Komisi D Mediasi Persoalan Pekerja dan PT Hutomo Raharjo Prasojo

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati.SP/ALQ
Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati.SP/ALQ

i

SURABAYAPAGI, Surabaya -  Komisi D DPRD Surabaya menjadi mediator atas persoalan ketenagakerjaan antara para pekerja dan PT Hutomo Raharjo Prasojo.

Aduan para pekerja diterima dan dibahas melalui rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati.

Namun, cukup disesalkan karena pihak PT Hutomo tidak hadir dalam rapat, sehingga rapat tidak bisa berjalan sesuai harapan.

"Upaya harmonisasi hari ini tidak bisa berjalan sesuai harapan karena perwakilan PT Hutomo tidak hadir," kata Ajeng Kamis (18/11).

Ia pun mempertanyakan mengapa pihak PT Hutomo tidak hadir, setidaknya memberikan konfirmasi kepada Komisi D apabila berhalangan hadir.

"Belum menerima klarifikasi kenapa tidak hadir, sehingga dalam rapat telah disepakati untuk mengundang kembali. Sehingga mediasi bisa berjalan baik dan harmonis," ujar Politisi Gerindra ini.

Menurutnya, segala persoalan antara pekerja dengan perusahaan sudah melalui proses di Disnaker provinsi dan memperoleh hasil nota pemeriksaan.

"Permasalahan antara pekerja dengan perusahaan telah melalui proses di disnaker provinsi dan memperoleh hasil nota pemeriksaan pertama per 16 November kemarin, tetapi pihak serikat pekerja belum mengetahui sehingga akan diminta kejelasannya," jelasnya.

Ia menyampaikan, ada beberapa keinginan pekerja yang berharap itu bisa dibantu oleh Komisi D melalui mediasi ini. Seperti meminta 11 pekerja untuk dipekerjakan kembali.

"11 pekerja, 2 diantaranya telah memperoleh kesepakatan dan semuanya ingin dipekerjakan kembali. kami meminta untuk disnaker kota memediasikan, sambil mengawasi terlaksananya hasil nota pemeriksaan disnaker provinsi," terangnya.

Sembari menunggu mediasi selanjutnya, Ajeng berharap ke depan sudah tidak ada lagi kejadian persoalan antara pekerja dan perusahaan.

"Raperda inisiatif tenaga kerja telah melalui finalisasi Senin di Bapemperda, salah satunya membahas jaminan sosial, keselamatan pekerja, ruang untuk tenaga lokal dan disabilitas. Kami berharap sengketa seperti ini tidak terjadi kembali lagi," tutupnya. Alq

Berita Terbaru

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Event HGI City Cup 2026 Surabaya Fest dipastikan berlangsung meriah dengan menghadirkan hiburan musik dan rangkaian turnamen domino y…

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Aparat Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap pelaku pembacokan yang terjadi di wilayah Menganti, Gresik. Setelah sempat m…

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa B…

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Universitas Airlangga (UNAIR) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Asia-Europe Foundation menggelar peringatan ASEM D…

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas  dengan Layanan Publik

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas  dengan Layanan Publik

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – Meski capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan sepanjang tahun 2025 dalam LKPJ bupati cukup tinggi, namun itu tidak b…

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pendampingan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tengah menghadapi persoalan hukum, t…