APPI Jatim Soroti Penyelundupan Pupuk Bersubsidi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Foto ilustrasi. Foto: Pupuk Indonesia.
Foto ilustrasi. Foto: Pupuk Indonesia.

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menganggap banyaknya kasus penyelundupan pupuk bersubsidi merupakan salah satu bentuk dari cacatnya regulasi pemerintah dalam hal sektor pertanian.

Menurut Jumantoro, saat ini kebijakan pemerintah terkait pendistribusian pupuk bersubsidi sama sekali tidak menguntungkan petani, melainkan malah terkesan membunuh petani secara perlahan.

“Ini bukti cacatnya regulasi pemerintah pada sektor pertanian. Regulasi pupuk bersubsidi bukan membuat petani untung, tapi malah buntung,” kata Jumantoro, Senin (20/3/2023).

Ia menyebut, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya persyaratan sistem penyaluran pupuk bersubsidi sedangkan alokasinya sendiri tidak dapat mencukupi kebutuhan para petani.

Selain itu, kerugian lainnya yang diterima petani yakni adanya kebijakan pemerintah berupa pengurangan komoditias yang mendapatkan pupuk subsidi. Padahal sebelumnya, sebanyak 70 komoditas pertanian mendapatkan subsidi pupuk, namun saat ini hanya 9 komoditas saja yang disuplai pupuk oleh pemerintah.

Jumantoro juga mengatakan, pemerintah masih saja mengacu pada sistem dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Padahal, tidak semua wilayah di Indonesia mengalami musim tanam dan panen yang sama.

Ia menilai, hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kelebihan pupuk sebelum memasuki musim tanam. Sehingga, beberapa oknum yang nakal lebih memilih untuk mendistribusikannya ke luar daerah.

“Kadang musim tanam, itu tidak sesuai dengan sistem. Jadi ketika misal di Madura pupuknya over, karena bukan musim tanam, ya mereka memilih untuk mengirimnya ke daerah yang sedang mengalami kelangkaan pupuk,” ujarnya.

Pihaknya pun mengaku, sebelumnya telah menyampaikan keluhan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut, Jumantoro mengaskan, pemerintah harusnya bisa melakukan survei langsung ke lapangan untuk menentukan penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga bisa menyesuaikan dengan musim tanam di setiap wilayah.

Dengan demikian, maka tak akan ada lagi alasan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menghalalkan distribusi pupuk bersubsidi ke luar daerah.

“Ayo dong, coba pemerintah turun langsung untuk bertani. Biar paham, bagaimana kondisi yang sebenarnya petani kita. Petani kok ya dibuat menangis di negeri agraris ini,” tutupnya. sb

Berita Terbaru

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Kesehatan gigi dinilai menjadi salah satu faktor penentu untuk mencegah stunting dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu K…

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur memastikan akan turun tangan menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar yang t…

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

SURABAYAPAI.com, Blitar – Gempa berskala 5.6 SR di Pacitan sore tadi ( Sabtu 27 Juni 2026), pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun p…

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sidang dugaan korupsi berkedok CSR yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi mengungkap adanya kode “PWL” atau Petunjuk Pak Wali…

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Maidi disebut memberi petunjuk langsung terkait pengerjaan urugan di TPA Winongo senilai Rp600 juta yang diklaim sebagai CSR dari PT…

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya anggaran daerah senilai Rp2,05 triliun tidak terserap hingga akhir Tahun Anggaran 2025. R…