SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Saya membaca berita harian kita berjudul "Menteri BUMN Ngaku Tak Tahu, Jokowi Minta PKB Dukung Prabowo-Erick" menggunakan akal sehat. Bukan dengan pikiran tumpul.
Ada naskah, usai blusukan di Pasar Master, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023), Jokowi menjawab pertanyaan soal pengakuan Ketua DPW PKB Jawa Tengah KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf). Dalam video yang beredar di media sosial, Gus Yusuf menyebut Jokowi meminta PKB mendukung Prabowo-Erick.
Baca Juga: Aib Eks Mentan SYL, Dibeber di Ruang Sidang
Ternyata, Presiden Jokowi bilang urusan capres, urusan cawapres itu urusan partai, urusan partai atau koalisi partai bukan urusannya presiden. Jawaban Jokowi, ini normatif. Tidak menyentuh substansi yang diungkapkan Gus Yusuf. Padahal narasi video yang disampaikan Gus Yusuf, kutipan saat ia diajak Cak Imin temui Jokowi, di Istana.
Juga Erick Thohir. Dalam naskah berita itu menjawab diplomasi. "Nah, saya enggak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu dan saya tidak pernah disampaikan hal-hal tersebut," kata Erick Thohir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).
Ini berarti ada dua narasumber kredibel. Jokowi membantah. Tapi gak serius. Gus Yusuf, sampaikan semacam reportase usai ketemu Presiden.
Bagi seorang wartawan yang menulis sebuah opini, naskah otentik adalah referensi.
Pegangan saya, referensi yang baik adalah referensi yang relevan atau berhubungan erat dengan permasalahan yang sedang ditulis.
***
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Ternyata, Presiden bukan tak beralasan saat melontarkan istilah itu di hadapan para pemimpin redaksi sejumlah media serta content creator seperti Akbar Faisal, Helmy Yahya, dan Arie Putra, di Istana Negara, Senin (29/5/2023).
Masih menjadi buah bibir publik, istilah 'cawe-cawe' sempat trending di media sosial sejak kata
Alasan sebenarnya Presiden Jokowi menyebutkan istilah cawe-cawe tersebut tidak lain karena untuk mengawal dan memastikan Indonesia keluar dari kondisi saat, yang masih di level middle-income. Padahal, ujar Jokowi, Indonesia hanya memiliki waktu hingga 13 tahun untuk keluar dari kondisi tersebut.
Sehingga, Jokowi menyebutkan dirinya akan cawe-cawe soal presiden RI di masa mendatang, untuk keluar dari kondisi saat ini.
Pernyataan Jokowi semacam ini, ia tidak iklas presiden penggantinya tak bisa membawa Indonesia keluar dari level middle-income.
Siapa diantara tiga bacapres saat ini yang mampu menjawab ekspektasinya?
Sampai minggu ini, diantara tiga bakal capres, Prabowo, yang sering diendang endeng kemana mana oleh Jokowi. Apa karena Prabowo, salah seorang menterinya. Mengapa tidak mengajak sekalian Sandiaga Uno, yang juga ingin maju sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo.
***
Sudah sejak Pemilu 2004, Presiden dipilih langsung oleh rakyat . Ini prinsip dasar mandat kekuasaan rakyat yang diperjuangkan melalui Reformasi 1998.
Baca Juga: MiChat, Sudah Jadi Media Eksploitasi Seksual
Catatan jurnalistik saya, perubahan model pemilihan presiden Indonesia ini didasari oleh hasil Amandemen UUD 1945.
Di dalam amandemen tersebut disebutkan adanya pergeseran model pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, yang sebelumnya dilakukan oleh MPRS menjadi pemilihan langsung oleh rakyat (pilpres).
Dalam Pasal 6A Ayat (1), "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."
Alasan diselenggarakannya pilpres atau pemilihan langsung oleh rakyat adalah:
Presiden yang terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suaranya secara langsung.
Presiden yang terpilih tidak terkait pada konsesi partai-partai atau faksi-faksi politik yang telah memilihnya. Artinya, presiden terpilih ada di atas semua kepentingan dan menjembatani berbagai kepentingan tersebut.
Sistem ini dipandang lebih accountable dibandingkan dengan sistem sebelumnya, di mana rakyat tidak harus menitipkan suaranya melalui MPR. Kriteria calon presiden akan dinilai langsung oleh rakyat.
Rakyat merupakan sumber legitimasi kekuasaan negara dan pemerintah.
Presiden terpilih adalah penerima mandat kekuasaan rakyat secara langsung, menciptakan hubungan yang kokoh antara rakyat dengan presiden. Dengan mandat dari rakyat tersebut, maka presiden bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemilihan presiden langsung merupakan bagian dari proses memperoleh pemimpin yang berkualitas
Pemilihan presiden secara langsung merupakan konsensus dan cara terbaik untuk memilih pemimpin bangsa Indonesia.
Baca Juga: Wanita di Koper itu Hasil Perselingkuhan dan Bisnis Seks
Keberhasilan bangsa menuju Indonesia Maju sebagaimana dicita-citakan dalam Mukadimah UUD 1945 sangat ditentukan oleh keberhasilan bangsa Indonesia menentukan dan memilih pemimpin nasional. Hanya ada satu jalan: pemilihan presiden secara langsung.
Baru era presiden Joko Widodo, presidenya cawe-cawe sosok penerusnya. Maka itu, Jokowi pernah mewanti-wanti kepada para relawannya agar jangan sampai salah memilih calon presiden pada Pilpres 2024.
Hal itu dinyatakan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Puncak Musyawarah Rakyat (Musra) di yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2023).
Ada dialog yang menggelik . “Siapa sih yang dinginkan rakyat?” tanya Jokowi kepada para relawan.
“Jangan sampai keliru, dan saya tahu Saudara ingin mencari ingin mencari, menemukan, capres dan cawapres yang benar dan tepat,” dijawab sendiri oleh Jokowi.
Ketua Panitia Musra Panel Barus ditemani Ketua Dewan Pengarah Andi Gani Nena Wea dan Penanggung Jawab Musra Budi Arie Setiadi berserta jajarannya, pada momen itu menyerahkan langsung hasil Musra tersebut kepada Presiden Jokowi.
Jokowi bakal menentukan satu dari tiga nama bakal capres yang akan didukung berdasarkan hasil Musra sejumlah organisasi relawan.
Ketiga nama itu antara lain, bakal capres PDI-P yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Juga ada sejumlah tokoh juga diusulkan sebagai cawapres dan diserahkan kepada Presiden Jokowi dalam puncak acara Musra ini. Mereka di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD; Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko; dan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.
Catatan jurnalistik saya bentuk cawe-cawenya Jokowi untuk presiden 2024-2028 dilakukan dengan berbagai cara. Diluar ajakan wira wiri Prabowo, Jokowi, juga mengkondisikan barisan sejumlah relawan. Efektifkah cawe cawe Jokowi? Wait and See. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
