Wakil Ketua DPRD Surabaya Langsung Turun Respon Laporan Warga

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah saat mengunjungi tempat tinggal sangat tidak layak huni di Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jumat (28/1) kemarin. SP/Alqomar
Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah saat mengunjungi tempat tinggal sangat tidak layak huni di Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jumat (28/1) kemarin. SP/Alqomar

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Laila Mufidah langsung merespon laporan warga dengan adanya sejumlah warga yang tinggal di rumah tidak layak huni yang hingga saat ini belum mendapat sentuhan Program intervensi Pemkot Surabaya. 

Salah satunya keluarga Aisyah yang penduduk asli dan ber-KTP Surabaya. Saat itu juga, Laila mendesak kepada semua staf kelurahan serta RT RW lebih peka dan mau turun ke masyarakat. Melihat kondisi warga yang sebenarnya. 

"Wali Kota Pak Eri (Eri Cahyadi) sudah memberi contoh dengan rela berkantor di Kantor Kelurahan. Yo Kebacut Rek, nek sampai Lurah, RT, dan RW ne gak eroh keadaan Wargane," terangnya Laila. 

Laila berkunjung ke rumah Aisyah tidak sendirian. Dia didampingi lurah dan staf kelurahan setempat. Ada juga pengurus dari Unit Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (UPMK). 

Wakil Ketua DPRD ini pun meminta ditunjukkan apakah keluarga Laila sudah dimasukkan dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Bedah Rumah atau Rehab Sosial Rutilahu. Jika perlu syarat dokumen pendukung, khusus rumah Aisyah tidak boleh kaku.

"Saya minta rumah Ibu Aisyah diprioritaskan. Saya akan kawal sendiri karena ini darurat. Kasihan kondisinya memprihatinkan dengan kondisi keterbelakangan mental. Kasihan. Ini warga Surabaya," tandasnya.

Laila yang juga Ketua Perempuan Bangsa Surabaya ini menyayangkan saat mendapat penjelasan kalau pihak kelurahan dan UPMK Siwalankerto baru akan memasukkan rumah Aisyah dalam usulan Rutilahu. Rumah yang sudah bertahun-tahun ditempati dengan kondisi memprihatinkan luput dari pendataan.

Khusus program Bedah Rumah ini, Laila meminta kepada staf kelurahan lebih detail dan adil. Syarat utama adalah warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Laila tidak ingin ada pilih-pilih karena faktor lebih dekat dengan staf kelurahan. Harus objektif.

Tidak perlu sertifikat tanah. Syarat peserta Rutilahu adalah tanah Petok D dan tidak dalam sengketa. Pasti RT RW dan kelurahan lebih paham atas kondisi ini. Laila mendesak agar Rutilahu tepat sasaran. Alq

Berita Terbaru

Temui Putra Bung Tomo, Khofifah Dorong Pelestarian Sejarah dan Wisata Edukasi Terintegrasi

Temui Putra Bung Tomo, Khofifah Dorong Pelestarian Sejarah dan Wisata Edukasi Terintegrasi

Jumat, 05 Jun 2026 16:41 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Bambang Sulistomo, putra Pahlawan Nasional Bung Tomo, di Gedung Negara Grahadi, S…

Hadir di Kampus, PLN Bekali Mahasiswa PNM Wawasan Proteksi Gardu Induk Tegangan Tinggi

Hadir di Kampus, PLN Bekali Mahasiswa PNM Wawasan Proteksi Gardu Induk Tegangan Tinggi

Jumat, 05 Jun 2026 16:33 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:33 WIB

SurabayaPagi, Madiun – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) melalui Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Madiun terus m…

PLN Edukasi Masyarakat soal Komponen Tagihan Listrik, Konsumsi Energi Jadi Faktor Penentu

PLN Edukasi Masyarakat soal Komponen Tagihan Listrik, Konsumsi Energi Jadi Faktor Penentu

Jumat, 05 Jun 2026 16:30 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:30 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - PT PLN (Persero) mengajak masyarakat untuk memahami pola konsumsi energi serta berbagai komponen yang memengaruhi pembayaran listrik,…

Pasar Halal Kian Menarik, Ekspansi F&B Premium Mulai Sasar Kota Regional

Pasar Halal Kian Menarik, Ekspansi F&B Premium Mulai Sasar Kota Regional

Jumat, 05 Jun 2026 16:27 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Ekspansi bisnis kuliner premium berbasis halal terus menunjukkan tren pertumbuhan di Indonesia. Salah satunya ditandai dengan p…

KPK: Sidang Perdana Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pemkot Madiun Digelar 11 Juni  ‎

KPK: Sidang Perdana Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pemkot Madiun Digelar 11 Juni ‎

Jumat, 05 Jun 2026 14:56 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 14:56 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, MADIUN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat tiga tersangka di lin…

Rencana Penutupan Akses Bendungan Lahor, Pemkab Blitar Bakal Kehilangan Pemasukan Rp2 Miliar

Rencana Penutupan Akses Bendungan Lahor, Pemkab Blitar Bakal Kehilangan Pemasukan Rp2 Miliar

Jumat, 05 Jun 2026 14:33 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Seiring kemelutnya masarakat wilayah Kec.Kepanjen Kabupaten Malang dengan pihak PJT ( Perum Jasa Tirta ) sejak beberapa waktu lalu,…