SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Hidup segan matipun tak mau, mungkin peribahasa itu yang tepat untuk menggambarkan kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya. Kondisi ini disebabkan banyaknya problem yang harus dihadapkan oleh RPH Surabaya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya AH. Thony menilai kondisi RPH saat ini hanya mampu bertahan hidup saja tidak bisa berkembang seperti fungsinya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat menjadi pencetak uang untuk Pemerintah Kota Surabaya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya.
"Saya melihat RPH Surabaya sekarang ini hanya diberi kesempatan untuk hidupnya, seperti orang sakit yang bisa berbaring ditempat tidur, kembang-kempes tidak bisa berbuat banyak," ungkap Wakil Ketua DPRD Surabaya AH. Thony di ruang kerjanya, Jumat, (7/10).
Hal itu, menurut AH. Thony sejauh ini RPH Surabaya tidak diberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi peran yang lebih luas. Dimana ruang gerak atau peran RPH masih dibatasi oleh Perda sehingga keberadaan inovasinya sangat rendah.
"Kemudian modal dari pada RPH sangat kecil. Dan pendapat selama ini hanya dari distribusi pelayanan pemotongan," katanya.
Maka dari itu, pihaknya juga akan mendoro ada penambahan penyertaan modal untuk meningkatkan produktivitas RPH Surabaya. Selain itu, lanjut AH. Thony untuk peningkatan dan pengembangan RPH Surabaya AH. Thony mendorong kewenangan RPH harus ini ditambah dan SDM (Sumber Daya Manusia) pun harus ditingkatkan, sebab Ia melihat SDM RPH Surabaya terbatas dan tidak memiliki komponen yang lengkap.
"Manajemen tataniaga daging juga belum ada. Sebetulnya RPH adalah BUMD yang berfungsi sebagai penjaga ketercukupan kebutuhan masyarakat akan daging. Mulai dari penyertaan heman, jasa potong hingga pendistribusian daging yang beredar di Surabaya," terang AH. Thony.
Menurut AH. Thony RPH tidak bisa sendiri, memang perlu ada pemikiran yang komprehensif dan kepedulian dari instansi-instansi lain seperti Dinas Pertanian untuk menjaga stabilitas kebutuhan hewan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saat usai pemotongan limbahnya dapat dikelola dengan baik dan tidak mencemari lingkungan. "Kemudian hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kebutuhan pemupukan taman-taman kota," katanya.
Sementara PD Pasar difungsikan untuk distribusi, karena ada kerjasama dengan PD Pasar konsekuensinya RPH harus mempunyai Depo daging yang tugasnya mendistribusikan daging. Dan juga harus bekerja sama dengan dinas koperasi yang dapat mengelola bahan olahnya seperti olahan pentol dan kulit sapi yang bisa dibuat bahan kerajinan.
"Dari situ kita bisa mengkalkulasikan setiap kebutuhan untuk mebangun atau memberikan kontruksi siklus mata rantai kebutuhan daging masyarakat," pungkasnya. Alq
Editor : Moch Ilham
