APPI Jatim Soroti Penyelundupan Pupuk Bersubsidi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Foto ilustrasi. Foto: Pupuk Indonesia.
Foto ilustrasi. Foto: Pupuk Indonesia.

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menganggap banyaknya kasus penyelundupan pupuk bersubsidi merupakan salah satu bentuk dari cacatnya regulasi pemerintah dalam hal sektor pertanian.

Menurut Jumantoro, saat ini kebijakan pemerintah terkait pendistribusian pupuk bersubsidi sama sekali tidak menguntungkan petani, melainkan malah terkesan membunuh petani secara perlahan.

“Ini bukti cacatnya regulasi pemerintah pada sektor pertanian. Regulasi pupuk bersubsidi bukan membuat petani untung, tapi malah buntung,” kata Jumantoro, Senin (20/3/2023).

Ia menyebut, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya persyaratan sistem penyaluran pupuk bersubsidi sedangkan alokasinya sendiri tidak dapat mencukupi kebutuhan para petani.

Selain itu, kerugian lainnya yang diterima petani yakni adanya kebijakan pemerintah berupa pengurangan komoditias yang mendapatkan pupuk subsidi. Padahal sebelumnya, sebanyak 70 komoditas pertanian mendapatkan subsidi pupuk, namun saat ini hanya 9 komoditas saja yang disuplai pupuk oleh pemerintah.

Jumantoro juga mengatakan, pemerintah masih saja mengacu pada sistem dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Padahal, tidak semua wilayah di Indonesia mengalami musim tanam dan panen yang sama.

Ia menilai, hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kelebihan pupuk sebelum memasuki musim tanam. Sehingga, beberapa oknum yang nakal lebih memilih untuk mendistribusikannya ke luar daerah.

“Kadang musim tanam, itu tidak sesuai dengan sistem. Jadi ketika misal di Madura pupuknya over, karena bukan musim tanam, ya mereka memilih untuk mengirimnya ke daerah yang sedang mengalami kelangkaan pupuk,” ujarnya.

Pihaknya pun mengaku, sebelumnya telah menyampaikan keluhan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut, Jumantoro mengaskan, pemerintah harusnya bisa melakukan survei langsung ke lapangan untuk menentukan penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga bisa menyesuaikan dengan musim tanam di setiap wilayah.

Dengan demikian, maka tak akan ada lagi alasan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menghalalkan distribusi pupuk bersubsidi ke luar daerah.

“Ayo dong, coba pemerintah turun langsung untuk bertani. Biar paham, bagaimana kondisi yang sebenarnya petani kita. Petani kok ya dibuat menangis di negeri agraris ini,” tutupnya. sb

Berita Terbaru

Destinasi Ranu Regulo Jadi Spot Favorit Berkemah di TNBTS dengan View Danau

Destinasi Ranu Regulo Jadi Spot Favorit Berkemah di TNBTS dengan View Danau

Minggu, 07 Jun 2026 13:21 WIB

Minggu, 07 Jun 2026 13:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Bagi para pecinta aktivitas berkemah saat berlibur atau berakhir pekan, wajib mengunjungi Ranu Regulo yang saat ini menjadi…

Terkendala Penundaan Anggaran, TPS di Pasar Pojok Alami Keterlambatan Pembangunan

Terkendala Penundaan Anggaran, TPS di Pasar Pojok Alami Keterlambatan Pembangunan

Minggu, 07 Jun 2026 12:57 WIB

Minggu, 07 Jun 2026 12:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Akibat kebijakan penundaan penyerapan anggaran pascaoperasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Tulungagung pada April…

Segoro Topeng Kaliwungu Jadi Penguat Sektor Ekonomi Berbasis Wisata

Segoro Topeng Kaliwungu Jadi Penguat Sektor Ekonomi Berbasis Wisata

Minggu, 07 Jun 2026 12:39 WIB

Minggu, 07 Jun 2026 12:39 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Melalui kegiatan tari kolosal Segoro Topeng Kaliwungu 2026 tidak hanya sebagai agenda seni budaya, namun juga menjadi penggerak…

Masuki Masa Tua, Pemkab Madiun Ajak Lansia Terapkan Pola Hidup Sehat dan Mandiri

Masuki Masa Tua, Pemkab Madiun Ajak Lansia Terapkan Pola Hidup Sehat dan Mandiri

Minggu, 07 Jun 2026 12:28 WIB

Minggu, 07 Jun 2026 12:28 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Memasuki masa tua, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur mengajak masyarakat lanjut usia setempat selalu menerapkan pola…

Disdukcapil Catat Perekaman KTP Elektronik Surabaya Capai 99,68 Persen

Disdukcapil Catat Perekaman KTP Elektronik Surabaya Capai 99,68 Persen

Minggu, 07 Jun 2026 12:22 WIB

Minggu, 07 Jun 2026 12:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sempat mencatat pencapaian…

Bangunan Roboh, Disdik Tulungagung Anggarkan Rp3 Miliar untuk Perbaikan 25 SD

Bangunan Roboh, Disdik Tulungagung Anggarkan Rp3 Miliar untuk Perbaikan 25 SD

Minggu, 07 Jun 2026 12:12 WIB

Minggu, 07 Jun 2026 12:12 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Dalam rangka memperbaiki 25 sekolah dasar (SD) yang mengalami kerusakan pada 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas…