SURABAYAPAGI.COM, Nganjuk – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Nganjuk menyayangkan anggaran untuk subsidi pupuk yang semakin berkurang.
“Kaitannya dengan berkurangnya anggaran subsidi pupuk atau pupuk bersubsidi, itu kita (HKTI) Nganjuk) menyayangkan terhadap pengurangan itu,” Kata Ketua DPC HKTI Kabupaten Nganjuk, Helmi Yusuf, Senin (22/5/2023).
Helmi menuturkan bahwa para petani masih sangat membutuhkan subsidi pupuk. Terlebih selama ini, lanjut Helmi, para petani di Kabupaten Nganjuk sudah sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
“Kemarin saja (anggaran) yang tidak dikurangi, petani itu sudah kebingungan nyari pupuk subsidi. Dengan pengurangan ini otomatis nanti jatuhnya di petani, jatah pupuk di petani juga akan semakin berkurang,” ujarnya.
Maka dari itu, Helmi mengajak para petani berinovasi untuk mengatasi masalah terbatasnya stok pupuk subsidi salah satunya dengan mencari pupuk alternatif.
“Tapi ini (berkurangnya anggaran subsidi pupuk) satu sisi adalah sebuah kenyataan, sebuah realita yang memang harus kita terima. Kemudian kita harus mencari solusi alternatif bagaimana untuk menysiasati pengganti pupuk,” terangnya.
Ia menuturkan, anggaran subsidi selama ini dialokasikan untuk pupuk kimia. Sedangkan penggunaan pupuk kimia akan berpengaruh terhadap kualitas dan unsur hara tanah.
“Itu (pupuk kimia) jangka panjangnya memang merusak, karena unsur kimia,” ucapnya.
Menurutnya, saat ini adalah momen yang tepat untuk memberikan edukasi kepada para petani untuk beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik.
“Karena kondisi-keadaan yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan pupuk kimia, maka kita harus bersama-sama membangun mindset di petani, mencari alternatif yang itu hasilnya nanti tidak kalah dengan pupuk kimia,” ajaknya.
Helmi menilai bahwa hal ini butuh pendekatan dan penyadaran. Ia pun menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan edukasi cara pembuatan pupuk organik kepada para petani di Kabupaten Nganjuk.
“Kalau misalnya mereka (petani) kebingungan, kita sudah ada yang mampu untuk memproduksi pupuk (organik), dan otomatis ini nanti harganya pun juga harga kekeluargaan di internalnya HKTI,” tutupnya.
Di samping itu, Kepala Bidang Agraria dan Tata Ruang DPC HKTI Kabupaten Nganjuk Hadi menuturkan bahwa pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan perbaikan data petani melalui digitalisasi.
Hadi menyebut, data petani yang menerima alokasi pupuk subsidi selama ini terkesan semrawut. Banyak petani yang tidak mendapatkan jatah, namun mereka yang tak berhak justru menerima subsidi pupuk.
“Perbaikan data petani ini penting, karena data yang sekarang banyak yang bocor. Jadi ada yang enggak punya lahan dan bukan penyewa sawah tapi dapat jatah pupuk subsidi, itu ada. Makanya perlu ada perbaikan data lewat digitalisasi petani,” ujar Hadi. ngj
Editor : Redaksi
