APPI Jatim Soroti Penyelundupan Pupuk Bersubsidi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Foto ilustrasi. Foto: Pupuk Indonesia.
Foto ilustrasi. Foto: Pupuk Indonesia.

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menganggap banyaknya kasus penyelundupan pupuk bersubsidi merupakan salah satu bentuk dari cacatnya regulasi pemerintah dalam hal sektor pertanian.

Menurut Jumantoro, saat ini kebijakan pemerintah terkait pendistribusian pupuk bersubsidi sama sekali tidak menguntungkan petani, melainkan malah terkesan membunuh petani secara perlahan.

“Ini bukti cacatnya regulasi pemerintah pada sektor pertanian. Regulasi pupuk bersubsidi bukan membuat petani untung, tapi malah buntung,” kata Jumantoro, Senin (20/3/2023).

Ia menyebut, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya persyaratan sistem penyaluran pupuk bersubsidi sedangkan alokasinya sendiri tidak dapat mencukupi kebutuhan para petani.

Selain itu, kerugian lainnya yang diterima petani yakni adanya kebijakan pemerintah berupa pengurangan komoditias yang mendapatkan pupuk subsidi. Padahal sebelumnya, sebanyak 70 komoditas pertanian mendapatkan subsidi pupuk, namun saat ini hanya 9 komoditas saja yang disuplai pupuk oleh pemerintah.

Jumantoro juga mengatakan, pemerintah masih saja mengacu pada sistem dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Padahal, tidak semua wilayah di Indonesia mengalami musim tanam dan panen yang sama.

Ia menilai, hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kelebihan pupuk sebelum memasuki musim tanam. Sehingga, beberapa oknum yang nakal lebih memilih untuk mendistribusikannya ke luar daerah.

“Kadang musim tanam, itu tidak sesuai dengan sistem. Jadi ketika misal di Madura pupuknya over, karena bukan musim tanam, ya mereka memilih untuk mengirimnya ke daerah yang sedang mengalami kelangkaan pupuk,” ujarnya.

Pihaknya pun mengaku, sebelumnya telah menyampaikan keluhan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut, Jumantoro mengaskan, pemerintah harusnya bisa melakukan survei langsung ke lapangan untuk menentukan penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga bisa menyesuaikan dengan musim tanam di setiap wilayah.

Dengan demikian, maka tak akan ada lagi alasan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menghalalkan distribusi pupuk bersubsidi ke luar daerah.

“Ayo dong, coba pemerintah turun langsung untuk bertani. Biar paham, bagaimana kondisi yang sebenarnya petani kita. Petani kok ya dibuat menangis di negeri agraris ini,” tutupnya. sb

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…