Pengeluaran Pemprov Jatim Belum Optimal, Ini Saran Gus Fawait

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Gus Fawait (kiri) saat memberikan paparan dalam diskusi Kamisan yang digelar Gerindra Jatim (12/8/2021).
Gus Fawait (kiri) saat memberikan paparan dalam diskusi Kamisan yang digelar Gerindra Jatim (12/8/2021).

i

SURABAYA - Pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur sebesar 7,05 persen pada Kuartal II 2021 harusnya bisa lebih baik lagi dan lebih melesat. Hal itu dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa angka pertumbuhan ekonomi melesat ditengah pandemi Covid-19. Padahal, pertumbuhan ekonomi di Jatim biasanya selalu melebihi Nasional.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muhammad Fawait mengatakan, instrumen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi, investasi, ekspor dan impor tentu mengalami penurunan.

"Maka salah satu yang betul-betul kita harapkan untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi atau mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di Jatim adalah goverment expenditure (Pengeluaran Pemerintah, red)," kata Fawait, saat diskusi Kamisan yang digelar DPD GErindra Jawa Timur, Kamis (12/8/2021) secara virtual bersama ribuan kader se Jawa Timur.

"Kuartal II ini masih dibawah Nasional. Coba belanja pemerintah khususnya yang padat karya di maksimalkan, kami yakin akan jauh lebih tinggi dibanding Nasional," tambahnya.

Gus Mufa, sapaan akrab Muhammad Fawait mengungkapkan bahwa pengeluaran Pemprov Jatim belum optimal. Karena sampai bulan Agustus, waktu rapat Pansus di DPRD Jatim belanjanya sekitar 50 persen.

"Tentu, bagi kami, di bulan Agustus ini belanja-belanja yang padat karya. Kan, sekarang banyak orang di PHK, banyak orang kesulitan pekerjaan. Kalau belanja pemerintah provinsi Jatim ini, khususnya terkait padat karya itu bisa dipercepat, ini tentu bisa mengurangi masalah yang ada di masyarakat, khususnya di pedesaan," ungkapnya.

Dari goverment expenditure ini, lanjut Gus Mufa, Pemprov Jatim harusnya bisa membantu salah satu penyelamat ekonomi Republik Indonesia, termasuk Jawa Timur didalamnya yaitu UMKM.

Ia mencontohkan, di tahun 1998, Indonesia masuk krisis dan 2008 juga terancam krisis. Menurutnya, yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman krisis itu adalah sektor informal dan sektor usaha kecil dan menengah.

"Maka, salah satu solusinya adalah membuat semacam tempat aduan bagi UMKM yang harus mendapatkan relaksasi dari perbankan seperti Bank Jatim yang merupakan salah satu BUMD kita. Tanpa kita bantu mereka, maka usaha kecil juga akan mati juga sekarang kalau kondisi pandemi seperti ini," ulas Bendahara  DPD Gerindra Jatim ini.

Gus Mufa membeberkan, krisis 2008 silam tidak separah saat pandemi Covid-19 sekarang ini. Kalau pandemi saat ini, usaha kecil juga sedikit banyak terpengaruh. "Maka, lewat pengeluaran pemerintah ini harusnya dimaksimalkan untuk penyelamatan sektor informal dan sektor UMKM," imbuhnya.

Disamping itu, dari goverment expenditure, pihaknya juga meminta kepada Pemprov Jatim untuk menggandeng pesantren. Sebab, ketika pesantren digandeng itu akan ldbih optimal dalam memberikan eksternalitas positif pada masyarakat sekitar.

"Kita lihat, di dekat pesantren mesti ekonomi masyarakat naik. Artinya, kalau selama ini mungkin ada pesantren kurang optimal, kita gandeng mereka sudah sudah memberikan sumbangsih pertumbuhan ekonomi di Jatim. Apalagi, diberikan perhatian lebih," pungkas Gus Mufa yang juga Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini.

Sebelumnya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan laju pertumbuhan ekonomi Jatim menunjukkan pergerakan yang makin progresif pada Kuartal kedua tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pertumbuhan ekonomi Jatim mampu melesat hingga 7,05 persen (y-o-y).

Pencapaian ini menjadi kabar gembira sekaligus energi positif bagi provinsi ini di tengah berbagai upaya dalam menangani COVID-19 serta penerapan PPKM darurat hingga PPKM Level 4. rko

Tag :

Berita Terbaru

Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo, Mantan Ketua Dewan Mangkir 

Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo, Mantan Ketua Dewan Mangkir 

Selasa, 04 Agu 2026 21:24 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 21:24 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo…

IDI Jember Sebut Telemedicine Homecare Mampu Memangkas Jarak dan Membantu Ke Keputusan Awal Pemeriksaan

IDI Jember Sebut Telemedicine Homecare Mampu Memangkas Jarak dan Membantu Ke Keputusan Awal Pemeriksaan

Selasa, 04 Agu 2026 20:33 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jember memberikan tanggapan terkait implementasi program pelayanan Homecare bagi masyarakat. O…

Jatim Desak Pemerintah Berikan Trauma Healing bagi Korban KMP Mutiara Sentosa II

Jatim Desak Pemerintah Berikan Trauma Healing bagi Korban KMP Mutiara Sentosa II

Selasa, 04 Agu 2026 20:32 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta pemerintah pusat dan Pemprov Jatim memberikan layanan trauma healing sebagai bagian p…

Polrestabes Surabaya Amankan Tiga Pelaku Penyerobotan Ruko di Ngagel

Polrestabes Surabaya Amankan Tiga Pelaku Penyerobotan Ruko di Ngagel

Selasa, 04 Agu 2026 20:30 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Buntut dugaan aksi premanisme yang viral di media sosial terkait penyerobotan Ruko di Jalan Krukah Utara Ngagelrejo Kec. Wonokromo…

Dinilai Langgar Kode Etik ASN, Pedagang Pasar Adukan Kabag Hukum ke Sekda

Dinilai Langgar Kode Etik ASN, Pedagang Pasar Adukan Kabag Hukum ke Sekda

Selasa, 04 Agu 2026 19:57 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 19:57 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Dinilai melanggar kode etik aparatur sipil negara (ASN), Paguyuban Pedagang Pasar se-Kota Madiun mengadukan Kepala Bagian Hukum P…

Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo, Kerugian Negara Capai Rp 3,6 Miliar, Tersangka Diduga Terima Fee 30 Persen

Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo, Kerugian Negara Capai Rp 3,6 Miliar, Tersangka Diduga Terima Fee 30 Persen

Selasa, 04 Agu 2026 18:26 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 18:26 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo-Pengusutan kasus dugaan korupsi penyimpangan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023–2026 t…