Gubernur Jatim Khofifah Pastikan Orang Miskin Seperti itu Tidak Ditemukan di Provinsi yang Dipimpinnya. Hingga Maret 2023, Jumlah Penduduk Miskin di Jatim Berkurang 383.920 orang
Baca Juga: Jelang Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2024, Khofifah : Insya Allah Prabowo-Gibran Menang
SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saat ini masalah kemiskinan di Indonesia masih dirisaukan oleh seorang Gubernur. Salah satunya, di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang permasalahan pangan jadi pikiran Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat. Sedangkan, di Jawa Timur sendiri, Gubernur Khofifah Indar Parawansa bisa menekan jumlah angka kemiskinan.
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, menyebut, permasalahan kemiskinan masih menjadi tugasnya untuk menekan. "Saya selalu bilang, bukan ini provinsi miskin, tapi kekayaannya yang belum dikerjakan. Karena itu, dia (NTT) belum kaya, bukan dia (NTT) miskin. Ya kenapa belum dikerjakan? Karena pemimpinnya tolol," kata Viktor saat menghadiri perayaan HUT ke-2 Badan Pangan Nasional di Kota Kupang, NTT, Sabtu (12/8/2023).
Dikutip dari laman resminya, Minggu (13/8/2023) kemarin, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam menentukan siapa saja penduduk yang masuk ke dalam kategori miskin.
Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh World Bank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Keributan Terkait Beras
Kemiskinan di NTT, kata Viktor, kerap ditandai dengan keributan terkait beras. Hal itu terjadi karena kebanyakan orang miskin, menurutnya porsi makannya lebih banyak nasinya daripada proteinnya.
"Ciri khas manusia kaya itu, lihat di tempat makannya. Kalau nasinya ambil banyak, itu orang miskin, tapi kalau proteinnya banyak, itu orang kaya," ujar Viktor.
Pernyataan Gubernur NTT Viktor Laiskodat ini jadi sorotan. Dalam sebuah acara, Viktor melontarkan pernyataan keras menyentil ketersediaan pangan hingga kemiskinan di provinsi yang dipimpinnya.
Menurut Viktor, NTT sebenarnya adalah daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Namun, saat ini NTT cenderung menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia.
Komoditas Makanan
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Berdasarkan data BPS, saat ini, NTT memiliki tingkat kemiskinan 20,23% yang menyebutkan per Maret 2023 sebesar Rp507.203/kapita/bulan atau naik sebesar Rp10,06 persen dari Rp460.823 pada Maret 2022.
"Garis kemiskinan di NTT naik sebesar 10,06 persen dengan peranan terbesar dari komoditas makanan," kata Kepala BPS Provinsi NTT Matamira B Kale di Kupang.
Ia menjelaskan, peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan di NTT menyumbang sebesar 76,8 persen atau jauh lebih besar dari komoditas bukan makanan sebesar 23,2 persen.
Papua, Papua Barat & NTT
Pada Maret 2023, rata-rata satu rumah tangga di NTT memiliki lima sampai enam anggota. Dengan demikian, kata dia, kondisi garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata mencapai Rp2.992.498 per rumah tangga miskin.
Baca Juga: Relawan Lintas Profesi se-Tapal Kuda Dukung Khofifah Maju dalam Pilgub Jatim
Propinsi pertama provinsi termiskin adalah Papua. Angka kemiskinan di Bumi Cendrawasih mencapai 26,80%. Urutan kedua, provinsi Papua Barat dengan total kemiskinan mencapai 21,43%.
Khofifah Turunkan Kemiskinan
Gubernur Khofifah Indar Parawansa berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dua tahun terakhir sejak pandemi Covid 19. Pada periode Maret 2021 hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin tercatat berkurang 383.920 orang.
Berdasarkan Data BPS yang diumumkan 17 Juli 2023, Periode September 2022-Maret 2023, persentase penduduk miskin Jawa Timur turun 0,14 persen poin dari 10,49 % pada September 2022 menjadi 10,35 % pada Maret 2023.
Selain banyak program yang digerakkan Pemprov Jatim untuk mengatasi kemiskinan agar berjalan efektif, turunnya angka kemiskinan di Jatim menurut Gubernur Khofifah juga dipengaruhi sejumlah faktor, seperti pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2023 tumbuh sebesar 4,95 persen (y-o-y) dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022, dan tumbuh sebesar 1,02 persen (q-to-q) dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022.
Peningkatan Pendapatan Penduduk
Selain dipengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 4,33 persen, turun 0,48 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022 (4,81 persen), dan turun 1,16 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022 (5,49 persen).
Pemprov Jatim juga menginisiasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui pencairan bantuan produktif bagi keluarga miskin ekstrem di 5 Kabupaten kantong kemiskinan masing-masing keluarga mendapatkan bantuan senilai Rp.1.500.000 yang digunakan sebagai modal usaha produktif.
Penurunan kemiskinan di Jawa Timur juga didorong oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin yang melalui kegiatan usaha produktif yang didukung adanya permodalan UMKM.
Baca Juga: Khofifah Jeli Amati Video Hoaks Gempa di Tuban
Ultra Mikro dan Mikro
Pangsa kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit di Jawa Timur tercatat terus mengalami peningkatan sejak 2021.
Hingga triwulan I 2023 terjadi peningkatan sebesar 31,93% dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 31,64% . Peningkatan pangsa kredit UMKM juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan perbankan untuk bersinergi mendorong peran UMKM dalam perekonomian Jawa Timur mengingat UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Timur.
Beberapa program tersebut diantaranya Prokesra, KUR, dagulir serta fasilitasi pembiayaan lainnya. Bahkan melalui Prokesra kita berikan subsidi bunga, sehingga pelaku usaha ultra mikro dan mikro hanya menanggung beban bunga pinjaman 3 prosen per tahun" jelas Gubernur Khofifah.
Tekat Khofifah Kemiskinan Ekstrem
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menargetkan Jawa Timur sudah terbebas dari kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2023 alias ketika masa jabatannya di periode pertama sebagai Gubernur Jatim berakhir.
Khofifah menyampaikan optimismenya bahwa Provinsi Jatim mampu menurunkan kemiskiman ekstrem menjadi 0% di akhir tahun 2023 ini.
Khofifah mengaku juga kerap melakukan diskusi bersama kepala daerah Kota Mojokerto, Kota Batu, dan Kota Madiun. Ini terkait indikator kemiskinan ekstrem sehingga lebih mudah intervensinya.
Sedangkan, dari catatan BPS, kemiskinan di Indonesia mencatat rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia tercatat memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.592.657 per rumah tangga miskin per bulan. Artinya, rumah tangga dengan penghasilan di bawah angka tersebut disebut sebagai keluarga miskin. n erc/jk/arf/rmc
Editor : Desy Ayu
