SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto- Aksi GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) sebagai strategi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Mojokerto tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah, melalui Dinas Kesehatan semata, melainkan juga harus melibatkan berbagai pihak.
Lebih spesifik, Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari menyebutkan diantaranya, yaitu OPD (Organisasi Perangkat Daerah), TNI, dan Polri di lingkungan kerja Kota Mojokerto.
"Ini tugas kita bersama untuk selalu mengkampanyekan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) agar menjadi budaya dalam keseharian masyarakat. Artinya, PHBS yang dilakukan masyarakat bukan sekadar karena disuruh, tapi benar-benar karena adanya kesadaran dari masyarakat", ujar Ning Ita dalam forum Koordinasi Lintas Sektor dalam Mendorong Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Tingkat Kota Tahun 2021, Senin (8/11/2021).
Menurutnya budaya PHBS menjadi sangat penting, terutama di tengah Pandemi Covid-19 seperti saat ini. Meskipun Kota Mojokerto sudah ditetapkan memasuki PPKM Level 1 dan tidak ada temuan kasus baru, sejumlah prokes yang termasuk cerminan PHBS harus tetap ditegakkan secara serius.
Selain itu, pada forum yang berlangsung di Ballroom Hotel Raden Wijaya tersebut, Ning Ita juga menekankan perihal isu stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kota Mojokerto.
Pada tahun 2020, Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KP) mencatat kasus stunting di Kota Mojokerto sebanyak 503 balita. Angka tersebut sebenarnya terbilang kecil, jauh dari batas angka yang diperbolehkan.
Namun, bagi Walikota, sekecil apapun kasus stunting di Kota Mojokerto, harus segera diselesaikan. "Ini wilayah perkotaan, wilayahnya kecil, berbagai fasilitas sudah terjangkau dan memadai. Kalau masih ada stunting, bagi saya seorang kepala daerah dan juga seorang ibu, ini memalukan. Harusnya tidak ada kasus stunting di Kota Mojokerto", tegasnya di hadapan para kepala OPD, perwakilan TNI dan Polri, camat, lurah, serta kepala puskesmas yang hadir.
Perlu diketahui bahwa stunting adalah suatu kondisi tinggi badan anak lebih pendek (kerdil) dari standar usianya akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama. Apabila balita/ anak-anak mengalami kondisi tersebut, maka perkembangannya secara keseluruhan akan terganggu, yang mana tentu akan berpengaruh pada kualitas sdm (sumber daya manusia) di kemudian hari.
"Kita punya tanggung jawab bersama untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Tidak mungkin tujuan generasi emas 2045 bisa terwujud kalau hari ini masih banyak stunting," pungkasnya.
Forum yang diselenggarakan oleh Dinkes P2KP tersebut turut menghadirkan Judi Aquarianto, Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia pada Bappeda Provinsi Jawa Timur serta Wahyuti Erie Prastiwi, Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai narasumber. dwi
Editor : Mariana Setiawati
.webp){kind=link}