.jpeg)
Laporan dari PPATK Sejak 2017, Tak sampai ke Sri Mulyani. Padahal Laporan Transaksi Mencurigakan Sudah Disampaikan kepada Dirjen Bea dan Cukai, Irjen Kemenkeu, dan Dua Pejabat Kemenkeu Lain
Menko Polhukam Puji Menkeu Sri Mulyani, Salah Satu Menteri Terbaik di Kabinet Jokowi. Termasuk Berantas Korupsi di Kemenkeu
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, luar biasa. Anggota DPR-RI yang sebelumnya bicara keras, tak bertaji. Bahkan Mahfud yang kendalikan RDPU antara Komisi III DPR RI dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Rabu (29/3/2023).
Mahfud malah bicara dengan tone agak keras. "Saya bicara dengan tone agak keras imbangi saudara saudara. Saya ingatkan kedudukan legislatif dan me nteri adalah setara. Saudara jangan bertanya kayak polisi periksa copet!" Ingat mantan Ketua MK, dalam rapat yang semula banyak interupsi.
Penyelundupan Emas dari Surabaya
Mahfud malah membeberkan kronologi saat bagaimana terungkapnya transaksi Rp 189 triliun dari Rp 349 triliun yang ramai. Mahfud menerangkan Sri Mulyani hanya mendapatkan laporan bahwa itu merupakan transaksi pajak. Tetapi nyatanya itu merupakan transaksi emas mentah, dan bukan emas batangan.
"Padahal cukai laporannya. Apa itu? Emas. Impor emas batangan yang mahal-mahal itu tetapi di dalam cukai emas mentah. Diperiksa PPATK diselidiki, 'di mana emas kan emas sudah jadi, ko bilang emas mentah? 'Nggak ini emas mentah dicetak di Surabaya'. Dicari di Surabaya nggak ada pabriknya," tegas Mahfud.
Laporan Tak Sampai ke Sri Mulyani
Mahfud mengungkap bahwa laporan itu sudah disampaikan PPATK sejak 2017, tetapi tak sampai ke Sri Mulyani. Padahal laporan transaksi mencurigakan itu disampaikan kepada Dirjen Bea dan Cukai, Irjen Kemenkeu, dan dua orang lainnya yang tidak disebutkan oleh Mahfud.
"'Nih serahkan' kenapa nggak pakai surat? Karena ini sensitif, masalah besar. Dua tahun nggak muncul 2020. Dikirim lagi, nggak sampai juga ke Sri mulyani jadi bertanya saat kami kasih tahu itu. Dan dijelaskan yang salah," tambahnya.
Mahfud mengungkap bahwa laporan itu sudah disampaikan PPATK sejak 2017, tetapi tak sampai ke Sri Mulyani. Padahal laporan transaksi mencurigakan itu disampaikan kepada Dirjen Bea dan Cukai, Irjen Kemenkeu, dan dua orang lainnya yang tidak disebutkan oleh Mahfud.
Kinerja Sri Mulyani Berantas korupsi
Pada awal rapat Mahfud juga memuji Sri Mulyani. Ia bahkan mengatakan akan membantu Sri Mulyani berkaitan dengan transaksi janggal di Kemenkeu.
"Sri Mulyani sahabat saya yang sangat baik, saya kira salah seorang menteri yang terbaik di kabinet, sehingga harus saya bantu sebaik-baiknya," tandasnya.
Mahfud menegaskan bahwa dirinya sangat hormat dan mengakui kinerja Sri Mulyani dalam memberantas korupsi. Kekeliruan ini disebut terjadi karena bawahan di instansi Kemenkeu yang dinilai 'bermain' sehingga informasinya tidak langsung sampai ke Bendahara Negara tersebut.
"Ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah," ucapnya.
Mahfud Md memuji Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di rapat dengan Komisi III DPR RI berkaitan dengan transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Menurutnya, Sri Mulyani merupakan menteri terbaik.
"Teman saya dia, dalam banyak hal, dalam IKN apa itu. Kalau saya, kagum dia menerangkan masalah apa pun yang pelik bisa menjadi paling sederhana di anggaran negara. Sehingga saya percaya dia menteri keuangan terbaik. Tetapi akses di bawah nggak masuk," tambahnyam
Mahfud juga mengaku hormat dan menganggap Sri Mulyani teman kerja yang baik. Terutama dalam memberantas korupsi dan penagihan utang obligor/debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Saya sangat hormat kepada ibu Sri Mulyani, dia teman kerja saya yang baik di dalam pemberantasan korupsi. Saudara tahu BLBI 20 tahun nggak bisa ditagih karena dibebankan di Kemenkeu. Saya minta Inpres ke Presiden, sudah berhenti berdekat saya ambil semua. Bisa itu," ungkapnya.
Curigai Menkeu Sri Mulyani
Sementara Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun mengaku curiga dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait transaksi penjualan emas batangan.
Misbakhun mengaku bingung dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut Sri Mulyani berbicara jauh dari fakta soal transaksi yang mencapai Rp189 triliun itu.
"Apa yang sebenarnya disembunyikan Sri Mulyani jika Pak Mahfud MD mengatakan Bu Sri berbicara tak berdasarkan fakta?" kata Misbakhun..
"Kami memiliki kecurigaan-kecurigaan apakah yang disampaikan Bu Sri Mulyani ke Komisi XI itu benar?" ujarnya melanjutkan.
Transaksi Ekspor dan Impor
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah menjelaskan panjang lebar soal laporan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun yang bikin geger publik. Dia mengatakan nilai itu berasal dari 300 surat PPATK kepada Kemenkeu sejak 2009 hingga 2023.
Dari 300 surat itu, ia menyampaikan bahwa ada 65 surat berisi transaksi keuangan perusahaan atau badan atau perorangan yang tidak ada kaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan.
Namun, katanya, surat itu dikirim ke Kemenkeu karena transaksi tersebut berkaitan dengan fungsi Kemenkeu seperti transaksi ekspor dan impor. Bendahara Negara itu kemudian memberikan contoh salah satu surat berisi transaksi mencurigakan yang telah ditindaklanjuti oleh Ditjen Bea Cukai Kemenkeu yang dikirim PPATK pada 19 Mei 2020.
Dia menyebut surat itu berisi soal transaksi Rp 189,273 triliun. Karena angka yang besar, katanya, Kemenkeu langsung menelusuri hal tersebut dan tidak menemukan hal mencurigakan karena transaksinya dilakukan pelaku ekspor dan impor.
"Sesudah dilihat, dari Bea Cukai, teliti nama-nama 15 entitas. Mereka adalah yang melakukan ekspor impor emas batangan dan emas perhiasan dan kegiatan money changers," ucap Sri Mulyani, di kantor Kemenko Polhukam sebelumnya.
Libatkan 491 pegawai Kemenkeu
Menkopolhukam Mahfud Md konsisten pada pernyataan awalnya bahwa ada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 349,87 triliun yang melibatkan 491 pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Angka tersebut merupakan data agregat 2009-2023.
"Jumlahnya Rp 349 triliun fixed nanti kita tunjukkan suratnya. Ketika ditanya Ibu Menteri (Sri Mulyani) kaget karena nggak masuk laporannya, karena yang menerima surat by hand itu ya orang yang ada di situ yang bilang ke Bu Sri Mulyani nggak ada surat itu," tambah Mahfud.
Mahfud menjelaskan angka Rp 349,87 triliun itu dibagi dalam tiga kelompok. Pertama, berasal dari transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu sebanyak 461 orang dengan nilai Rp 35,55 triliun.
"Kemarin Ibu Sri Mulyani di komisi XI menyebut hanya Rp 3 triliun, yang benar Rp 35 triliun, iya, datanya ini nanti ambil," ujar Mahfud.
Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan 30 pegawai Kemenkeu dan pihak lain yang besarannya Rp 53,82 triliun. Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik TPA dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu sebesar Rp 260,50 triliun. n erc/jk/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
