SURABAYAPAGICOM, Jakarta - Sepekan ini, Hubungan antara PDIP dengan Partai Demokrat memanas. Ketegangan itu dipicu oleh pidato AHY di Rapimnas Partai Demokrat 2022 pada Kamis (15/9/2022) lalu.
AHY menyindir pemerintahan Jokowi hanya menggunting pita proyek infrastruktur SBY. Dia juga menyindir program bantuan langsung tunai (BLT) kenaikan harga BBM.
Dua politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan Adian Napitupulu, politisi yang reaktif mengkritisi pidato AHY. Tak ayal, keduanya diminta Partai Demokrat untuk menyarankan kepada Presiden Joko Widodo agar memperbaiki penegakan hukum.
Pernyataan Partai Demokrat ini disampaikan dalam sebuah video yang diunggah Kepala Bappilu DPP Demokrat Andi Arief di akun Twitter @Andiarief_ pada Selasa (20/9).
Sayang, partai Demokrat tidak menjelaskan perbaikan penegakan hukum itu di wilayah Kepolisian, Kajaksaan, Pengadilan atau KPK.
Lebih Baik Sarankan ke Jokowi
Demokrat menilai Hasto dan Adian, lebih baik mengingatkan Jokowi daripada menghina Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sebelumnya, AHY mengklaim 70 hingga 80 persen infrastruktur pada pemerintahan Jokowi merupakan proyek Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sehingga Jokowi hanya kebagian gunting pita.
"Karena itu, Hasto, Adian, untuk apa pula kita berdebat soal ini? Lebih baik gunakan energi kalian untuk mempengaruhi Presiden untuk memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki," kata Partai Demokrat dalam video berdurasi 2 menit 19 detik.
"Mintalah Presiden untuk segera mereformasi institusi penegak hukum. Kebusukan telah terbuka menganga," sambung Partai Demokrat.
Sikap Reaktif Tokoh PDIP
Dalam video itu, Demokrat menyebut sikap orang-orang PDIP yang begitu reaktif merespons pernyataan AHY soal pemerintahan Jokowi adalah rezim gunting pita, merupakan hal yang menggelikan.
Partai Demokrat mempertanyakan cara kader PDIP merespons AHY. "Kenapa sedemikian cara membela, hingga harus menghina orang yang mereka tidak kenal," ucapnya.
Partai Demokrat memandang hampir seluruh argumen yang membela rezim Jokowi adalah tentang eskalasi pembangunan infrastruktur yang jumlahnya melampaui pemerintahan SBY.
Tapi, menurutnya, ada fakta yang tidak diceritakan di balik pembangunan infrastruktur itu.
"Fakta bahwa biaya membangun jalan tol, menurut Faisal Basri sangat mahal dibandingkan negara tetangga, apalagi faktornya jika bukan karena korupsi," ucap Partai Demokrat dalam video itu.
Bahkan, menurut Demokrat, kader PDIP juga tidak bisa membantah fakta bahwa utang Indonesia saat ini sudah menembus Rp7.000 triliun dan berpotensi membahayakan Indonesia di masa depan. "Inilah yang tak bisa disembunyikan," katanya.
Di sisi lain, Demokrat juga menyarankan agar kader PDIP mendesak Jokowi segera tuntaskan kasus-kasus HAM yang terjadi sejak 2014.
"Setiap nyawa yang dicabut adalah kehidupan yang harus kalian pertanggungjawabkan kelak. Dan yang perlu kalian tahu semua orang sudah marah saat ini," katanya. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
