Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Apresiasi Penghentian Penyekatan Suramadu

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sekretaris Komisi A Camelia Habiba DPRD Kota Surabaya saat ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (24/6). SP/Alqomar
Sekretaris Komisi A Camelia Habiba DPRD Kota Surabaya saat ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (24/6). SP/Alqomar

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sekretaris Komisi A Camelia Habiba DPRD Kota Surabaya mengapresiasi langkah penghentian penyekatan Jembatan Suramadu yang dilakukan Forkopimda Jawa Timur. 

Menurut Ning biba, sapaan akrabnya, langkah ini merupakan langkah arif dan bijaksana dalam menangani permasalahan Covid-19 di Wilayah Surabaya dan Madura agar sektor ekonomi dapat terus berjalan semakin baik. 

"Alhamdulillah mulai kemarin sudah dibongkar  penyekatan, cuma kami tetap ingin kita tidak boleh lengah dalam hal penyebaran Covid ini meskipun penyekatan untuk tes antigen atau PCR nya sudah tidak ada tapi harus ada posko penjagaan untuk surat ijin SIKM (Surat Ijin Keluar Masuk) nya itu juga harus dalam pantauan sehingga tidak membludak lagi kasus Covidnya ini," jelasnya saat ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (24/6).

Dibanding melakukan penyekatan di kawasan Suramadu, Habiba menyarankan penyekatan dilakukan di daerah yang sedang menjadi zona merah Covid-19.  Habiba mencontohkan seperti di Bangkalan dilakukan penyekatan di Kecamatan Sepulu, Bangkalan.

Begitupun juga jika di Surabaya terdapat daerah yang termasuk zona merah Covid-19 Pemkot juga perlu memberikan perhatian khusus.

Untuk wilayah Surabaya, Ning Biba juga meminta Pemkot melalui Satgas Covid-19  dan Satpol PP untuk memantau keluar masuknya warga dari luar Surabaya di segala pintu masuk menuju kota pahlawan. Tujuannya tentu saja untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Surabaya.

"Kita tetap meminta gugus tugas Surabaya dan Satpol PP untuk tetap memantau kegiatan keluar masuknya warga luar Kota Surabaya tapi bukan hanya di Suramadu, tapi juga di exit-exit tol yang ada di Kota Surabaya," katanya.

Ning Biba juga menyebutkan bahwa dengan tidak adanya lagi penyekatan berdampak pada perlakuan adil terhadap seluruh masyarakat, baik di Surabaya maupun di madura sehingga meminimalisir kesan diskriminatif.

"Sehingga tidak ada perlakuan-perlakuan yang berbeda antara warga yang masuk di  Kota Surabaya," pungkas perempuan berdarah Madura ini. Alq

 

Berita Terbaru

Lewat ‘Si Samawa’, Pemkot Madiun Integrasikan Layanan Nikah hingga Adminduk Lebih Cepat

Lewat ‘Si Samawa’, Pemkot Madiun Integrasikan Layanan Nikah hingga Adminduk Lebih Cepat

Kamis, 26 Feb 2026 11:44 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 11:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Melalui aplikasi "Si Samawa" atau Sistem Informasi Kerja Sama Kepala Kantor Kementerian Agama dengan Wali Kota, Pemerintah Kota…

Jaga Stabilitas Harga, Pemkab Jember Siapkan Skema Intervensi Pangan Terpadu

Jaga Stabilitas Harga, Pemkab Jember Siapkan Skema Intervensi Pangan Terpadu

Kamis, 26 Feb 2026 11:38 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 11:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Selama Bulan Ramadhan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember telah berkomitmen dengan menyiapkan skema intervensi pangan terpadu…

Lewat Gerakan Pangan Murah, Pemkab Bojonegoro Komitmen Jaga Pasokan Bapok

Lewat Gerakan Pangan Murah, Pemkab Bojonegoro Komitmen Jaga Pasokan Bapok

Kamis, 26 Feb 2026 11:16 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 11:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bojonegoro - Selama Bulan Ramadhan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, bakal menggelar gerakan pangan murah di sejumlah wilayah…

Penganggaran JKN Rp38 Miliar Dinkes Madiun Dipersoalkan

Penganggaran JKN Rp38 Miliar Dinkes Madiun Dipersoalkan

Kamis, 26 Feb 2026 09:17 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 09:17 WIB

SURABAYA PAGI, Madiun - Polemik penganggaran swakelola di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun kembali mencuat. Setelah sorotan terhadap input swakelola…

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan gaji atau honor ganda akibat rangkap jabatan di Kabupaten P…

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…