SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Ketua Komite Sekolah SMANSA Ach. Novel SH, mengaku sangat kecewa terhadap pemberitaan yang ditulis di salah satu media online terkait adanya pemungutan uang SPP di SMANSA Kab. Sumenep.
Dalam sebuah pemberitaan yang tidak melibatkan dirinya sebagai Komite sekolah dinilai pemberitaan yang sepihak dan tidak berimbang, makanya saya meminta media agar melakukan klarifikasi terhadap pihak sekolah. Tegasnya
Selain itu juga pihaknya, menjabarkan, perihal Permendikbud No. 75 tahun 2016 dan Pergub No. 8 tahun 2023, Masyarakat juga memiliki tanggung jawab terhadap dunia pendidikan.
"Alokasi Dana Bos, itu murni untuk pendidikan, dan Dana APBD Prov. Jatim untuk pengembangan pendidikan sekolah, jadi sarana dan prasarana, semua anggaran dari pemerintah itu sudah ada SOP nya"
Namun, kata dia, ada anggaran yang didapat dari dana investasi yang tidak dibiayai oleh pemerintah, seperti halnya, kegiatan sekolah pada saat siswa mengikuti olimpiade di luar, dana pembinaan, perbaikan infrastruktur dan kegiatan lainnya di sekolah. Tegasnya
"Makanya, ayo duduk bareng, biar ada titik temu, jangan mengambil langkah sepihak, kebijakan masih bisa ditolerir karena masih ada kebijaksanaan, jadi tidak serta merta mengeluarkan jurus jitu".
Seperti, di sekolah SMA I Negeri Sumenep, setiap tahunnya Komite dihadirkan pada kegiatan temu wali siswa, dengan tujuan menyampaikan perihal keuangan sekolah yang tidak tercover oleh pemerintah.
"Kita sampaikan, perihal keuangan sekolah yang tidak tercover oleh pemerintah, seperti sarana dan prasarana, Membangun Mushalla dan area parkir berikut Kantin bersama di belakang, itu murni menggunakan dana investasi dari hasil komite"
Jadi saya jelaskan, tidak ada pungutan dan itu sifatnya, sukarela dan tidak ada tekanan kepada wali siswa, silahkan saja membantu untuk melengkapi fasilitas sekolah, dariberbagai sumber untuk sebuah kemajuan pendidikan dan kenyamanan belajar.
Dikatakan Novel, melihat banyaknya siswa yang masuk ke SMA I Negeri setiap tahunnya, maka dibutuhkan banyak pengembangan sarana dan fasilitas lainnya, seperti halnya lokasi pengembangan areal masjid di sekolah dan kantin itu dibutuhkan kurang lebih 5 Milyar, sekolah dapat dari mana.
"Makanya pembangunan Masjid sekolah itu tidak dilanjutkan, karena terkendala dengan dana, jadi berangkat dari kesadaran bersama, ayo dibantu, dan didukung untuk melengkapi sarana sekolah"
Makanya, kata dia, pihaknya selaku Komite Sekolah, memiliki tanggungjawab besar untuk berjuang memberikan fasilitas yang nyaman dan aman bagi siswa dalam belajar. Pungkasnya
Sementara Kepala Sekolah SMA I Negeri, Achmad Sulaiman, M.Pd, mengaku tidak banyak tahu, perihal pengembangan sekolah dan kemajuan sekolah karena merasa baru menjabat sebagai Kepsek di SMA I Negeri.
Namun, kata dia, selama pihaknya mengemban amanah menjadi Kepsek di SMA I Negeri Sumenep, memiliki kebijakan penuh dalam mengatasi persoalan yang berkaitan dengan SMA I Negeri Sumenep.
" Saya baru menjabat, dan saya terus berbenah memperbaiki sistem pendidikan sesuai dengan undang-undang pemerintah, baik kemendikbud atau Pemerintah Prov. Jawa timur, makanya kalau di sekolah sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya, di luar sekolah ada komite"
Ia juga menyampaikan, agar pihak sekolah bersatu dengan masyarakat untuk memajukan pendidikan yang ada, sebab, kata dia, sekolah dan masyarakat tidak bisa terpisahkan seperti aliran darah. Pungkasnya. AR
Editor : Moch Ilham
