SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mewacakan ada anggaran untuk RT/RW pada tahun 2024. Wacana tersebut mendapat tanggapan dari Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i.
Menurut Imam, pemerintah kota Surabaya harus mengukur kemampuan pendapatan daerah, ketika akan mengalokasikan anggaran tiap RT sebesar Rp 200 ribu dan tiap RW sebesar Rp 300 ribu.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah Tinjau Pencairan Marbot Musala dan Penjaga Rumah Ibadah
Apalagi perubahan APBD kota Surabaya tahun 2023 dirasionalisasi lebih rendah dari APBD murni, karena PAD yang tidak mencapai target.
"Kita setuju saja rencana itu, tetapi dengan syarat target pendapatan tercapai. Tahun ini (2023) saja target pendapatan banyak yang meleset," kata Imam Syafi'i.
Legislator Partai NasDem Surabaya tersebut mengungkapkan, belanja operasional Pemkot sudah besar. Diantaranya untuk gaji ASN, outsourcing, dan insentif bagi Kader Surabaya Hebat (KSH), RT/RW serta LPMK saja, sudah mencapai hampir Rp 8 triliun.
"Belanja operasional kita cukup tinggi. Gaji itu hampir Rp 8 triliun. Sedangkan saat ini di seluruh dinas terjadi rasionalisasi anggaran, karena uang itu memang tidak ada," jelasnya lagi.
Baca Juga: Dewan Minta Pemkot Surabaya Serius Tangani Pengelolaan Sampah TPA Benowo
Apabila nantinya wacana anggaran pemberian dana operasional ke masing-masing RT/RW pada 2024 direalisasikan, justru akan sangat menguras dan membebani APBD Pemkot.
Berdasarkan kondisi tersebut, Imam kembali menegaskan supaya pemberian dana operasional tiap-tiap RT/RW itu ditunda. Dirinya khawatir Pemkot akan semakin terbebani. Sedangkan para ketua RT dan RW nantinya malah merasa diberi harapan palsu, apabila rencana itu tidak jadi terlaksana.
"Karena memang uang tidak ada, maka keinginan mulia wali kota itu mending ditunda terlebih dulu. Kita khawatir juga nantinya pengurus RT-RW malah di-php," ungkapnya.
Baca Juga: Atasi Banjir dari Saluran Air di Seluruh Kampung
Lebih lanjut Imam menambahkan, pihaknya justru mendorong Pemkot agar bekerja sama dengan PDAM Surya Sembada dan PLN. Yakni, membuat kebijakan insentif atau subsidi yang pro terhadap bangunan balai RW.
"Justru kalau niatnya dana operasional itu untuk bayar listrik dan air, kenapa nggak langsung kerja sama dengan PDAM dan PLN. Jadi tidak berupa uang melainkan ada insentif atau subsidi khusus bangunan balai RW," pungkasnya. Alq
Editor : Moch Ilham
