sudah dibongkar  penyekatan, cuma kami tetap ingin kita tidak boleh lengah dalam hal penyebaran Covid ini meskipun penyekatan untuk tes antigen atau PCR nya sudah tidak ada tapi harus ada posko penjagaan untuk surat ijin SIKM (Surat Ijin Keluar Masuk) nya itu juga harus dalam pantauan sehingga tidak membludak lagi kasus Covidnya ini," jelasnya saat ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (24/6).

Dibanding melakukan penyekatan di kawasan Suramadu, Habiba menyarankan penyekatan dilakukan di daerah yang sedang menjadi zona merah Covid-19.  Habiba mencontohkan seperti di Bangkalan dilakukan penyekatan di Kecamatan Sepulu, Bangkalan.

Begitupun juga jika di Surabaya terdapat daerah yang termasuk zona merah Covid-19 Pemkot juga perlu memberikan perhatian khusus.

Untuk wilayah Surabaya, Ning Biba juga meminta Pemkot melalui Satgas Covid-19  dan Satpol PP untuk memantau keluar masuknya warga dari luar Surabaya di segala pintu masuk menuju kota pahlawan. Tujuannya tentu saja untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Surabaya.

"Kita tetap meminta gugus tugas Surabaya dan Satpol PP untuk tetap memantau kegiatan keluar masuknya warga luar Kota Surabaya tapi bukan hanya di Suramadu, tapi juga di exit-exit tol yang ada di Kota Surabaya," katanya.

Ning Biba juga menyebutkan bahwa dengan tidak adanya lagi penyekatan berdampak pada perlakuan adil terhadap seluruh masyarakat, baik di Surabaya maupun di madura sehingga meminimalisir kesan diskriminatif.

"Sehingga tidak ada perlakuan-perlakuan yang berbeda antara warga yang masuk di  Kota Surabaya," pungkas perempuan berdarah Madura ini. Alq

 

Berita Terbaru

Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo, Mantan Ketua Dewan Mangkir 

Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo, Mantan Ketua Dewan Mangkir 

Selasa, 04 Agu 2026 21:24 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 21:24 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo…

IDI Jember Sebut Telemedicine Homecare Mampu Memangkas Jarak dan Membantu Ke Keputusan Awal Pemeriksaan

IDI Jember Sebut Telemedicine Homecare Mampu Memangkas Jarak dan Membantu Ke Keputusan Awal Pemeriksaan

Selasa, 04 Agu 2026 20:33 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jember memberikan tanggapan terkait implementasi program pelayanan Homecare bagi masyarakat. O…

Jatim Desak Pemerintah Berikan Trauma Healing bagi Korban KMP Mutiara Sentosa II

Jatim Desak Pemerintah Berikan Trauma Healing bagi Korban KMP Mutiara Sentosa II

Selasa, 04 Agu 2026 20:32 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta pemerintah pusat dan Pemprov Jatim memberikan layanan trauma healing sebagai bagian p…

Polrestabes Surabaya Amankan Tiga Pelaku Penyerobotan Ruko di Ngagel

Polrestabes Surabaya Amankan Tiga Pelaku Penyerobotan Ruko di Ngagel

Selasa, 04 Agu 2026 20:30 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Buntut dugaan aksi premanisme yang viral di media sosial terkait penyerobotan Ruko di Jalan Krukah Utara Ngagelrejo Kec. Wonokromo…

Dinilai Langgar Kode Etik ASN, Pedagang Pasar Adukan Kabag Hukum ke Sekda

Dinilai Langgar Kode Etik ASN, Pedagang Pasar Adukan Kabag Hukum ke Sekda

Selasa, 04 Agu 2026 19:57 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 19:57 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Dinilai melanggar kode etik aparatur sipil negara (ASN), Paguyuban Pedagang Pasar se-Kota Madiun mengadukan Kepala Bagian Hukum P…

Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo, Kerugian Negara Capai Rp 3,6 Miliar, Tersangka Diduga Terima Fee 30 Persen

Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo, Kerugian Negara Capai Rp 3,6 Miliar, Tersangka Diduga Terima Fee 30 Persen

Selasa, 04 Agu 2026 18:26 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 18:26 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo-Pengusutan kasus dugaan korupsi penyimpangan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023–2026 t…