DPRD Berharap Surabaya Barometer Pendidikan

author surabayapagi.com

- Pewarta

Rabu, 10 Nov 2021 20:37 WIB

DPRD Berharap Surabaya Barometer Pendidikan

i

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama Ketua DPRD Surabaya usai penetapan APBD Surabaya 2022

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya- Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan anggaran Rp47,7 miliar untuk beasiswa pelajar SMA/SMK di wilayah setempat. Rencananya, beasiswa yang direalisasikan tahun depan itu akan diberikan dalam bentuk seragam dan biaya sekolah atau SPP bagi pelajar dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“SMA/SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Tapi bagaimanapun, yang sekolah juga anak-anakku semua arek Suroboyo. Maka Pemkot Surabaya akan berjuang semaksimal mungkin untuk membantu, untuk meringankan beban orang tua,” ungkap Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi melalui akun Instagramnya @ericahyadi_, Selasa (19/10/2021).

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Sambut Delegasi Perdagangan dari Tiongkok

Pemkot Surabaya menargetkan beasiswa tersebut menyasar lebih dari 13.000 pelajar dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

“Untuk memudahkan berbagai skema intervensi bagi SMA/SMK, alhamdulillah senang sekali bisa silaturahim dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elestianto Dardak di Balai Kota Surabaya. Kami membahas sinkronisasi data pelajar SMA/SMK Surabaya dari keluarga MBR,” lanjut Wali Kota Eri.

Integrasi data antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya dilakukan untuk memastikan beasiswa tersebut tepat sasaran.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ini, sebelumnya menyatakan pemkot sudah memasukkan anggaran senilai Rp47 miliar untuk beasiswa jenjang SMA/SMK sederajat ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD Surabaya 2022.

 la menjelaskan formula beasiswa yang  itu sama seperti Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) untuk jenjang SD dan SMP.  

Harapannya, anak dari keluarga MBR, baik jenjang SD, SMP, maupun SMA/SMK, mendapatkan akses pendidikan yang sama.  Jadi seperti Bopda untuk SD-SMP dan kita lakukan untuk SMA/SMK.  Jadi semuanya agar mendapatkan pendidikan yang maksimal," ujarnya.

 

Skema Bantuan

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menambahkan, sikap Fraksi PKS searah dengan komitmen dan semangat Wali Kota untuk hadir dalam kesulitan warganya. Hal ini diutarakan usai rapat Badan Anggaran di DPRD Suabaya pada Rabu (6/10).

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah Tinjau Pencairan Marbot Musala dan Penjaga Rumah Ibadah

Saat proses pembahasan APBD 2022, Reni Astuti mendorong Pemkot Surabaya segera merumuskan skema bantuan pendidikan untuk warga Surabaya usia SMA/SMK. 

Nantinya, meski pengelolaan pendidikan SMA/SMK menjadi kewenangan Pemprov Jatim, namun keberadaan siswa-siswi SMA/SMK Surabaya ini merupakan bagian tak terpisahkan dari warga Kota Surabaya. 

“Sejak tahun 2017 di periode lalu kita sudah perjuangkan ini, Alhamdulillah pak Walikota akan merealisasikan di tahun 2022 dengan rencana besaran anggaran Rp 47,7 M," katanya.

Pemkot diminta selalu hadir memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anak-anak Surabaya, baik usia PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, bahkan perguruan tinggi.

Secara peraturan, sambung Reni, konsep penganggaran untuk anak usia SMA/SMK dibolehkan sebagaimana Pemkot yang saat ini membiayai anak Surabaya yang kuliah di perguruan tinggi

Hal sama juga diucapkan, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah meminta pemerintah kota setempat membuat konsep skema beasiswa untuk pelajar SMA/SMK. Menurutnya, ini sangat penting untuk mewujudkan Surabaya barometer pendidikan di Indonesia.

Baca Juga: Manfaatkan Aset, Pemkot Surabaya Bangun 8 Lokasi Wisata Rakyat 

"Sehingga semua anak di Kota Pahlawan bisa mengenyam pendidikan wajib belajar 12 tahun, bahkan bisa meneruskan ke jenjang perguruan tinggi," ujarnya, Jumat (17/9/2021), dikutip dari Antara.

Menurut dia, kalau SMP jelas wewenangnya ada di Pemkot Surabaya sehingga skema pemberian beasiswanya lebih mudah, tapi kalau SMA-SMK kewenangannya ada di pemprov, jadi harus dibuatkan konsepnya.

Konsep itu, lanjut Khusnul, bisa menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) atau bisa juga melalui APBD. Bisa juga menggunakan skema seperti beasiswa untuk perguruan tinggi, sebagaimana telah rutin dilakukan di Dispendik Surabaya.

Khusnul mengatakan, beasiswa bagi pelajar SMA/SMK masuk dalam salah satu program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surabaya 2021-2026.

"Makanya kami mendukung agar Pemkot Surabaya segera merealisasikan program tersebut. Langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat konsep skemanya," ujarnya. ana

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU