Mestinya Hentikan Proyek IKN dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Baca Juga: Permendag Tentang Pengaturan Impor akan Direvisi Lagi
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah telah memutuskan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mulai Sabtu (3/9/2022) siang. April 2022 lalu, Pertamina sudah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax menjadi Rp12.500 per liter. Momen keputusan kenaikan BBM kedua tahun 2022 ini dinilai tidak tepat. Keputusan ini justru mewujudkan realita rakyat kini tertimpa berkali-kali. Termasuk tak tepat terkait upaya pemerintahan Jokowi, yang lebih mementingkan Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek Kereta Cepat ketimbang membantu rakyat. Justru ini telah mengesankan pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat. Sebelumnya, masyarakat sudah dihadapkan dengan beragam kenaikan harga-harga dari cabai, telor, bensin sampai tarif listrik.
Demikian rangkuman pendapat ekonom senior Dr. Rizal Ramli, pengamat ekonomi Bhima Yudhistira Adhinegara, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, Mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang dihimpun Surabaya Pagi sejak Sabtu sampai Minggu kemarin (4/9/2022).
Mereka buka suara terkait kenaikan harga BBM bersubsidi yang baru diumumkan pemerintah Sabtu (3/9/2022) siang.
Mestinya Tutup Efisiensi
Ekonom senior Dr. Rizal Ramli menganggap pemerintahan Jokowi, tak kreatif dan tidak songong. Mestinya ada banyak hal yang dapat dilakukan demi mencegah kenaikan harga BBM bersubsidi yang membebani rakyat.
Misalnya dengan menghentikan pengeluaran yang tidak perlu seperti pembangunan ibukota baru yang abal-abal. Atau mengurangi pengeluaran untuk lembaga-lembaga yang tidak efektif, seperti Mahkamah Konstitusi yang mendapatkan kenaikan anggaran empat kali padahal kinerja payah.
Juga perlu memotong staffing yang berdasarkan utang budi, seperti Basuki Tjahaja Purnama yang kini ditempatkan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
Mantan Menko Perekonomian di era Abdurrahman Wahid ini juga mengingatkan, kenaikan harga BBM tidak perlu dilakukan karena harga minyak mentah dunia sudah mulai turun.
Harga minyak mentah di pasar dunia memang sempat naik sampai 120 dolar AS per barel. Namun Sabtu-Minggu sudah kembali turun ke 89 dolar AS per barel. “Trend harga turun, ngapain BBM dalam negeri naik, kecuali menutup inefisiensi Pertamina?” Ingatnya.
Menurut catatan Rizal Ramli, pemerintahan Jokowi ini memang tidak kreatif, dan selalu mencari cara gampang seperti menambah utang, menaikkan harga, yang semuanya bikin rakyat makin susah. “Pejabat yang ilmunya cuma segitu, ndak usah S3. Negara lain menurunkan harga BBM, Indonesia menaikkan. Dasar koplok,” ujarnya geram, Minggu (4/9/2022).
Beratkan Rakyat
Sedangkan, menurut Mardani Ali Sera, anggota Komisi II DPR RI, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM akan memberatkan rakyat. Itu juga isyarat pemerintah jahat kepada rakyat.
Mardani mengaku kasihan kepada rakyat yang masih dalam kondisi berat dampak pandemi namun sudah kembali dibebani dengan kenaikan harga BBM.
Dirinya pun mengungkapkan keheranannya terhadap pemerintah yang lebih mementingkan Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek Kereta Cepat ketimbang membantu rakyat.
"Kasihan warga, masih berat dampak pandemi sudah kena beban BBM naik. Pemerintah lebih mementingkan IKN dan Kereta Cepat ketimbang bantu masyarakat. BBM naik berat sekali utk rakyat." ungkap Mardani dikutip dari unggahan twitternya, Sabtu (3/9/2022).
Masyarakat Jatuh Berkali-Kali
Sementara Direktur Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, langkah pemerintah itu dinilai tidak tepat waktu. "Kenaikan harga merupakan mekanisme yang paling tidak kreatif," ujar Bhima dalam keterangannya, Sabtu (3/9/2022).
Menurut Bhima, masyarakat tentu saja belum siap dalam menghadapi kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10 ribu. Ia menuturkan bahwa hal ini bisa berdampak kepada Indonesia terancam mengalami stagflasi yaitu naiknya inflasi yang signifikan tidak dibarengi dengan kesempatan kerja.
Bhima kemudian juga menerangkan bahwa BBM bukan sekadar harga energi dan spesifik biaya transportasi kendaraan pribadi yang naik, tapi juga ke hampir semua sektor terdampak. "Misalnya harga pengiriman bahan pangan akan naik di saat yang bersamaan pelaku sektor pertanian mengeluh biaya input produksi yang mahal, terutama pupuk," terang Bhima.
Di samping itu, menurut Bhima inflasi bahan makanan masih tercatat tinggi pada bulan Agustus yakni 8,55 persen year on year akan semakin tinggi. Ia pun mengatakan inflasi pangan diperkirakan kembali menyentuh dobel digit atau di atas 10 persen per tahun pada September ini.
Sementara itu, kata Bhima, inflasi umum diperkirakan menembus di level 7-7,5 persen hingga akhir tahun dan memicu kenaikan suku bunga secara agresif. Ia bahkan mengibaratkan masyarakat saat ini akan jatuh tertimpa tangga berkali kali.
Baca Juga: Ramai-ramai Suarakan Jokowi, Jangan Pensiun
Picu Ledakan PHK
Kenaikan BBM ini pun direspon Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Iqbal menilai, pemerintah terkesan hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat. Pasalnya, kenaikan harga BBM dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia.
"Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah," kata Said Iqbal dalam keterangan yang diterima, Sabtu (3/9/2022).
Dirinya khawatir naiknya harga BBM bisa tingkatkan ongkos energi industri. Hal tersebut bisa memicu terjadinya ledakan PHK.
Naiknya harga BBM akan menurunkan daya beli yang saat ini sudah turun 30 persen. Dengan BBM naik maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen. "Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," jelasnya.
Siad Iqbal mengatakan, upah buruh tidak naik dalam tiga tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan telah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. "Diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," katanya.
Pertanyaan Mantan Menteri Susi
Sementara Mantan Menteri Perikanan Jokowi, Susi Pudjiastuti mempertanyakan alasan Indonesia masih impor BBM dari Singapura. Padahal minyak mentahnya banyak berasal dari Indonesia melalui sumur-sumur minyak yang tersebar di berbagai daerah.
“Tentu saja impor BBM dari Singapura tersebut sangat menguras sumber devisa kita. Kenapa?????" tanya Susi melalui akun Twitternya, Sabtu (3/9/2022).
Dia kemudian menautkan link artikel dari twit-nya berjudul: Kenapa Indonesia Impor BBM dari Singapura, Padahal Minyaknya dari Indonesia?
Diketahui banyak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau para perusahaan pengeboran minyak di Indonesia yang menjual minyaknya ke Singapura.
Baca Juga: Jokowi Bagi Bansos dan Selfie-an
Ini terjadi karena karena kilang di Indonesia tak mampu menampung seluruh produksi minyak mentah di Tanah Air. Akhirnya dijual lah minyak mentah itu ke Singapura.
Minya yang diproduksi Singapura kemudian dibeli kembali oleh Indonesia dalam bentuk BBM yang dikonsumsi oleh masyarakat kita.
Januari-September 2019, nilai ekspor minyak mentah Indonesia ke Singapura adalah 546,71 juta dollar AS. Nilai ini mencapai 43,49 persen dari total ekspor minyak mentah Indonesia.
Sebaliknya Indonesia mengimpor BBM dari Singapura pada tahun 2019 adalah sebesar 17,589 miliar dollar AS, tahun 2020 sebesa2 12,341 miliar dollar AS, dan tahun 2021 adalah sebesar 15,415 miliar dollar AS.
Membajak Hak Rakyat
Sedangkan mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menilai kenaikan BBM sebagai keputusan yang tidak tepat. Menurutnya, kebijakan ini membajak hak rakyat.
“Sudah dapat dipastikan kenaikan harga BBM akan diikuti oleh kenaikan biaya transportasi dan harga bahan-bahan pokok. Jika ini terjadi, maka rakyat akan semakin sengsara, dan sulit untuk bangkit pasca-pandemi,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu, 3 September 2022.
Pendiri Partai Pelita ini juga mengatakan kebijakan menaikkan harga BBM secara eksplisit menunjukkan pemerintahan Jokowi adalah rezim yang tidak prorakyat. Menurutnya, rezim Jokowi tidak peduli terhadap rakyat dan abai terhadap amanat penderitaan rakyat. “Janganlah kalau rakyat tidak bereaksi atau diam itu berarti setuju. Sebagian besar rakyat diam karena sudah apatis dan kehilangan harapan,” ujarnya.
Adapun jika rakyat bangkit melawan dengan demonstrasi, kata Din Syamsuddin, mereka kerap kali dihadapi secara represif oleh aparat keamanan. Tak sedikit pula menimbulkan korban luka-luka bahkan meninggal dunia.
Menurutnya, pemerintah dapat menempuh cara-cara cerdas untuk menunjukkan simpati dan kepedulian terhadap rakyat. Misalnya, kata dia, dengan menghentikan pembangunan infrastruktur yang menelan biaya tinggi namun terbengkalai. “Bahkan kalau Presiden arif-bijaksana dia dapat menahan ambisi utopisnya untuk membangun Ibu Kota baru yang memerlukan dana besar,” ujarnya.
Din Syamsuddin mengimbau masyarakat untuk bersabar. Ia juga telah mendengar adanya rencana unjuk rasa yang bakal dilakukan mahasiswa dan buruh. “Tentu itu adalah hak sebagai warga negara, penyambung aspirasi rakyat, yang seyogyanya didengar dan diperhatikan oleh pemerintah dan para wakil rakyat,” kata dia. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
