SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yang kurang terasa ke masyarakat.
Anas menilai program tersebut belum berdampak maksimal. Ia menuturkan, dampak yang terasa baru 0,5 persen. Padahal program tersebut telah menelan biaya Rp500 triliun.
“Ada banyak program K/L dan pemerintah daerah yang menghabiskan anggaran besar tapi sebagian tidak sejalan dengan target prioritas Bapak Presiden. Ini bisa kita lihat melalui anggaran kemiskinan yang tersebar kurang lebih Rp500 triliun, tapi dampaknya hanya 0,6 persen sampai 0,5 persen,” kata Anas dalam acara Talkshow RB Tematik di Universitas Indonesia, Kamis (2/3/2023).
Maka dari itu, Anas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan tata kelola dari program tersebut. Ia menambahkan, program pengentasan kemiskinan dimasukkan sebagai salah satu program prioritas reformasi birokrasi (RB) tematik.
Hal tersebut bertujuan agar penilaian untuk mendapat kenaikan tunjangan kinerja didasari dari hasil penurunan angka kemiskinan. Sehingga akan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan.
“Jadi pemda tidak perlu lagi datang ke Jakarta untuk lobi, tidak perlu undang konsultan dan rapat di hotel-hotel. Cukup kurangi saja angka kemiskinan di kabupatennya, angka RB-nya otomatis melompat naik. Begitu juga terkait K/L sesuai program prioritasnya," jelasnya.
Menurutnya, saat ini anggaran kemiskinan sebagian besar dihabiskan pada program - program yang tidak memiliki relevansi terhadap penurunan angka kemiskinan. Ia menilai biaya untuk sosialisasi dan rapatnya lebih banyak jika dibandingkan biaya untuk memberi gizi seimbang ke masyarakat.
"Kadang sosialisasi dan rapatnya lebih tinggi dibandingkan biaya untuk memberikan telur dan gizi. Jaman saya kecil ya, dikasih satu mangkok bubur kacang hijau dengan perjalanan dinas menggunakan bus. Sekarang perjalanan dinas sudah pakai pesawat, masih satu mangkok juga, kira-kira gitu," ujarnya.
Dengan mekanisme penilaian RB tematik ini, Anas memastikan program-program pengentasan kemiskinan tidak lagi hanya sekadar formalitas untuk memberikan semangkuk bubur kacang hijau (burjo) bagi masyarakat miskin, melainkan lebih ke program yang memberi gizi seimbang.
"Jangan sampai penyampaiannya bagus tapi intervensi anggaran tidak jelas. Programnya kemiskinan, sosialisasinya banyak, tapi yang dibagi gizi untuk rakyat miskin masih satu mangkuk (bubur) kacang hijau," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, ke depannya anggaran program pengentasan kemiskinan tidak dihabiskan untuk sesuatu yang tidak relevan, melainkan difokuskan pada indikator-indikator konkret, dilihat dari kebijakannya, dukungan anggaran, perintah harian atau instruksi pimpinan dan pelaksanaannya di lapangan. jk
Editor : Redaksi
