Wakil Ketua DPRD Surabaya Langsung Turun Respon Laporan Warga

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah saat mengunjungi tempat tinggal sangat tidak layak huni di Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jumat (28/1) kemarin. SP/Alqomar
Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah saat mengunjungi tempat tinggal sangat tidak layak huni di Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jumat (28/1) kemarin. SP/Alqomar

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Laila Mufidah langsung merespon laporan warga dengan adanya sejumlah warga yang tinggal di rumah tidak layak huni yang hingga saat ini belum mendapat sentuhan Program intervensi Pemkot Surabaya. 

Salah satunya keluarga Aisyah yang penduduk asli dan ber-KTP Surabaya. Saat itu juga, Laila mendesak kepada semua staf kelurahan serta RT RW lebih peka dan mau turun ke masyarakat. Melihat kondisi warga yang sebenarnya. 

"Wali Kota Pak Eri (Eri Cahyadi) sudah memberi contoh dengan rela berkantor di Kantor Kelurahan. Yo Kebacut Rek, nek sampai Lurah, RT, dan RW ne gak eroh keadaan Wargane," terangnya Laila. 

Laila berkunjung ke rumah Aisyah tidak sendirian. Dia didampingi lurah dan staf kelurahan setempat. Ada juga pengurus dari Unit Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (UPMK). 

Wakil Ketua DPRD ini pun meminta ditunjukkan apakah keluarga Laila sudah dimasukkan dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Bedah Rumah atau Rehab Sosial Rutilahu. Jika perlu syarat dokumen pendukung, khusus rumah Aisyah tidak boleh kaku.

"Saya minta rumah Ibu Aisyah diprioritaskan. Saya akan kawal sendiri karena ini darurat. Kasihan kondisinya memprihatinkan dengan kondisi keterbelakangan mental. Kasihan. Ini warga Surabaya," tandasnya.

Laila yang juga Ketua Perempuan Bangsa Surabaya ini menyayangkan saat mendapat penjelasan kalau pihak kelurahan dan UPMK Siwalankerto baru akan memasukkan rumah Aisyah dalam usulan Rutilahu. Rumah yang sudah bertahun-tahun ditempati dengan kondisi memprihatinkan luput dari pendataan.

Khusus program Bedah Rumah ini, Laila meminta kepada staf kelurahan lebih detail dan adil. Syarat utama adalah warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Laila tidak ingin ada pilih-pilih karena faktor lebih dekat dengan staf kelurahan. Harus objektif.

Tidak perlu sertifikat tanah. Syarat peserta Rutilahu adalah tanah Petok D dan tidak dalam sengketa. Pasti RT RW dan kelurahan lebih paham atas kondisi ini. Laila mendesak agar Rutilahu tepat sasaran. Alq

Berita Terbaru

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Event HGI City Cup 2026 Surabaya Fest dipastikan berlangsung meriah dengan menghadirkan hiburan musik dan rangkaian turnamen domino y…

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Aparat Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap pelaku pembacokan yang terjadi di wilayah Menganti, Gresik. Setelah sempat m…

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa B…

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Universitas Airlangga (UNAIR) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Asia-Europe Foundation menggelar peringatan ASEM D…

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas  dengan Layanan Publik

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas  dengan Layanan Publik

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – Meski capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan sepanjang tahun 2025 dalam LKPJ bupati cukup tinggi, namun itu tidak b…

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pendampingan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tengah menghadapi persoalan hukum, t…